Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami pelemahan dalam beberapa waktu terakhir. Pada tanggal 22 Juni 2024, nilai tukar rupiah mencapai Rp16.477 per dolar AS, yang merupakan level terendah dalam 20 tahun terakhir.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor Indonesia pada bulan April 2024 mencapai US$18,2 miliar. Dengan terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah, maka biaya impor ini akan meningkat sekitar 10 persen, yang tentu akan berpotensi menekan keuntungan perusahaan dan mendorong kenaikan inflasi.
Sedangkan sesuai data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa terjadi impor produk manufaktur Indonesia pada bulan Mei 2024 peningkatan sebesar 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Yang mana hal ini dapat berarti akan menurunkan daya saing produk dalam negeri di pasar domestik.
Selanjutnya atas dasar data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa aliran modal asing keluar neto dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) pada bulan Mei 2024 telah mencapai Rp14,1 triliun. Bersumber dari ketidakpastian ekonomi akibat dari anjloknya nilai tukar rupiah yang dapat membuat investor ragu untuk berinvestasi di Indonesia.
Selain dampak negatif dari ketidakpastian nilai tukar rupiah, tentu juga ada sisi positif dari turunnya nilai rupiah terhadap sektor riil yang barang dan jasa.
Dalam hal ini adalah ekspor non migas pada bulan Mei 2024 meningkat sebesar 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menurut data Kementrian Perdagangan.
Di mana terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah juga membuat produk ekspor Indonesia lebih murah bagi pembeli asing, sehingga meningkatkan daya saingnya di pasar internasional.
Kemudian adanya kenaikan kurs dolar juga memiliki dampak positif karena pelemahan nilai tukar rupiah akan mendorong subtitusi impor. Yaitu perusahaan akan berusaha untuk menggunakan bahan baku dan mesin produksi dalam negri untuk menghindari penggunaan impor akibat dari kenaikan kurs dolar Amerika.
Terlihat dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menunjukkan bahwa realisasi investasi di sektor manufaktur pada triwulan I tahun 2024 atau meningkat sebesar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Upaya Mitigasi yang dilakukan terlihat dari Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar valuta asing dengan membeli rupiah senilai US$2 miliar pada bulan Mei 2024.
Bank Indonesia merilis data transaksi 10-13 Juni 2024, bahwa investor asing di pasar keuangan domestik tercatat beli neto Rp8,91 triliun terdiri dari jual neto Rp0,75 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN), beli neto Rp0,76 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp8,9 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Selama tahun 2024, berdasarkan data setelmen sampai 13 Juni 2024, investor asing tercatat jual neto Rp35,09 triliun di pasar SBN, jual neto Rp10,40 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp108,90 triliun di SRBI.
Kemudian Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga acuan BI 7-Days Repo Rate (BI7DR) sebanyak 25 basis poin menjadi 5,25 persen pada bulan Juni 2024, dengan harapan dapat membantu menarik investasi asing dan meredam inflasi.
Selain daripada itu tentu kita juga berharap adanya langkah konkrit kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga.
Perlu lebih kuat lagi mendorong untuk meningkatkan penjualan produk lokal, juga dibarengi daya saingnya baik dari sisi kualitas, dan juga efesiensi sehingga produk dihasilkan bisa lebih kompetitif baik di pasar lokal maupun internasional
Anjloknya nilai tukar rupiah jelas memiliki dampak yang kompleks terhadap sektor riil. Meskipun ada beberapa dampak positif, dampak negatifnya umumnya akan terasa lebih signifikan.
Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terarah dan berkelanjutan dari pemerintah dan Bank Indonesia untuk meminimalisir dampak negatif dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Perlu langkah lebih kuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap semua langkah pemerintah sehingga akan tercipta gerakan rakyat semesta dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa dan negara Indonesia.
Minggu, 23 Juni 2024
Oleh: Yoga Duwarto
Penulis adalah Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik
