Ketika instrumen negara diduga digunakan untuk mengumpulkan dan memanfaatkan informasi strategis di luar batas kewenangannya, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur. Sebab menyentuh integritas pemerintahan, kedaulatan pengambilan keputusan, dan perlindungan hak warga negara.
Artikel sebelumnya menempatkan perkara Lawful Interception Management System (LIMS) pada pertanyaan yang paling mendasar, siapa yang disadap, siapa yang tidak disadap, dan siapa yang menerima hasil penyadapan itu.
Artikel ini melanjutkan pertanyaan tersebut ke tingkat berikutnya. Bukan lagi sekadar siapa yang mengoperasikan sistem penyadapan, melainkan apa yang terjadi apabila informasi yang terkumpul keluar dari rantai kewenangan resmi, berpindah tangan, dan kemudian dimanfaatkan sebagai instrumen daya tawar. Lebih jauh, bagaimana apabila informasi tersebut digunakan untuk memengaruhi atau bahkan melumpuhkan pengambilan keputusan pemerintahan?
Pertanyaan ini menjadi semakin penting setelah munculnya pernyataan sejumlah pejabat negara yang mengaitkan perkara LIMS dengan kemungkinan tindakan makar. Pernyataan tersebut perlu diperhatikan, tetapi juga harus diuji dasar faktual dan konstruksi hukumnya. Sebab, istilah makar bukan sekadar pernyataan politik. Ia merupakan kualifikasi hukum dengan konsekuensi pidana yang serius.
Ketika Informasi Negara Berpotensi menjadi Komoditas
Penyadapan dalam negara hukum bukan sekadar alat teknis. Ia merupakan kewenangan khusus yang diberikan negara kepada aparatnya dengan persyaratan yang ketat: dasar hukum yang jelas, otorisasi yang sah, tujuan penegakan hukum, serta pengawasan dan pertanggungjawaban yang dapat diuji.
Karena itu, ketika Bareskrim mengungkap dugaan pemasukan sejumlah nomor ke dalam sistem LIMS tanpa prosedur verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum, disertai dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dan jejak log, persoalannya tidak berhenti pada pelanggaran prosedur.
Ada pertanyaan lanjutan yang tidak kalah penting, yaitu apa yang terjadi terhadap informasi yang pernah dikumpulkan melalui sistem tersebut?
Penghapusan berkas memang menimbulkan pertanyaan mengenai integritas bukti elektronik dan kemungkinan penghilangan jejak. Namun, penghapusan itu sendiri belum membuktikan bahwa informasi telah berpindah tangan. Harus ditelusuri apakah sebelumnya telah terjadi penggandaan, ekstraksi, pemindahan, penyimpanan di luar sistem, atau distribusi kepada pihak yang tidak berwenang.
Di sinilah konsep pengguna akhir menjadi penting. Sebuah sistem bisa dikuasai oleh satu institusi, tetapi informasi yang dihasilkannya mungkin diterima atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Karena itu, penelusuran tidak cukup berhenti pada siapa yang memasukkan nomor sasaran atau siapa yang mengoperasikan perangkat. Harus diketahui pula siapa yang menentukan sasaran, siapa yang memiliki akses terhadap hasil intersepsi, siapa yang menerima informasi, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan.
Informasi strategis memiliki nilai tukar. Dalam politik dan ekonomi, nilai tukar itu tidak selalu berupa uang. Ia bisa berbentuk perlindungan dari proses hukum, jaminan atas kepentingan bisnis, akses kepada pengambil keputusan, atau kemampuan menekan seseorang agar tidak menggunakan kewenangannya secara merdeka.
Apabila hasil penyadapan terbukti pernah digunakan untuk membangun daya tawar semacam itu, maka persoalannya telah bergerak jauh dari fungsi awal LIMS sebagai instrumen penegakan hukum.
Dalam kerangka analisis ini, kita dapat menyebut kemungkinan tersebut sebagai pasar informasi: suatu pola ketika informasi yang diperoleh melalui kewenangan negara berpotensi diperlakukan sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan politik, ekonomi, atau perlindungan kepentingan tertentu.
Pasar semacam itu tidak selalu memerlukan transaksi uang yang tercatat. Ia dapat tumbuh melalui hubungan timbal balik antara pihak yang menguasai informasi, pihak yang membutuhkan informasi, dan pihak yang memiliki kerentanan apabila informasi tersebut dibuka.
