“Perubahan sejati tidak jatuh dari langit, dan tidak lahir dari amarah yang meledak-ledak. Ia dipupuk dari kesadaran sunyi di akar rumput, dirajut dengan cetak biru yang kokoh, dan ditegakkan oleh keberanian untuk menolak tunduk pada logika lama.
Akhir akhir ini banyak pertanyaan menggelayut di ruang diskusi tentang mengapa bangsa ini terasa semakin jauh dari nilai nilai yang dulu diyakini bersama. Bukan untuk menyalahkan siapa pun, tapi ada kecemasan yang diam diam tumbuh bahwa sistem yang dijalani hari ini seolah kehilangan ruhnya.
Kegelisahan itu tidak bermula di gedung parlemen yang megah. Ia justru bermula dari tempat yang paling dekat dengan keseharian, ruang pertemuan rukun tetangga. Di sanalah cermin paling jujur tentang bagaimana kita merawat kebersamaan bisa dilihat.
Di tingkat paling bawah, di ruang pertemuan rukun tetangga, kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana cara kita memilih pemimpin telah berubah. Dulu, pemilihan Ketua RT atau RW dilakukan melalui rembug, sebuah proses musyawarah di mana warga duduk melingkar, berbicara satu sama lain, dan memutuskan berdasarkan pengalaman langsung tentang siapa yang paling tulus dan mampu melayani.
Rembug bukanlah sistem yang sempurna. Kadang ia didominasi oleh suara suara tertentu. Tapi ia memiliki satu keunggulan yang hilang hari ini, ia berbasis pada hubungan sosial yang nyata, bukan pada prosedur administratif yang dingin.
Kini, bahkan untuk memilih pemimpin di tingkat kampung sekalipun, kita telah mengadopsi mekanisme voting yang serba angka, serba cepat, dan serba transaksional. Warga datang ke bilik suara, mencoblos, lalu pulang. Tidak ada perkenalan yang mendalam, tidak ada diskusi tentang rekam jejak, dan sering kali, tidak ada pilihan selain nama nama yang sudah ditentukan dari atas.
Ini bukan sekadar perubahan prosedur. Ini adalah cermin dari perubahan yang lebih besar. Ketika sistem di tingkat nasional sudah berubah menjadi ajang transaksi dan logistik, maka wajar jika cara kita memilih Ketua RT pun ikut berubah menjadi transaksional. Penyakit di tubuh utama menjalar ke ujung ujung jari.
Menelusuri Akar Sejarah yang Terlupakan
Jika ditarik ke atas, gejala ini bukanlah hasil rekayasa sadar dari pihak tertentu. Ia adalah akumulasi dari berbagai pergeseran budaya dan kebijakan yang terjadi dalam waktu panjang. Kita semua, masyarakat, intelektual, pemimpin, dan birokrasi, mungkin tanpa sadar telah membiarkan sistem bergeser ke arah yang prosedural, transaksional, dan kehilangan kedekatan dengan akar kultural bangsa.
Dalam UUD 1945 asli yang disahkan pada Agustus 1945, tidak ditemukan rujukan mengenai partai politik. Para pendiri bangsa merancang arsitektur negara dengan napas kekeluargaan, gotong royong, dan permusyawaratan. Energi kebangsaan kala itu hidup dari rahim organisasi massa, paguyuban, dan rembug warga yang cair. Pemimpin dan rakyat terhubung secara organik, digerakkan oleh ketokohan yang tumbuh dari bawah, bukan dari mesin birokrasi.
Namun, seiring waktu, kebijakan kebijakan seperti fusi partai dan doktrin massa mengambang pada masa lalu, meskipun mungkin dimaksudkan untuk stabilitas, telah memutus hubungan kultural rakyat dengan proses politik. Rakyat di akar rumput dikondisikan hanya sebagai massa yang sesekali dibangunkan saat pemilu. Partai dibentuk bukan dari bawah, melainkan dari atas sebagai bagian dari struktur birokrasi.
Di sinilah muncul fenomena yang kita kenal, politisi tanpa rekam jejak perjuangan sosial yang jelas, tanpa gagasan, dan tanpa kedekatan moral dengan rakyat. Bukan karena mereka orang jahat, tapi karena sistem rekrutmen yang belum sempurna sering menempatkan siapa pun, bahkan yang berniat baik, dalam posisi harus mengikuti logika patronase untuk bertahan.
Ketika tahun 1998 tiba, gelombang perubahan besar terjadi. Namun, karena gerakan itu berjalan tanpa cetak biru yang matang, struktur yang bermasalah tidak diperbaiki secara fundamental. Ia justru beradaptasi dan bertransformasi. Partai partai baru lahir, tetapi banyak yang berubah menjadi perusahaan politik dengan biaya operasional yang sangat tinggi, dan di situlah lahir kecenderungan untuk saling melindungi di belakang panggung demi mengamankan biaya dan konsesi.
