Kesejahteraan tidak pernah jatuh begitu saja dari langit sebagai hadiah belas kasihan. Ia adalah hak yang harus direbut kembali melalui kesadaran, desakan, serta perlawanan struktural.
Sistem ekonomi pada hari ini sebenarnya bisa disebut berjalan di atas ilusi angka makro. Pemerintah dan lembaga keuangan selalu gemar membanggakan pertumbuhan produk domestik bruto, grafik investasi, dan laba korporasi yang memecahkan rekor. Tetapi coba tanyakan pada buruh, petani, dan anak muda yang bekerja keras setiap hari. Apakah angka-angka itu memang benar meringankan biaya hidup mereka? Jawabannya hampir pasti tidak.
Kue pertumbuhan ekonomi memang membesar, tetapi malah irisan terbesarnya berada di puncak piramida. Berdasarkan laporan dari World Inequality Report, ketimpangan global berada di titik ekstrem di mana satu persen orang terkaya di dunia menguasai porsi terbesar kekayaan global, sementara separuh populasi termiskin di bumi sebaliknya hanya memegang sebagian kecil saja. Sehingga dengan kata lain saat krisis energi dan pangan membuat rakyat kecil megap megap, pada waktu tersebut malah laba korporasi raksasa justru mencetak rekor. Pertumbuhan ekonomi yang diberitakan susah tidak lagi menjadi ukuran kesejahteraan rakyat, melainkan tidak lebih sekadar angka statistik yang menyembunyikan ketimpangan ekstrem.
Sejarah yang Berulang dalam Rupa Baru
Pada sejarah yaitu pada era feodal, kaum bangsawan hidup bergelimang kemewahan sementara pada sisi lain rakyat jelata justru sedang menanggung beban terberat. Polanya kembali hari ini dalam bentuk yang jelas lebih modern, yaitu oligarki global berwajah neofeodal. Kelas menengah tergerus inflasi dan biaya hidup yang tak terkejar oleh kenaikan upah, sementara kekayaan dari keuntungan menumpuk pada segelintir pemilik modal yang piawai melobi celah hukum dan kemudian memarkir aset terbesar di surga pajak.
Dari berbagai belahan dunia juga memperlihatkan wajah kegagalan sistem ini melalui cermin yang berbeda.
Di Paris, ketika kenaikan biaya hidup dan kebijakan yang menekan ribuan pekerja akhirnya memicu demonstrasi besar, dengan aksi anarki akhirnya membuat etalase etalase mewah di kawasan elite ditutup pelindung besi. Gambarnya ini sangat simbolik, bahwa yang dibangun adalah tembok pengaman, bukan lagi ruang dialog. Ketimpangan kesejahteraan telah memicu kemarahan publik yang mencari pelampiasan di jalanan kota.
Di Jepang, berbeda lagi yaitu tekanan tidak turun ke jalan, tetapi masuk jauh ke ruang keputusan keluarga. Survei menunjukkan banyak anak muda enggan menikah dan berkeluarga karena prospek dunia kerja yang suram dan biaya hidup yang naik lebih meroket dari gaji.
Dampaknya terbaca telak di statistik kelahiran. Dari catatan resmi kementerian kesehatan Jepang menunjukkan angka bayi yang lahir menyusut ke titik terendah dalam sejarah pencatatan modern, dengan angka fertilitas merosot hingga kisaran 1,14 secara nasional dan bahkan di bawah 1 di wilayah Tokyo. Jumlah kematian sudah melampaui kelahiran selama bertahun tahun, dan berakibat total populasi nasional menyusut secara konsisten.
Kenaikan upah ikut menjelaskan mengapa fenomena ini terjadi. Kendati perundingan upah tahunan sempat mencatatkan kenaikan nominal yang tampak tinggi, namun laju inflasi membuat upah riil terus tertekan turun jauh tertinggal selama bertahun tahun berturut turut. Sejumlah besar pekerja terpaksa hidup berstatus nonreguler dengan penghasilan jauh di bawah pekerja tetap. Ekonomi memang bukan satu satunya sebab, karena para ahli juga menunjuk pergeseran prioritas hidup, yaitu menikah dan punya anak lebih lambat atau tidak menikah sama sekali. Tetapi ketika membangun keluarga terasa seperti kemewahan, maka sebuah bangsa sedang kehilangan masa depannya secara perlahan.
Retak Fiskal: Subsidi Negara versus Kekayaan Privat
Saat harga energi dan pangan melonjak, negara dengan sangat terpaksa harus menggelontorkan subsidi agar tidak terjadi gejolak sosial. Maka pertanyaannya yang paling mendasar adalah dari mana negara menambal dana subsidi tersebut?
