Pelantikan Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Prof. Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Juli 2026 menandai lahirnya sebuah institusi baru yang diproyeksikan menjadi kawah candradimuka bagi calon-calon pemimpin Indonesia. Pemerintah menyampaikan bahwa URI dibentuk sebagai respons atas kebutuhan bangsa akan sumber daya manusia unggul yang mampu membawa Indonesia menghadapi tantangan abad ke-21. Gagasan tersebut, sekilas, sulit untuk ditolak. Tidak ada negara yang dapat melompat menjadi negara maju tanpa investasi serius pada kualitas manusianya.
Namun, sebagaimana setiap kebijakan publik yang menggunakan sumber daya negara, pembentukan Universitas Republik Indonesia harus ditempatkan dalam ruang kritik yang sehat. Pertanyaan yang layak diajukan bukanlah apakah Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin baru. Jawabannya jelas, ya. Persoalannya adalah apakah mendirikan sebuah universitas baru merupakan solusi paling tepat untuk melahirkan kepemimpinan nasional yang berkualitas. Pertanyaan ini penting karena sejarah pembangunan Indonesia menunjukkan bahwa tidak sedikit lembaga dibentuk dengan semangat besar, tetapi kemudian kehilangan arah, tumpang tindih dengan institusi yang sudah ada, atau sekadar menjadi proyek yang menghabiskan anggaran negara tanpa menghasilkan dampak yang sebanding.
Indonesia sesungguhnya bukan negara yang kekurangan perguruan tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Indonesia memiliki lebih dari 4.000 perguruan tinggi negeri dan swasta. Dari sisi kuantitas, Indonesia termasuk negara dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak di dunia. Persoalan utama bukanlah jumlah kampus, melainkan kualitasnya. Laporan QS World University Rankings 2026 menunjukkan hanya segelintir perguruan tinggi Indonesia yang mampu menembus jajaran universitas terbaik dunia. Sebagian besar masih bergulat dengan rendahnya kualitas riset, terbatasnya jumlah dosen bergelar doktor dan profesor, minimnya publikasi ilmiah bereputasi internasional, lemahnya kolaborasi dengan industri, serta belum optimalnya tata kelola akademik.
Karena itu, publik berhak bertanya: mengapa pemerintah memilih membangun institusi baru, bukan memperkuat universitas-universitas yang telah ada? Bukankah investasi yang sama dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas riset, laboratorium, perpustakaan, beasiswa, serta pengembangan sumber daya manusia di kampus-kampus negeri yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan tinggi nasional? Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap URI, melainkan upaya memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar lahir dari kebutuhan strategis, bukan sekadar keinginan politik.
Alasan bahwa URI akan mencetak pemimpin masa depan juga perlu dipahami secara proporsional. Kepemimpinan memang dapat dipelajari, tetapi tidak pernah lahir semata-mata dari ruang kuliah. Sejarah dunia memperlihatkan bahwa banyak pemimpin besar lahir dari perguruan tinggi biasa, bahkan ada yang tidak menyelesaikan pendidikan formalnya. Sebaliknya, tidak sedikit lulusan universitas terbaik dunia yang tidak pernah memberi pengaruh berarti bagi bangsanya. Kepemimpinan merupakan perpaduan antara karakter, integritas, kecakapan intelektual, pengalaman hidup, keberanian mengambil keputusan, kemampuan mendengar rakyat, serta komitmen terhadap kepentingan publik. Universitas dapat memperkuat semua itu, tetapi tidak dapat menggantikannya.
Karena itu, URI tidak boleh sekadar menjadi kampus dengan kurikulum yang dipenuhi teori kepemimpinan. Ia harus menjadi laboratorium kebangsaan yang mempertemukan mahasiswa dengan persoalan nyata Indonesia. Mahasiswa harus belajar menghadapi kemiskinan, ketimpangan pembangunan, konflik agraria, transformasi digital, perubahan iklim, ketahanan pangan, hingga tata kelola pemerintahan. Pemimpin tidak dibentuk melalui pidato motivasi, melainkan melalui pengalaman menghadapi persoalan yang sesungguhnya.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana sistem penerimaan mahasiswa di URI akan dilaksanakan. Apabila kampus ini hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu melalui mekanisme seleksi yang tidak transparan, maka URI berpotensi melahirkan elitisme baru dalam pendidikan tinggi Indonesia. Jangan sampai muncul persepsi bahwa hanya lulusan URI yang layak menjadi pemimpin nasional, sementara jutaan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ditempatkan sebagai warga kelas dua. Konstitusi menjamin setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Karena itu, URI harus dibangun di atas prinsip meritokrasi, bukan eksklusivitas.