Namun, apakah pola seperti ini benar-benar terjadi dalam perkara LIMS masih harus dibuktikan melalui penelusuran aliran data, komunikasi, akses, dan pemanfaatannya.
Anomali Seleksi dan Pola Pengendalian
Apabila hasil penyadapan berpotensi menjadi sumber daya tawar, maka pola pemilihan sasaran menjadi bagian penting yang harus diperiksa.
Akbar Faisal telah menyampaikan kepada publik klaim mengenai lebih dari 6.000 nomor telepon yang masuk dalam daftar penyadapan. Menurut keterangannya, sasaran mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga pengusaha. Ia juga menyoroti tidak ditemukannya nama-nama dari lingkaran kekuasaan Presiden sebelumnya, termasuk keluarga dan jaringan dekatnya.
Informasi tersebut harus ditempatkan secara proporsional. Angka dan daftar yang disampaikan Akbar merupakan keterangannya mengenai informasi yang ia ketahui, bukan keseluruhan daftar resmi yang telah dibuka dan diverifikasi secara independen kepada publik.
Meskipun demikian, apabila pola ketidakhadiran kelompok tertentu itu benar, ia menjadi pertanyaan penting. Apa dasar pemilihan sasaran? Siapa yang menetapkannya? Apakah terdapat kriteria operasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum? Dan apakah ada kepentingan tertentu di balik pemilihan maupun pengecualian sasaran?
Dalam analisis pengumpulan informasi strategis, perhatian tidak hanya diberikan kepada siapa yang masuk dalam daftar, tetapi juga kepada siapa yang tidak ditemukan di dalamnya. Namun, absennya suatu kelompok belum dengan sendirinya membuktikan adanya perlindungan politik. Pola tersebut harus dibandingkan dengan keseluruhan daftar, tujuan operasi, dasar penetapan sasaran, dan rekam jejak akses terhadap sistem.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sasaran dipilih secara selektif untuk memetakan kerentanan pihak tertentu, sementara kelompok lain dikecualikan tanpa dasar operasional yang sah, maka persoalannya menjadi lebih serius.
Pemetaan kerentanan dapat memberikan keunggulan informasi kepada pihak yang menguasainya. Siapa yang mengetahui lebih dahulu rencana kebijakan, arah keputusan, persoalan pribadi, atau posisi tawar seorang pejabat dapat memiliki kemampuan untuk memengaruhi perilaku pejabat tersebut.
Tetapi kemampuan memengaruhi tidak otomatis berarti telah terjadi pengendalian. Untuk sampai pada penilaian itu, harus diketahui bagaimana informasi digunakan, apakah ada tekanan atau pertukaran kepentingan, serta apakah penggunaan tersebut benar-benar memengaruhi proses pengambilan keputusan.
Karena itu, pembukaan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan audit forensik terhadap rekam akses LIMS menjadi penting. Publik perlu memperoleh penjelasan mengenai dasar pemilihan sasaran dan mekanisme pengawasan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi serta kepentingan penyidikan.
Dari Penyalahgunaan Wewenang ke Pertanyaan Hukum tentang Makar
Perdebatan mengenai perkara LIMS memperoleh dimensi baru setelah sejumlah pejabat negara menyampaikan pandangan bahwa dugaan penyadapan tersebut mengarah pada perbuatan makar.
Pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 4 November 2026, misalnya, menyebut perbuatan tersebut mungkin sudah masuk kategori atau mengarah pada makar. Pernyataan ini kemudian menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai tujuan dan motif operasi penyadapan.
Namun, ada perbedaan yang harus dijaga antara temuan penyidikan, penilaian pejabat pemerintah, dan pembuktian tindak pidana.
Dalam konferensi pers pada 3 November 2026, Bareskrim mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan informasi elektronik. Pasal-pasal yang disampaikan kepada publik berkaitan dengan dugaan perbuatan tersebut. Dengan demikian, pernyataan pejabat pemerintah mengenai kemungkinan makar tidak boleh serta-merta diperlakukan sebagai sangkaan pidana yang telah ditetapkan penyidik.