Di negara-negara maju anggota OECD, struktur pendapatan pajak sangat bertumpu pada besaran iuran jaminan sosial, pajak penghasilan orang pribadi, dan PPN. Semuanya terkait langsung dengan gaji dan belanja warga kelas pekerja. Sedangkan pada sisi lain, estimasi dari Tax Justice Network memperkirakan negara negara di dunia telah kehilangan sekitar US$492 miliar setiap tahun akibat perusahaan multinasional dan individu kaya menggunakan surga pajak (tax havens) untuk menyembunyikan laba serta kekayaan mereka di luar negeri.
Indonesia juga punya versinya sendiri yang tidak kalah ironis. Rasio pajak terhadap produk domestik bruto Indonesia masih tertinggal di kisaran sembilan hingga sepuluh persen, ini jelas jauh di bawah rata rata negara berkembang lainnya, sementara setiap tahun target penerimaan pajak kerap kali meleset dari APBN. Di sisi lain, kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi terus melaju membengkak hingga ratusan triliun rupiah, dan ini jauh melampaui alokasi awal di dalam anggaran negara.
Ironinya menjadi berlapis lapis. Subsidi yang seharusnya untuk melindungi rakyat kecil ternyata banyak dinikmati oleh segelintir kelompok mampu. Data dari parlemen kerap menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi bahan bakar minyak dan LPG subsidi justru dinikmati oleh golongan masyarakat yang berkecukupan. Negara selalu saja menambal subsidi dari pajak yang bertumpu pada keringat pekerja dan konsumen, sementara itu sebagian manfaatnya makan bocornya ke atas dan juga kekayaan privat para oligark masih sulit dijangkau.
Menagih Revolusi Kesejahteraan
Kesejahteraan tidak pernah lahir secara otomatis dari mekanisme pasar bebas yang disetir oleh pemilik modal besar. Dunia hari ini sesungguhnya membutuhkan Revolusi Kesejahteraan sebagai penyeimbang Revolusi Digital, yang harus diperjuangkan lewat tiga koreksi struktural yang mendasar.
Pertama, geser beban dari keringat ke aset. Kurangi ketergantungan negara pada pajak atas upah buruh dan konsumsi rakyat, dan naikkan pajak progresif atas kekayaan ekstrem. Tujuan sasaran pajak ini harus menargetkan aset spekulatif, portofolio finansial raksasa, tanah komersial yang dibiarkan menganggur, serta warisan aset yang berukuran oligarkis. Perkuat basis pajak domestik dan tutup celah surga pajak lewat transparansi keuangan internasional. Valuasi aset dan pelarian modal memang menjadi tantangan nyata, tetapi itu adalah soal rancangan kebijakan dan kerja sama politik, bukan alasan untuk terus menerus menunggu dan tunduk pada kaum pemilik modal.
Kedua, tegakkan tanggung jawab sosial otomatisasi. Korporasi yang meraup laba besar dengan cara mengganti tenaga manusia dengan mesin dan kecerdasan buatan wajib berkontribusi langsung secara fiskal. Dana kontribusi ini harus dialokasikan untuk program pelatihan ulang keterampilan dan penguatan jejaring pengaman sosial bagi pekerja yang tergusur.
Ketiga, berikan jaminan hak dasar dengan sasaran yang benar. Seperti hunian yang layak, pasokan energi yang stabil, dan layanan kesehatan tidak boleh sepenuhnya diserahkan sebagai komoditas pasar bebas. Subsidi negara harus disalurkan tepat sasaran kepada yang berhak, bukan sekadar menetes ke kantong mereka yang sangat mampu.
Batas Kesabaran Sosial
Krisis sosial tidak selalu tiba-tiba meledak dalam bentuk kerusuhan terbuka di jalanan. Ia bisa saja berakhir jauh lebih sunyi, seperti ketika generasi muda berhenti percaya bahwa masa depan yang layak bisa mereka bangun di negeri sendiri, dan menjadi sebuah bangsa mulai menua tanpa generasi penerus.
Kesejahteraan tidak pernah jatuh dari langit sebagai sedekah atau hadiah dari para penguasa modal. Ia harus ditagih lewat kesadaran kolektif, tekanan publik yang konsisten, dan koreksi struktural yang berani. Pertanyaan mendesak bagi para pemegang kebijakan dan kaum oligark di negeri ini bukan lagi apakah perubahan itu akan datang, melainkan kapankah mereka sadar bahwa merawat keadilan sebenarnya jauh lebih murah dan lebih aman daripada sekadar mempertebal benteng pertahanan, menutup mata adanya kesenangan kesejahteraan serta memamerkan pertumbuhan ekonomi yang tidak memperbaiki kesejahteraan.
Minggu, 25 Oktober 2026
Oleh: Yoga Duwarto
(Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik)
