RADARNTT, Kupang – Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Andriko Noto Susanto mengajak Pemuda Katolik membangun jiwa patriotisme melawan masalah stunting dan human trafficking yang masih menjadi masalah serius di daerah itu.
Pj Gubernur mengucapkan proficiat kepada segenap Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah (KOMDA) Nusa Tenggara Timur (NTT) Periode 2024 – 2027 yang telah dilantik oleh Mgr. Hironimus Pakenoni, Uskup Keuskupan Agung Kupang.
Hal ini disampaikan melalui sambutannya yang dibacakan oleh Asisten I Pemerintah Provinsi NTT, Bernadeta Meriani Usboko dalam acara Pelantikan dan Peresmian Gereja Santa Maria Immaculata, Battuna, Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang tanggal 28 Desember tahun 2024.
“Proficiat kepada Pengurus Pemuda Katolik KOMDA NTT yang baru saja dilantik. Pemuda Katolik sebagai salah satu ormas besar dan berskala nasional diminta untuk bahu membahu dalam menciptakan generasi yang unggul, prima, bermoral, berakhlak mulia,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Andriko, Pemuda Katolik didorong untuk terus membangun soliditas dan jiwa patriotisme para pemuda dalam mengisi pembangunan daerah ini.
“Kita masih memiliki ‘PR’ besar secara bersama yaitu persoalan ttunting dan human trafficking dan pengangguran yang masih tinggi. Jangan sampai ada di antara yang justru menjadi korban human trafficking dan berbagai persoalan lainnya,” tandasnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Pemuda Katolik KOMDA NTT, Yuvensius Tukung menyampaikan hormat dan apresiasi kepada Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto yang turut memberi atensi terhadap pengembangan generasi muda di daerah itu.
“Kami memberikan apresiasi yang tinggi karena ini merupakan gambaran kepemimpinan yang memiliki respek atau menaruh perhatian dan kepercayaan terhadap kaum muda. Untuk itu kami akan menerjemahkannya dalam berbagai langkah strategis organisasi,” ucap Mantan Anggota DPRD Kota Kupang periode 2014-2024.
Yuvensius Tukung juga menyatakan senantiasa bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai stakehoders untuk memerangi masalah human trafficking yang marak terjadi di daerah itu yang sangat identik dengan kemiskinan.
“Kami akan siap memerangi perdagangan manusia (human trafficking) di NTT. Harus diakui ini merupakan salah satu persoalan besar yang terus mendera masyarakat Nusantara Tenggara Timur. Untuk itu kami minta pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada persoalan Human Trafickking,” tegas Mantan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Kupang.
Yuvensius Tukung juga meminta Pemerintah untuk memastikan akses lapangan pekerjaan terbuka di NTT dan mendorong bertumbuhnya iklim ekonomi masyarakat.
“Kita yakin ini adalah masalah lapangan pekerjaan dan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia. Tentu tidak semuanya dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah namun menjadi tanggung jawab bersama termasuk kami yang ada di barisan Pemuda Katolik. Kami berkomitmen untuk menguatkan peran aktif Pemuda Katolik dengan berbagai pelatihan dan kami sangat optimis oleh kerena keberadaan Pemuda Katolik yang kuat secara struktur dan keanggotaan serta didukung penuh oleh pemerintah dan hierarki gereja termasuk senior Alumni Pemuda Katolik,” tegas Yuvensius Tukung.
Yuvensius Tukung mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) dan itu merupakan ruang yang tepat untuk menyusun langkah-langkah strategis organisasi untuk tiga tahun ke depan.
“Kami akan mendengarkan semua aspirasi dan masukan baik dari pemerintah maupun dari pihak hierarki gereja serta tokoh masyarakat dan rekan Pemuda lintas Organisasi. Untuk diramu menjadi program kerja yang menjawab kondisi riil kebutuhan dan permasalahan anggota dan masyarakat di daerah ini,” jelas Yuvensius Tukung.
Melansir rri.co, kondisi stunting di NTT mengalami penurunan namun masih menduduki posisi stunting tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 angka stunting di NTT sebesar 37,9 persen hampir 38 persen.
Menurut Kepala Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Siti Romlah,SKM,M.Kes, angka stunting di NTT mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun Provinsi lain juga mengalami penurunan sehingga angka stunting di NTT tetap berada pada posisi tertinggi di Indonesia.
Menurut BPS, persentase kemiskinan di NTT pada Maret 2024 sebesar 19,48 persen, termasuk dalam tiga provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Persentase angka kemiskinan ekstrem NTT pada Maret 2023 juga menunjukkan angka yang masih cukup tinggi, yaitu 3,93 persen, di atas angka nasional.
Dilansir metrotv, Laporan Tahunan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (2024) memerinci profil pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia termasuk di NTT. Disebutkan bahwa para pelaku perdagangan orang menggunakan agen dan subagen rekrutmen yang tidak bertanggung jawab, menahan dokumen identitas, dan mengancam dengan kekerasan untuk menahan para pekerja migran agar tetap dalam situasi kerja paksa.
“Para pelaku perdagangan orang mengeksploitasi banyak orang Indonesia melalui pemaksaan atau utang dengan kekerasan di kawasan Asia (terutama RRT, Korea Selatan, dan Singapura) dan Timur Tengah (terutama Arab Saudi) untuk pekerjaan di rumah tangga, pabrik, konstruksi, dan manufaktur; perkebunan kelapa sawit di Malaysia; dan kapal penangkap ikan,” demikian diungkapkan laporan tersebut.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah memperkerjakan banyak pekerja asal Indonesia yang tidak sepenuhnya terlindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan setempat dan mengalami indikator perdagangan orang, termasuk jam kerja yang panjang, tidak adanya kontrak kerja resmi, kekerasan fisik, dan upah yang tidak dibayarkan. Pekerja-pekerja itu banyak berasal dari NTT.
Berdasarkan data yang dihimpun Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada Maret 2024, ada 191 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tahun 2019, 382 kasus pada 2020, dan 624 kasus pada 2021.
Temuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) NTT, dalam enam bulan pada 2023, ada 185 orang pekerja migran asal NTT menjadi korban TPPO yang direkrut secara tidak prosedural.
Dilansir Antara, menurut DP3A NTT, Provinsi NTT menjadi daerah sumber korban TPPO dengan modus yang sering digunakan, yakni rayuan kata-kata bohong kepada orang tua dan RT/RW bahwa jika korban bekerja di luar negeri akan mendapatkan gaji yang besar. Dalam merekrut pekerja dilakukan lewat pemalsuan dokumen kependudukan dan para korban disekap di penampungan sementara selama berbulan-bulan. (TIM/RN)