Penunjukan Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI juga menjadi perhatian publik. Pengalaman beliau di dunia militer dan pemerintahan tentu menjadi modal penting dalam membangun organisasi baru. Namun, universitas memiliki karakter yang berbeda dengan institusi militer. Kampus bertumbuh melalui kebebasan akademik, diskusi terbuka, kritik ilmiah, perdebatan argumentatif, dan penghormatan terhadap perbedaan pandangan. Tradisi akademik tidak dapat berkembang apabila dibatasi oleh pola pikir komando. Karena itu, kepemimpinan URI harus mampu menjamin bahwa kebebasan akademik tetap menjadi roh utama institusi tersebut. Universitas tidak boleh berubah menjadi ruang indoktrinasi atau alat pembenaran kebijakan pemerintah. Ia harus menjadi ruang pencarian kebenaran ilmiah, bahkan ketika hasil kajiannya berbeda dengan pandangan penguasa.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah pendanaan. Membangun universitas bertaraf internasional membutuhkan investasi yang sangat besar. Dibutuhkan dosen-dosen terbaik, fasilitas riset modern, laboratorium mutakhir, perpustakaan digital yang kuat, jejaring internasional, beasiswa kompetitif, hingga tata kelola yang profesional. Semua itu memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Karena menggunakan uang rakyat, maka pemerintah wajib membuka secara transparan berapa biaya pembentukan URI, dari mana sumber pendanaannya, bagaimana indikator keberhasilannya, serta bagaimana mekanisme akuntabilitasnya. Publik tidak cukup diyakinkan oleh jargon “membangun pemimpin”. Publik berhak mengetahui ukuran keberhasilan yang konkret dan dapat dievaluasi.
Dalam konteks itu, URI seharusnya tidak berdiri sebagai pesaing perguruan tinggi lain, melainkan sebagai pusat kolaborasi nasional. Kampus ini harus membangun kemitraan dengan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Nusa Cendana, serta berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta lainnya. Kolaborasi jauh lebih produktif daripada membangun eksklusivitas. Indonesia membutuhkan ekosistem pendidikan tinggi yang saling menguatkan, bukan saling menegasikan.
Lebih jauh lagi, URI juga harus mampu menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan. Fakta bahwa universitas ini lahir atas inisiatif Presiden tidak boleh membuatnya kehilangan independensi akademik. Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa universitas yang terlalu dekat dengan kekuasaan cenderung kehilangan daya kritisnya. Padahal, salah satu fungsi utama perguruan tinggi adalah menjadi suara nalar publik, mengoreksi kebijakan yang keliru, sekaligus menawarkan solusi berbasis ilmu pengetahuan. Kampus yang hanya pandai memuji pemerintah akan kehilangan martabat akademiknya.
Pada akhirnya, keberhasilan Universitas Republik Indonesia tidak akan diukur dari megahnya gedung, tingginya anggaran, atau kuatnya dukungan politik. Keberhasilannya akan ditentukan oleh kualitas lulusan yang dihasilkannya. Apakah sepuluh atau dua puluh tahun mendatang URI benar-benar melahirkan pemimpin yang jujur, cerdas, inovatif, berintegritas, menghormati demokrasi, dan berpihak kepada kepentingan rakyat? Ataukah ia hanya akan menjadi satu lagi institusi baru yang lahir dengan gegap gempita, tetapi perlahan kehilangan relevansi?
Gagasan membangun universitas yang berorientasi pada pembentukan kepemimpinan nasional patut diberi kesempatan. Namun, dukungan publik tidak boleh dimaknai sebagai cek kosong. Justru karena URI mengemban misi besar, maka ia harus dibangun dengan standar yang jauh lebih tinggi daripada perguruan tinggi pada umumnya. Transparansi, meritokrasi, kebebasan akademik, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan bangsa harus menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar.
Indonesia memang membutuhkan pemimpin-pemimpin baru. Akan tetapi, bangsa ini lebih membutuhkan ekosistem pendidikan tinggi yang berkualitas daripada sekadar penambahan institusi. Sebab, pemimpin besar tidak pernah lahir hanya karena nama kampusnya, melainkan karena keberanian berpikir kritis, kejujuran moral, keluasan wawasan, dan kesediaan mengabdikan ilmu pengetahuan bagi kemajuan rakyat. Jika Universitas Republik Indonesia mampu mewujudkan cita-cita itu, sejarah akan mencatatnya sebagai sebuah lompatan besar. Tetapi jika gagal, ia hanya akan menjadi monumen lain dari sebuah ambisi yang tidak pernah benar-benar menyentuh akar persoalan pendidikan Indonesia.
TIM REDAKSI