Pertanyaan berikutnya justru menjadi semakin penting. Atas dasar informasi dan konstruksi peristiwa apa perkara yang diumumkan sebagai penyadapan ilegal kemudian dikaitkan dengan kemungkinan makar? Apakah terdapat temuan tambahan mengenai tujuan operasi? Apakah ada informasi intelijen yang belum disampaikan kepada publik? Dan bagaimana informasi tersebut diuji dalam proses hukum?
Jika Mensesneg sudah berani menyebut kata makar di depan publik, sementara Bareskrim sehari sebelumnya hanya mengumumkan pasal penyadapan ilegal, berarti ada asimetri informasi di dalam negara sendiri. Apakah Mensesneg berbicara berdasarkan briefing intelijen yang belum masuk ke penyidikan, atau berbicara berdasarkan penilaian politik? Jika yang pertama, mengapa belum menjadi alat bukti? Jika yang kedua, mengapa negara memakai label pidana seberat makar untuk framing politik?
Dalam hukum pidana Indonesia, makar diatur secara khusus dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 191 mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Sementara Pasal 192 mengatur makar yang berkaitan dengan jatuhnya wilayah negara ke dalam kekuasaan asing atau pemisahan diri dari NKRI.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ketidakmampuan Presiden menjalankan pemerintahan dan tindakan menggulingkan pemerintah merupakan rumusan hukum yang berbeda. Keduanya tidak dapat disatukan begitu saja menjadi satu pengertian umum tentang pelumpuhan pemerintahan.
Karena itu, dugaan penyadapan terhadap Presiden atau pejabat negara, sekalipun dilakukan secara ilegal dan dalam skala luas, belum dengan sendirinya memenuhi unsur makar. Harus dibuktikan maksud dan perbuatan yang secara khusus memenuhi rumusan delik yang hendak diterapkan.
Apabila kelak terbukti bahwa informasi yang dikumpulkan melalui penyadapan ilegal didistribusikan kepada pihak di luar rantai kewenangan dan digunakan secara terorganisir untuk meniadakan kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan atau menggulingkan pemerintah secara tidak sah, maka kemungkinan penerapan ketentuan makar patut diuji melalui proses hukum.
Dalam kerangka analisis ini, penggunaan informasi rahasia untuk merebut kendali atas pengambilan keputusan negara di luar mekanisme konstitusional dapat disebut sebagai makar informasi.
Istilah tersebut bukan nama delik tersendiri dalam KUHP, melainkan konsep analitis untuk menggambarkan kemungkinan penggunaan informasi sebagai instrumen pelumpuhan pemerintahan. Kualifikasi pidananya tetap harus ditentukan berdasarkan unsur delik dan pembuktian yang berlaku.
Dengan demikian, terdapat beberapa hal yang harus ditelusuri secara berurutan: apakah terjadi pengumpulan informasi secara melawan hukum, apakah informasi tersebut disalin atau didistribusikan kepada pihak di luar kewenangan, apakah terdapat kesepakatan atau koordinasi untuk menggunakan informasi itu, dan apakah penggunaannya memiliki maksud serta akibat yang relevan dengan ketentuan makar.
Tanpa pembuktian mengenai maksud dan unsur delik yang disyaratkan undang-undang, perkara ini tidak dapat begitu saja dinaikkan menjadi perkara makar. Sebaliknya, apabila bukti mengarah pada adanya upaya sistematis untuk melumpuhkan pemerintahan di luar mekanisme konstitusional, penelusurannya tidak boleh berhenti pada pelanggaran penyadapan dan akses ilegal.
Dimensi Pertahanan Negara dan Perlindungan HAM
Persoalan ini menyentuh pertahanan negara bukan semata-mata karena adanya kemungkinan ancaman militer asing, melainkan karena keamanan informasi strategis merupakan bagian dari kemampuan negara melindungi kepentingan nasional dan menjalankan pemerintahan secara mandiri.
Negara yang tidak mampu menjaga kerahasiaan komunikasi strategisnya menghadapi kerentanan serius. Apabila pola komunikasi Presiden, Menteri Pertahanan, dan aparat keamanan dapat diakses, dipetakan, atau disebarkan tanpa kewenangan, yang terancam bukan hanya kerahasiaan percakapan. Informasi mengenai pola koordinasi, pertimbangan kebijakan, dan proses pengambilan keputusan juga dapat terekspos.
