Retret pejabat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Universitas Pertahanan Belu menghabiskan anggaran lebih dari satu miliar rupiah. Angka ini bukan kecil bagi sebuah provinsi yang masih berkutat dengan persoalan kemiskinan, layanan publik yang serba terbatas, dan infrastruktur dasar yang jauh dari memadai. Dalam bayangan ideal para penyelenggara, retret selama sepuluh hari itu akan menjadi ruang penyegaran visi, penyelarasan misi, dan penguatan kapasitas kepemimpinan. Namun di mata publik, kegiatan ini lebih menyerupai pesta mewah birokrasi yang jauh dari urgensi, lebih menonjolkan seremonial dibanding manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
Sungguh sulit membenarkan alasan penggunaan dana publik untuk retret jika indikator keberhasilan yang ditawarkan sebatas jargon: peningkatan karakter, penyamaan visi, dan komitmen kebersamaan. Janji-janji abstrak semacam itu sudah terlalu sering terdengar, namun rakyat tetap saja berhadapan dengan pelayanan publik yang lamban, jalan-jalan berlubang, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, sekolah-sekolah dengan ruang belajar seadanya. Di titik inilah publik merasa dikhianati: uang mereka dipakai untuk sesuatu yang tidak langsung menjawab kebutuhan sehari-hari, sementara masalah dasar masih terbengkalai.
Apalagi kegiatan ini diwajibkan bagi 677 pejabat eselon I sampai IV. Bayangkan, begitu banyak pejabat absen dari kantor selama sepuluh hari penuh, dan pelayanan masyarakat diserahkan kepada pejabat pelaksana harian yang tidak selalu memiliki kewenangan penuh. Argumen bahwa pelayanan tidak akan terganggu terdengar rapuh, sebab urusan birokrasi kerap menuntut keputusan cepat yang tidak bisa sekadar ditunda. Retret yang dipaksakan justru berpotensi menambah jarak antara birokrasi dan rakyat.
Pembelaan bahwa satu miliar rupiah adalah angka “sangat minim” untuk kegiatan sebesar itu hanya memperlihatkan betapa jauhnya pejabat dari realitas rakyat. Di banyak desa di NTT, satu miliar rupiah dapat digunakan untuk membangun sumur-sumur air bersih, memperbaiki jalan tani, atau menyediakan beasiswa bagi ratusan anak yang terancam putus sekolah. Dalam perbandingan sederhana ini, terasa jelas bagaimana skala prioritas pemerintah tidak sinkron dengan kebutuhan mendesak masyarakat.
Transparansi pun menjadi persoalan besar. Publik berhak tahu untuk apa saja uang itu dipakai: biaya akomodasi, konsumsi, transportasi, narasumber, atau fasilitas pendukung lain. Tanpa rincian yang terbuka, keraguan masyarakat hanya akan semakin besar. Lebih buruk lagi, jika setelah retret tidak ada laporan hasil yang konkret, maka kegiatan ini tak ubahnya agenda seremonial yang menguras anggaran. Rakyat berhak menuntut bukti: apa yang berubah setelah para pejabat kembali dari retret, pelayanan publik macam apa yang menjadi lebih cepat, kebijakan mana yang lahir, dan sejauh mana komitmen yang digembar-gemborkan benar-benar diwujudkan.
NTT bukan provinsi kaya. Ia masih berjuang keluar dari bayang-bayang ketertinggalan, berusaha mengejar standar pelayanan dasar yang sudah lama dinikmati daerah lain. Dalam situasi seperti ini, retret yang berbiaya besar lebih tampak sebagai beban daripada solusi. Rakyat membutuhkan tindakan nyata, bukan retorika. Mereka menunggu air bersih yang mengalir, jalan yang mulus, sekolah yang layak, dan rumah sakit yang mampu melayani tanpa harus mengirim pasien jauh ke kota besar. Itulah indikator kepemimpinan yang sesungguhnya, bukan sertifikat keikutsertaan retret atau pidato penutup yang penuh jargon.
Retret seharusnya menjadi ruang refleksi pribadi, dilaksanakan dengan sederhana, hemat, dan berorientasi pada hasil yang terukur. Namun jika diubah menjadi ritual wajib yang menguras kas daerah, ia kehilangan makna spiritual dan hanya menyisakan jejak pemborosan. Di titik ini, masyarakat berhak bertanya: apakah pemerintah bekerja untuk rakyat atau untuk dirinya sendiri?
Pemerintah Provinsi NTT perlu belajar rendah hati. Rakyat tidak anti pelatihan atau penyegaran, tetapi mereka menuntut rasionalitas dalam penggunaan anggaran. Retret boleh saja digelar, tetapi dengan biaya yang proporsional, durasi yang lebih singkat, materi yang fokus, dan hasil yang jelas. Tanpa itu, retret hanyalah simbol kemewahan birokrasi di tengah derita rakyat.
Tim Redaksi
