RADARNTT, Kupang – Aliansi masyarakat sipil Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdiri dari WALHI NTT, Yayasan PIKUL, CIS Timor, GARAMIN dan APDIS NTT menyampaikan beberapa “isu kritis” terkait pangan, lingkungan, kebencanaan dan iklusivitas pembangunan lima tahun ke depan dalam menyambut pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di seluruh NTT.
Pernyataan sikap aliansi ini disampaikan dalam konferensi pers bersama yang digelar di Kantor WALHI NTT, Kamis (20/2/2025) siang bertepatan dengan acara pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur NTT bersama 20 Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Kupang.
Manager Advokasi dan Kampanye PIKUL, Dina Soro menyoroti masalah kedaulatan pangan masyarakat NTT. Pangan lokal yang mulai tergerus karena dominasi pangan impor dan semakin melemahnya produktivitas pangan lokal dalam ancaman perubahan iklim dan pengrusakan lingkungan.
“Untuk itu, pentingya komitmen pemerintah daerah memperkuat pangan lokal berbasis kearifan masyarakat,” tegasnya.
Ia membeberkan hasil kajian PIKUL bahwa kebijakan yang tidak berpihak pada pangan lokal semakin memperdalam krisis ketahanan pangan. NTT juga menghadapai dampak serius perubahan iklim seperti kekeringan, gagal panen, menurunnya hasil tangkap laut. Petani tadah hujan dan nelayan tradisional menjadi kelompok paling terdampak.
PIKUL mendorong strategi kemandirian pangan masyarakat NTT dengan perlu melihat kembali keanekaragaman ekologi dan lingkungan di berbagai wilayah kepulauan di NTT yang memiliki perbedaan sikap dan tradisi dalam proses produksi pangan.
“Kebijakan pada level provinsi oleh berbagai stakeholder sangat penting dalam merumuskan dan mendorong penganekaragaman pangan berbasis kearifan lokal,” tegas Dina Soro.
Kebijakan dan program pangan di Indonesia menunjukkan adanya beberapa paradoks dalam implementasi pangan lokal. Pemenrintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal yang menjadi momentum penting dalam penguatan kedaulatan pangan semua wilayah termasuk di NTT.
Perpres ini mengatur percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal melaluk delapan strategi nasional: penguatan kebijakan, pengarusutamaan produksi-konsumsi, optimalisasi lahan, pengembangan industri UMKM, perluasan distribusi, edukasi masyarakat tentang B2SA (pangan Beragam, Bergizi, Simbang dan Aman), pengembangan teknologi dan insentif, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani dan nelayan.
Melalui program utama gubernur baru: “Dari Ladang dan Lautan: Efisiensi, Modern dan Aman”, PIKUL menegaskan bahwa hilirisasi pangan harus menjaga keragaman bukan monokulturkan produksi. NTT kaya dengan pangan lokal yang adaptif terhadap iklim.
“Pemerintah baru harus terus memanfaatkannya dalam mewujudkan kemandirian pangan NTT serta perlindungan petani dan nelayan yang menjadi komitmen pemerintah,” tandasnya.
Sementara dari WALHI NTT, Yuvensius Nonga menyoroti kerusakan lingkungan yang masif terjadi akibat kebijakan pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan keselamatan rakyat. Gubernur dan wakil gubernur baru harus mampu memastikan pembangunan yang adil, inklusif dan berkelanjutan.
Ada tantang besar yang dihadapi muali dari krisis ekologi, ketimpangan akses bagi penyandang disabilitas, hingga ancaman terhadap kedaulatan pangan. Membutuhkan komitmen nyata dari pemerintah, kebijakan yang diambil harus berpihak pada rakyat, lingkungan dan bukan kepentingan industri dan korporasi yang merusak.
“Pemerintah provinsi NTT harus berani mengatakan tidak pada kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat dan mengambil langkah konkret untuk mewujudkan kesejahteraan bersama,” tegas Yuven.
Menurutnya, kebijakan yang bersifat topdown cenderung menggusur masyarakat lokal, termasuk petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan kaum disabilitas.
“Pendekatan pembangunan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hanya akan memperparah krisis yang ada,” tegas Yuven.
Untuk itu, lanjutnya, WALHI mendesak pemerintah yang baru harus merubah arah kebijakan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan perlindungan rakyat. Kebijakan pemulihan lingkungan menjadi prioritas utama guna memastikan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat NTT.
Desderdea Kanni dan Aliansi Penyandang Disabilitas (APDIS) NTT dalam paparannya mendesak pemerintah segera bertindak demi NTT yang lebih inklusif dan adil bagi semua.
Gerakan penyandang disabilitas di NTT sudah berlangsung lebih dari 15 tahun, namun akses terhadap layanan publik, pendidikan dan ekonomi masih terbatas.
“Kami mendesak pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas infrastruktur, informasi dan layanan publik bagibpenyandang disabilitas, ibu hamil dan lansia,” tegasnya.
Selain itu, kata Kanni, pemerintah perlu melakukan audit pendidikan inklusif, memastikan ketersediaan guru berkualifikasi dan menyediakan beasiswa bagi anak berkebutuhan khusus.
“Dalam sektor ekonomi, program pemberdayaan harus berbasis kesetaraan bukan belas kasih dengan memastikan akses bagi penyandang disabilitas ke pelatihan vokasional dan UMKM tanpa diskriminasi,” tandas Kanni.
Menurutnya, pemerintah juga perlu melibatkan organisasi disabilitas dalam perancangan komunikasi publik yang lebih inklusif serta memperkuat unit layanan disabilitas sebagai pusat konsultasi kebijakan.
“Regulasi mengatur kuota 2 persen tenaga kerja disabilitas perlu diterapkan dalam rekrutmen tenaga kerja formal maupun non formal dan penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujar Kanni.
Ia menekankan, optimalisasi dana non pemerintah melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan disabilitas.
“Kami mendesak pemerintah harus memastikan adanya jalur pengaduan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam layanan publik,” pungkasnya. (TIM/RN)