Amandemen UUD 1945 pasca reformasi, yang sejatinya dimaksudkan untuk membuka ruang demokrasi, pada praktiknya juga menempatkan kedaulatan lebih banyak di tangan partai daripada di tangan warga melalui monopoli pencalonan. Akibatnya, warga negara kehilangan jalur untuk maju secara mandiri tanpa harus bergantung pada logistik partai. Ini bukan kesalahan satu pihak, melainkan hasil dari proses yang panjang dan rumit yang perlu dikaji ulang bersama.
Dua Peringatan dari Sejarah
Melihat semua itu, mudah bagi kita untuk marah. Sangat mudah. Tapi kemarahan yang tidak dikelola dengan baik hanya akan melahirkan siklus yang sama, penguasa lama tumbang, penguasa baru muncul dengan wajah yang tidak jauh berbeda.
Cermati apa yang terjadi di Nepal. Beberapa tahun lalu, gelombang protes rakyat mengguncang kerajaan hingga monarki runtuh. Rakyat turun ke jalan dengan amarah yang membara, dan mereka berhasil. Namun, karena gerakan itu tidak dibekali dengan cetak biru konstitusional yang jelas tentang bagaimana kekuasaan akan dikelola setelah monarki jatuh, energi perubahan itu dengan cepat dibajak oleh kekuatan kekuatan lama. Partai partai politik yang sebelumnya berada di luar istana, begitu masuk ke dalam sistem, langsung mengulangi pola yang sama. Mereka saling berebut kekuasaan, mengabaikan kepentingan rakyat, dan melahirkan ketidakstabilan yang berkepanjangan. Nepal hari ini bukanlah contoh keberhasilan perubahan, melainkan peringatan bahwa amarah tanpa arah hanya akan mengantarkan rakyat dari satu kandang ke kandang lain.
Hal yang sama terjadi di negeri sendiri pada tahun 1998. Gelombang mahasiswa dan rakyat yang luar biasa berhasil menjatuhkan rezim yang telah berkuasa selama tiga puluh dua tahun. Pada saat itu, kemarahan rakyat sangat telanjang dan sangat sah. Namun, karena gerakan reformasi bergerak tanpa cetak biru konstitusional yang matang tentang apa yang akan menggantikan struktur lama, energi perubahan itu dengan cepat dibajak oleh kekuatan kekuatan politik yang lama beradaptasi dengan wajah baru. Partai partai baru lahir, tetapi banyak di antaranya dijalankan dengan logika yang sama dengan logika lama, birokratis, transaksional, dan jauh dari rakyat. Dua puluh delapan tahun kemudian, kita masih bergulat dengan masalah yang sama, bahkan dengan tingkat keparahan yang baru. Inilah yang disebut sebagai lingkaran setan perubahan tanpa cetak biru.
Saat Kemarahan Tanpa Cetak Biru
Inilah yang paling mengkhawatirkan dari siklus yang berulang. Setiap kali kemarahan rakyat meledak tanpa cetak biru yang jelas, yang terjadi bukanlah pembongkaran sistem lama, melainkan peremajaan sistem itu dengan wajah baru. Struktur yang korup tidak hilang, ia hanya berganti baju. Pola yang transaksional tidak mati, ia hanya mencari inang baru. Orang orang yang dulu berada di luar sistem, setelah berhasil masuk ke dalam melalui gelombang kemarahan, dengan cepat menyesuaikan diri dengan logika lama karena mereka sadar bahwa untuk bertahan mereka harus bermain di panggung yang sama. Pengalaman di Nepal dan pengalaman kita sendiri pada tahun 1998 adalah bukti nyata, perubahan tanpa rencana bukanlah perubahan, melainkan pergantian penjaga gerbang di benteng yang sama.
Inilah yang harus kita sadari bersama, kemarahan rakyat yang tidak dibekali cetak biru yang jelas hanya akan berakhir pada dua kemungkinan yang sama menyesatkan. Yang pertama, pergantian aktor tanpa perubahan naskah. Orang orang baru duduk di kursi yang sama, menjalankan logika yang sama, dan melayani kepentingan yang sama. Yang kedua, yang lebih berbahaya, lahirnya dinasti baru. Ketika satu kelompok berhasil memanfaatkan gelombang amarah untuk merebut kekuasaan, mereka kemudian menggunakan seluruh instrumen negara untuk memastikan tidak ada gelombang lain yang bisa menggulingkan mereka. Bukan karena mereka memiliki cita cita yang lebih baik, tapi karena mereka takut mengalami nasib yang sama seperti pendahulu mereka. Inilah yang terjadi ketika perubahan hanya diukur dari pergantian orang, bukan dari perbaikan sistem. Rakyat lelah dengan siklus ini, tapi tanpa kesadaran kolektif dan cetak biru yang kokoh, kita hanya akan terus berputar di tempat yang sama.