Dokumen yang bocor mungkin dapat diganti atau diperbarui. Namun, pola komunikasi dan kebiasaan pengambilan keputusan yang telah dipetakan dapat dimanfaatkan berulang kali untuk mengantisipasi, memengaruhi, atau mengganggu kebijakan negara.
Akan tetapi, dimensi keamanan nasional tidak boleh membuat kita melupakan hak masyarakat. Penyadapan ilegal terhadap jurnalis, aktivis, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, maupun warga biasa juga menyangkut hak atas privasi, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan rasa aman.
Dampaknya dapat meluas. Jurnalis mungkin membatasi pekerjaannya karena merasa diawasi. Aktivis dapat mengurangi kegiatan advokasi karena khawatir informasi pribadinya dikumpulkan. Pejabat publik dapat mengambil keputusan bukan berdasarkan kepentingan masyarakat, melainkan karena takut informasi tertentu digunakan untuk menekannya. Pelaku usaha pun dapat berada dalam posisi rentan apabila informasi bisnis menjadi alat tawar di luar mekanisme hukum.
Di sinilah hubungan antara penyalahgunaan instrumen pengawasan negara dengan potensi kemunduran demokrasi perlu diperhatikan.
Ketika masyarakat tidak lagi merasa aman untuk berbicara, mengkritik, mengorganisasi diri, dan menjalankan kegiatan yang sah, ruang kebebasan sipil dapat menyempit. Apabila praktik pengawasan semacam itu berlangsung tanpa batas kewenangan dan tanpa pengawasan efektif, ia dapat menjadi salah satu pintu menuju praktik pemerintahan yang semakin otoriter.
Karena itu, perkara LIMS tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan keselamatan Presiden atau pejabat negara. Ia juga menyangkut perlindungan seluruh warga negara dari penggunaan kewenangan pengawasan yang sewenang-wenang.
Perlindungan Tersangka dan Keutuhan Pembuktian
Ada dimensi lain yang menentukan apakah perkara ini dapat diungkap secara menyeluruh, yaitu perlindungan terhadap orang-orang yang memiliki pengetahuan langsung mengenai operasi penyadapan.
Para tersangka diduga mengetahui bagian-bagian tertentu dari proses tersebut, mulai dari pemasukan nomor sasaran, pengelolaan hasil intersepsi, hingga kemungkinan penghapusan data. Sejauh mana pengetahuan masing-masing pihak, siapa yang memberi perintah, dan apakah mereka mengetahui penerima akhir informasi harus diuji melalui pemeriksaan.
Oleh sebab itu, proses hukum harus menjamin keselamatan, hak, dan kebebasan para tersangka untuk memberikan keterangan tanpa tekanan. Perlindungan tersebut tidak berarti memberikan kekebalan hukum, melainkan memastikan bahwa proses pemeriksaan berlangsung secara sah dan tidak dipengaruhi intimidasi, kekerasan, atau intervensi pihak mana pun.
Perlindungan yang sama perlu diberikan kepada saksi, pelapor, ahli, dan pihak lain yang memiliki informasi relevan. Apabila terdapat ancaman terhadap keselamatan mereka atau keluarganya, mekanisme perlindungan yang tersedia melalui lembaga berwenang, termasuk LPSK sesuai persyaratan hukum, harus dapat digunakan.
Dokumentasi pemeriksaan dan pengelolaan barang bukti elektronik juga perlu dilakukan secara cermat. Rekam pemeriksaan, jejak penguasaan barang bukti, serta hasil audit digital harus dijaga integritasnya dan tidak boleh berada di bawah kendali sepihak pihak yang berkepentingan dalam perkara.
Yang harus diantisipasi adalah kemungkinan perkara berhenti pada pelaksana teknis tanpa berhasil menjelaskan keseluruhan rantai kewenangan dan pemanfaatan informasi. Namun, siapa pun yang berada di balik operasi tidak boleh diasumsikan terlebih dahulu. Penelusuran harus menjangkau seluruh pihak berdasarkan bukti, bukan berdasarkan dugaan mengenai posisi atau kedekatan politik.
Di sini ada satu hal yang tidak boleh dianggap remeh. Dalam perkara yang diduga melibatkan pasar informasi, hilangnya kemampuan satu orang untuk bersaksi bukan sekadar hilangnya satu keterangan. Ia adalah hilangnya satu-satunya simpul yang menghubungkan pelaksana dengan pengguna akhir. Jika simpul itu putus, karena ia takut, karena ia berubah keterangan, atau karena ia mengalami sesuatu yang tidak jelas, maka rantai pembuktiannya ikut putus. Perkara berhenti di pelaksana, aktor sebenarnya aman.
