RADARNTT, Kupang – Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Andriko Noto Susanto menegaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank NTT adalah satu hal yang lumrah dan biasa dilakukan tidak ada hubungan dengan politik dan pilkada.
Hal ini ditegaskan Pj Gubernur NTT dalam konferensi pers di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Rabu (13/11/2024) didampingi pejabat utama Bank NTT, Komisaris Independen Bank NTT, Frans Gana, Direktur Tekhnologi Informasi Operasional Bank NTT, yang juga Plt Direktur Utama (Dirut) Bank NTT, Yohanis Landu Praing.
Menanggapi banyaknya pemberitaan terkait rencana RUPS Bank NTT yang telah beredar luas, maka Pemerintah Provinsi NTT bersama pejabat tinggi Bank NTT menggelar konferensi pers dan dihadiri puluhan awak media dari media elektronik, media cetak maupun media online di NTT.
Di depan para awak media Pj Gubernur NTT, Andriko menegaskan bahwa dirinya ingin meluruskan dan klarifikasi terkait banyaknya pemberitaan yang menurutnya seolah mendiskreditkan posisi Pemerintah Provinsi dan Bank NTT.
“Jadi saya ingin tegaskan bahwa RUPS itu sebenarnya adalah satu hal yang lumrah dan biasa dilakukan, jadi bukan sesuatu yang luar biasa karena memang hal tersebut sangat mendesak dan dibutuhkan maka harus dilaksanakan, ingat harus bisa dibedakan ya antara keinginan dan kebutuhan, kalau keinginan itu ketika ingin bisa dipenuhi tapi bisa juga tidak karena kita tidak butuh, tapi kalau kebutuhan mau tidak mau harus dipenuhi bukan sekedar karena kita ingin, tapi memang sangat dibutuhkan, nah terkait RUPS ini memang telah sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan,” tegasnya.
Andriko juga menyatakan dengan tegas bahwa RUPS Bank NTT sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pilkada yang akan dilaksanakan serentak 27 November mendatang.
“Jadi di sini saya tegaskan sekali lagi bahwa RUPS ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pilkada 2024, jadi sekaligus ingin menjawab berbagai dugaan yang mengkaitkan RUPS ini dengan Pilkada dan Paslon tertentu, atau ada dugaan merampok Bank NTT dan sebagainya itu semua tidaklah benar, bahwa RUPS saat ini adalah terkait adanya pergantian struktur pengurus juga terkait masalah KUB dengan Bank DKI yang tidak mencapai kesepakatan sehingga akan diputuskan untuk melakukan KUB dengan Bank Jatim, kami sudah komunikasi dengan pihak Bank Jatim dan juga OJK, nah maka itu semua harus diputuskan melalui RUPS, jadi sekali lagi saya mengharapkan agar semua masyarakat paham tentang kondisi Bank NTT yang saat ini tetap baik-baik saja, gak ada masalah,” tandasnya.
Sementara, Komisaris Independen, Frans Gana menyatakan bahwa dirinya sebagai seorang akademisi rela mempertaruhkan akademisinya jika memang dugaan terkait Bank NTT itu benar adanya dan terbukti.
“Iya jadi saya ingin tegaskan bahwa tidak ada upaya untuk merampok Bank NTT demi kepentingan politik Paslon tertentu jelang Pilkada, itu semua tidak benar, saya sebagai akademisi siap pertaruhkan nama baik akademisi saya, jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh pak Pj Gubernur NTT bahwa memang RUPS ini urgent untuk dilaksanakan karena memang ada hal-hal yang harus dibahas disitu untuk keberlangsungan Bank NTT ke depan diantaranya kerja sama KUB dengan Bank Jatim juga soal struktur kepengurusan, sama sekali tidak ada muatan kepentingan politik dari manapun juga siapapun,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, Plt Dirut Bank NTT membeberkan kondisi internal masih kekosongan komisaris utama dan direktur utama. Sedangkan terkait Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank DKI tidak dapat direalisasikan atau batal karena permintaan mereka yang sangat tinggi bukan semangat kerja sama tapi akuisisi.
“Bank DKI minta saham 51 persen, posisi Dirut, direktur keuangan dan komisaris utama hal ini bukan semangat kerja sama tapi akuisisi sehingga kita batalkan KUB,” jelasnya.
Landu Praing menegaskan bahwa beberapa hal tersebut yang penting untuk segera dibahas dan diputusan oleh RUPS. (TIM/RN)