Nepal dan Indonesia memiliki satu kesamaan yang tak terbantahkan, keduanya memiliki rakyat yang berani turun ke jalan dan mengorbankan banyak hal demi perubahan. Namun, keberanian tanpa perencanaan hanya akan menghasilkan kepahlawanan yang sia sia. Ini bukan ajakan untuk tidak marah. Ini adalah ajakan untuk menjadikan kemarahan itu sebagai bahan bakar yang diarahkan ke tujuan yang jelas. Sejarah telah mengajarkan kita dengan mahal bahwa perubahan yang lahir dari amarah tanpa agenda hanya akan melahirkan penguasa baru dengan perilaku lama. Karena itu, kita tidak boleh membiarkan tragedi kemanusiaan terulang di negeri ini. Bukan dengan menahan amarah, tapi dengan mengelola amarah itu menjadi langkah langkah yang terukur, kolektif, dan berkesinambungan.
Tiga Langkah dari Akar Rumput
Lalu, apa yang bisa dilakukan bersama sebagai warga biasa yang peduli
Pertama, mari mulai dari lingkungan terdekat. Langkah pertama bisa dimulai dari hal yang paling sederhana, ketika ada pemilihan di lingkungan tempat tinggal, luangkan waktu untuk mengenal calon sebelum memberikan suara. Mulailah dengan menolak logika transaksional di tingkat RT dan RW. Kembalikan budaya musyawarah yang jujur. Ketika ada calon yang membawa amplop, katakan tidak. Ketika ada pemilihan, jangan hanya datang dan mencoblos, hadirilah prosesnya, kenali calonnya, dan tanyakan rekam jejaknya. Kesadaran kolektif di tingkat akar rumput adalah fondasi paling kuat yang bisa dibangun bersama.
Kedua, mari aktif mengawal anggaran dan kebijakan publik. Langkah kedua bisa dimulai dari satu pertanyaan kecil di setiap pertemuan warga, “Bagaimana anggaran tahun ini digunakan?” Tidak perlu menunggu regulasi dari atas untuk mulai bertanya. Di tingkat desa, kelompok warga bisa dibentuk untuk rutin mendiskusikan anggaran pembangunan. Di tingkat kota, ruang ruang publik bisa didorong untuk membahas kebijakan secara terbuka. Ini bukan tentang membentuk pemerintahan tandingan, tetapi tentang membangun budaya kontrol yang sehat. Ketika warga terbiasa bertanya dan memeriksa, maka pejabat publik pun akan terbiasa untuk menjawab dan bertanggung jawab.
Ketiga, mari hidupkan kembali semangat musyawarah sebagai jiwa bangsa. Langkah ketiga bisa dimulai dengan membiasakan diri untuk berbicara dalam forum forum kecil, bukan hanya diam dan menerima keputusan dari atas. Tujuan akhir bukan sekadar mengganti orang, tetapi mengembalikan roh konstitusi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Caranya dengan membuka ruang bagi utusan utusan komunitas yang bersih dari faksionalisme sempit, dengan memastikan bahwa kebijakan lahir dari pertimbangan bijak, bukan dari kompromi yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Perubahan Dimulai dari yang Percaya
Tulisan ini bukan lahir dari ruang diskusi yang nyaman. Ia lahir dari ingatan tentang hari-hari ketika bangsa ini berdiri di tepi jurang. Pernah ada saat ketika satu kata bisa menyelamatkan atau menghancurkan. Dan sejak itu, satu hal menjadi sangat jelas, perubahan yang kita perjuangkan tidak boleh lagi memakan korban. Indonesia sudah membayar terlalu mahal untuk pelajaran yang sama. Sudah saatnya kita belajar dari apa yang sudah kita lewati, bukan mengulanginya dengan topeng yang berbeda.
Tidak ada solusi instan yang ditawarkan di sini. Yang ada adalah ajakan untuk mulai bergerak, satu langkah kecil setiap hari, dengan kesadaran bahwa perubahan besar tidak akan jatuh dari langit dan tidak akan lahir dari kemarahan yang meledak ledak.
Tulisan ini bukan untuk menghakimi siapa pun. Banyak pihak di dalam sistem, di partai, di birokrasi, di parlemen, yang juga memiliki niat baik dan merasa terjebak oleh logika sistem yang lebih besar dari diri mereka. Kritik ini hadir sebagai refleksi bersama, sebagai undangan untuk duduk kembali melingkar dan bertanya. Apa yang bisa kita perbaiki. Semoga Indonesia tetap menjadi rumah kita semua. Dan semoga kita, sebagai anak bangsa, masih punya keberanian untuk menjaga agar rumah ini tidak kehilangan arah. Karena pada akhirnya, perubahan tidak pernah dimulai dari mereka yang duduk di atas, melainkan dari mereka yang masih percaya bahwa rumah ini pantas untuk dirawat.
Rabu, 2 September 2026
Oleh Yoga Duwarto
(Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik)
