RADARNTT, Kupang – Masalah stunting adalah masalah membibit generasi penerus suatu bangsa. Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT yang berhasil menekan angka stunting dari 42,6 persen di tahun 2018 menjadi 15 persen pada 2023 dalam kurun waktu lima tahun.
Disampaikan dalam pendapat akhir Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
“Tercatat, kita mampu mengatasi stunting hingga menurun menjadi 15 persen pada 2023 dari 18 persen pada tahun 2022, dan 21 persen pada tahun 2021; padahal ketika memulai memimpin pada 2018, prevalensi stunting kita berada pada posisi 42,6 persen, berada di atas rerata nasional 30-an persen. [Walaupun data ini kemudian berubah lagi. Tapi apa pun basis datanya, yang terpenting ke depan adalah upaya serius menurunkan prevalensi stunting secara by name by address],” jelas Juru Bicara Fraksi NasDem, Inosensius Fredy Mui, dalam Pendapat Akhir pada Rapat Paripurna, Selasa (25/6’2024).
Meskipun di bawah tekanan Covid-19, dan di tengah himpitan badai seroja, Pemerintah Provinsi NTT terus malakukan langkah terobosan dan mengupayakan berbagai gerakan sehingga semua sektor tetap bergerak. Pertanian, perikanan dan kelauatan tetap bergeliat; infrastruktur terus dibangun, aksesibilitas dibuka; hilirisasi dikembangkan, sehingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bertumbuh di mana-mana.
“Akibatnya, pertumbuhan ekonomi kita positif, dan berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan serta mampu menekan angka stunting,” tegas Fredy Mui.
Tahun Anggaran 2023 adalah tahun kelima (terakhir) pengelolaan APBD Provinsi NTT oleh Pemprov NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi, dan dilanjutkan oleh Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G.L. Kalake, sejah 5 September 2023.
Fraksi Partai NasDem juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi NTT menunjukkan trend positif, sebesar 2,52 persen pada 2021 setelah mengalami kontraksi sebesar -0,84 persen akibat Covid-19 pada tahun 2020, dan selanjutnya pada tahun 2022 bertumbuh positif menjadi 3,05 persen, dan tahun 2023 naik menjadi 3,52 persen.
Persentase penduduk miskin pun tampak menurun. Kalau dirunut, pada tahun 2018: 21,03 persen, turun menjadi 20,62 persen tahun 2019; naik lagi akibat covid-19 menjadi 21,21 persen di tahun 2020, dan berhasil turun menjadi 20,44 persen pada tahun 2021; dan ditekan turun lagi menjadi 20,05 persen pada 2022; dan pada tahun 2023 turun menjadi 19,96 persen.
Kita memang harus akui bahwa upaya menekan angka kemiskinan berjalan lambat, dari 2018 sampai 2022 ini hanya berhasil turun 1,07 persen, dari 21,03 persen menjadi 19,96 persen. Jauh dari target RPJMD Perubahan 2020-2023.
“Namun, kita pun harus jujur memotret tanpa mengabaikan banyak variabel pengganggu, yang sudah kita tahu. Tetapi kegigihan dalam spririt NTT Bangkit yang menyebabkan pembangunan tetap bergeliat, sehingga stunting mampu ditekan, ekonomi kembali bertumbuh positif, dan kemiskinan dapat dientas, adalah success story yang patut diapresiasi. Kita berharap, di bawah kepemimpinan Pj. Gubernur dan yang akan dilanjutkan oleh Gubernur hasil Pilkada 2024, NTT akan terus bangkit dan semakin jaya,” tegas Fredy Mui.
Fraksi Partai NasDem menyarankan Pemprov NTT agar mengoptimalkan seluruh potensi Pendapatan pada semua aset produktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.
“Sudah saatnya kita memberikan perhatian pada aspek retribusi sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan pelayanan kemasyarakat yang berdampak pada peningkatan penerimaan asli daerah.
Karena itu dibutuhkan keseriusan dan kecermatan menginventarisasi aset-aset potensial kita serta keberanian memberi input untuk pengembangan asset-aset potensial tersebut. Kita tidak bisa mengharapkan output dan outcome, tanpa adanya input yang memadai,” tandas Fredy Mui.
Dalam kaitan dengan ini, lanjut Politisi asal Manggarai Timur, kita pun sadar bahwa ruang fiskal kita, ke depan, semakin sempit. Karena itu upaya mendapatkan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebuah keharusan.
“Namun, kita berhadapan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang hanya memberi ruang pada DAK Penugasan, yang semuanya sudah diatur oleh Bapenas,” jelas Fredy Mui.
Fraksi Partai NasDem menyarankan Pj. Gubernur NTT sebagai representasi Pemerintah Pusat diharapkan dapat menjembatani kesulitan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat ini.
Pemerintah Provinsi NTT diminta mengelola Belanja Daerah secara efisien, patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memastikan tata administrasi secara tertib.
“Pengelolaan Belanja Daerah juga terutama harus dipastikan kebermanfaatannya bagi masyarakat, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan serta peningkatan IPM dan kesejahteraan,” tegas Fredy Mui.
Fraksi Partai NasDem mendesak Pemerintah Provinsi NTT agar mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki harus tetap dibenahi dan dipastikan beroperasi sesuai tujuan pendiriannya, agar dapat membantu Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, mengakselerasi aktivitas ekonomi, serta menjamin peningkatan PAD.
Fraksi Partai NasDem MENYETUJUI Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Anggaran 2023 untuk DITETAPKAN menjadi Peratuaran Daerah Provinsi NTT.
Untuk membantu penanganan angka stunting di NTT terutama di Kabupaten yang menyumbang angka stunting tinggi, Pejabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake mengatakan Pemerintah NTT telah memberikan bantuan stunting di Desa Raknamo Kabupaten Kupang berupa satu pasang kambing etawa, 10 ekor ayam petelur, 50 kilogram pakan ayam, telur ayam, 200 kg ikan dan 1.500 ekor bibit ikan nila, dua paket permainan untuk PAUD, 40 set serta alat edukasi cuci tangan bagi masyarakat.
“Kita harapkan masyarakat bisa merasakan. Kambingnya jangan dipotong karena bisa menghasilkan susu dan berkembang biak,” ucapnya dilansir RRI.
Gerakan cepat penanganan penurunan stunting yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT disampaikan oleh Pejabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake bahwa, di Tahun 2024 ini pemerintah akan melakukan interfensi pada balita yang berat badan tidak mengalami kenaikan.
“Kami fokus pada bayi yang berat badannya tidak naik atau turun. Jangan sampai dia jatuh ke kategori kondisi gizi buruk,” jelasnya.
Jumlah stunting dilihat berdasarkan hasil bulan timbang pada Agustus 2023 mencatat jumlah sunting di Sumba Barat Daya 31,9 persen atau 9.762 bayi, Kabupaten Timur Tegah Selatan 22,3 persen dengan jumlah 8.924 bayi, Kabupaten Timur Tengah Utara 22, 6 persen atau 4.555 bayi, Kota Kupang 17,2 persen atau 4.019 bayi, Kabupaten Kupang 13 persen 3.872 bayi dan Kabupaten Manggarai 13,1 persen atau 3.841 bayi. (TIM/RN)