Mengamankan proses pemeriksaan berarti menjaga kemungkinan terungkapnya fakta secara utuh. Itu berlaku bagi tersangka maupun saksi, dan merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin peradilan yang adil.
Tuntutan Transparansi Struktural
Untuk mencegah perkara ini berhenti pada penetapan beberapa tersangka, penanganannya perlu menjangkau aspek struktural yang memungkinkan penyalahgunaan sistem terjadi.
Pertama, audit forensik menyeluruh terhadap LIMS harus dilakukan untuk memeriksa rekam akses, waktu pemasukan nomor, aktivitas pengunduhan, perubahan data, penghapusan berkas, serta kemungkinan ekstraksi informasi ke media penyimpanan di luar sistem.
Kedua, penelusuran harus mencakup rantai distribusi informasi. Siapa yang memiliki akses, siapa yang menerima hasil intersepsi, apakah ada laporan formal maupun saluran informal, dan apakah informasi tersebut pernah digunakan untuk kepentingan di luar tujuan yang dibenarkan hukum.
Ketiga, dasar pemilihan sasaran harus dapat diuji. Mengapa nomor tertentu dimasukkan, atas dasar apa sasaran ditentukan, dan apakah terdapat kelompok yang dikecualikan tanpa alasan operasional yang sah? Pemeriksaan ini harus dilakukan secara objektif dengan tetap melindungi data pribadi dan informasi yang memang harus dirahasiakan menurut hukum.
Keempat, mekanisme pengawasan penggunaan instrumen penyadapan perlu dievaluasi. Kewenangan luar biasa tidak boleh hanya bergantung pada kepercayaan kepada pemegang jabatan. Harus tersedia pengawasan berlapis, pencatatan akses yang tidak mudah dimanipulasi, audit independen, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Seluruh langkah tersebut harus dijalankan tanpa intervensi politik dan tanpa menjadikan kepentingan institusi sebagai alasan untuk menutup informasi yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar pernyataan pejabat negara yang mengaitkan perkara LIMS dengan kemungkinan makar. Apabila pemerintah memiliki informasi tambahan yang menjadi dasar penilaian tersebut, informasi itu perlu diuji melalui mekanisme hukum yang sah. Sebaliknya, apabila belum ada bukti yang cukup, istilah makar tidak boleh dibiarkan menjadi label yang menggantikan proses pembuktian.
Perkara LIMS pada akhirnya bukan semata-mata soal alat sadap. Ia menjadi ujian terhadap kemampuan negara menjaga batas kewenangannya sendiri. Apakah instrumen yang diberikan untuk melindungi kepentingan negara tetap tunduk pada hukum, atau justru berpotensi digunakan untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan di luar mekanisme konstitusional?
Jika pengumpulan dan pemanfaatan informasi itu terbukti dilakukan secara terorganisir untuk melumpuhkan pemerintahan, maka kemungkinan tindak pidana terhadap keamanan negara harus diuji secara serius. Namun, apabila yang terbukti adalah penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran privasi, dan akses ilegal, semuanya tetap harus ditindak tanpa harus menunggu perkara tersebut diberi label makar.
Sebab, negara hukum tidak diukur dari seberapa jauh ia mampu mengawasi warganya, melainkan dari seberapa kuat ia membatasi dan mempertanggungjawabkan kewenangannya sendiri.
Dan ketika kewenangan pengawasan negara justru berpotensi menjadi alat untuk mengendalikan negara, masyarakat berhak mengetahui siapa yang menguasai informasi, siapa yang memanfaatkannya, dan siapa yang bertanggung jawab.
Karena jika pertanyaan itu tidak dijawab sekarang, maka siapa pun yang memegang LIMS berikutnya akan tahu bahwa sistem itu bisa dipakai, datanya bisa diperdagangkan, dan pelakunya bisa berhenti di level teknis.
Di situlah persoalan LIMS harus dibuka sampai ke akar persoalannya.
Sabtu, 7 November 2026
Oleh: Yoga Duwarto
(Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik)
