RADARNTT, Kupang – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT mendorong penguatan peran dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
RDP yang langsung Rabu, 30 Juli 2025 dipimpin Ketua Komisi II Leonardus Lelo. RDP bertujuan untuk mendengarkan dan mendapatkan informasi terkait rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi NTT yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada tahun ini dan tahun depan.
Kepala Biro Perekonomian dan Adiministrasi Pembangunan Provinsi NTT, Selfi H Nange dalam pemaparannya menyampaikan bahwa program kerja Biro Perekonomian pada tahun anggaran 2026 akan melaksanakan program kerja yang mendukung pencapaian visi misi Gubernur NTT sebagaimana termuat dalam RPJMD NTT.
“Biro Perekonomian melaksanakan misi ke 5 Berkelanjutan yakni mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif, Pilar ke 6 yakni Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia serta Dasa Cita ke -8 terkait pelayanan publik,” papar Selfi sapaan akrabnya.
Selfi juga menyampaikan bahwa Biro yang dipimpinnya melaksanakan fungsi Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan Perekonomian, BUMD dan BLUD serta Administrasi Pembangunan.
“Kegiatan strategis yang dilakukan oleh Biro perekonomian yakni pengendalian inflasi, penghitungan dan monev kuota BBM Bersubsidi, pembinaan BUMD dan BLUD serta Evaluasi Administrasi Pembangunan,” pungkas Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
Selfi selanjutnya meminta dukungan Komisi II DPRD Provinsi NTT dalam menyukseskan program kerja demi mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan menjelaskan, saat ini Biro Perekonomian terus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap BUMD milik Provinsi NTT, diakuinya bahwa ada dua BUMD yang belum terkategori sehat yakni PT Flobamor dan PT KI Bolok dengan permasalahan yang perlu mendapatkan atensi serius.
Lebih lanjut Selfi menjelaskan PT Flobamor pihaknya telah meminta Inspektorat untuk melakukan audit internal guna mendapatkan informasi secara detail terkait permasalahan BUMD ini, hasil audit ini akan menjadi rujukan untuk melakukan langkah-langkah strategis. Sementara PT KI Bolok Selfi menjelaskan bahwa saat ini terus berkoordinasi dengan Badan Aset terkait legalitas lahan di KI Bolok yang sampai saat ini sebagian besar belum bersertifikat.
“Kita juga sudah melakukan pembinaan termasuk bersama-sama KI Bolok melakukan kajian terkait peluang -peluang investasi baru,” tandasnya.
Menanggapi pemaparan Kepala Biro Perekonomian dan Pengembangan Ketua Komisi II DPRD NTT, Leonardus Lelo menyampaikan apresiasinya atas pendampingan yang dilakukan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan terkait pengelolaan BUMD, sehingga sejumlah persoalan terkait pengelolaan BUMD khususnya PT Flobamor dan PT KI Bolok yang belum mampu memberikan kontribusi dividen bagi daerah.
“Apresiasi kepada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang sudah melakukan pendampingan pengelolaan BUMD terutama PT Flobamor dan PT KI Bolok yang belum mampu memberikan kontribusi dividen bagi daerah,” tegas Leo Lelo.
Leonardus Lelo juga mengapresiasi kerja keras dan berdampak yang dilakukan Biro Perekonomian dan memberi dukungan serta meminta agar perlu penguatan peran Biro Perekonomian yang dinilainya sangat strategis dalam ikut mendorong pertumbuhan ekonomi NTT.
“Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam fungsi Koordinasi dan fasilitasinya harus terus didorong untuk tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengendalian inflasi saja, tetapi perlu melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan ekonomi makro,” pungkas Politisi Partai Demokrat.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD NTT, Oktavianus Moa Mesi menyampaikan apresiasinya atas sejumlah prestasi yang sudah diraih oleh Pemerintah melalui kerja-kerja Biro Perekonomian seperti pengendalian inflasi yang berjalan dengan baik ditengah tekakan ekonomi global yang luar biasa, permasalahan BUMD yang ditangani secara tepat dan bijaksana sehingga mampu meredam gejolak dan persoalan sosial sebagaimana yang dikeluhkan oleh karyawan BUMD.
Oktovianus juga menyoroti belum selesainya proses penetapan Perda Penyertaan Modal pada PT BPD NTT yang telah berproses pada tahun 2024 namun belum mendapatkan nomor register dari Kementerian Dalam Negeri karena persoalan bentuk hukum PT BPD NTT yang harus dirubah menjadi Perseoda,
“Kita memberikan apresiasi atas kerja cepat Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang telah mengambil langkah taktis dan strategis demi mendapatkan solusi terbaik untuk melegalisasi Ranperda Penyertaan Modal yang telah lama berproses,” tandas Politisi Partai NasDem ini.
Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT, Yan Pieter Windi menyampaikan pandangannya terkait kinerja BLUD dan mendorong agar BLUD yang dapat dinaikkan statusnya menjadi Perumda agar didorong menjadi Perumda guna memberikan dampak peningkatan PAD bagi daerah.
Selanjutnya Anggota Komisi II DPRD NTT, Rusding dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan sangat mendukung kegiatan monev kuota BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan karena menurutnya dalam kegiatan kunjungan kerja ke Labuan Bajo menemukan adanya kelangkaan BBM di Labuan Bajo pada high season atau masa puncak liburan bagi wisatawan di Labuan Bajo.
“Kondisi ini sangat merugikan wisatawan karena para turis yang berkunjung ke destinasi wisata biasanya sudah menjadwalkan secara pasti waktu liburannya, kelangkaan BBM bisa merusak reputasi Labuan Bajo sebagai destinasi Premium,” tegas Rusdin
Karena itu, Rusding sangat mendukung kegiatan Monev Kuota BBM bersubsidi demi menjamin ketersediaan BBM di daerah. (TIM/RN)
