Di tengah narasi optimisme yang terus digaungkan pemerintah soal pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal, ada realitas getir yang pelan-pelan menyeruak dari balik angka makroekonomi: rakyat kecil sedang tercekik. Mereka bukan sekadar hidup hemat—mereka bertahan dari hari ke hari dengan menjual aset, menggantungkan hidup pada pinjaman online dan menunda pembayaran kebutuhan pokok lewat layanan paylater. Ini bukan cerita orang malas bekerja atau boros belanja. Ini adalah cerita tentang sistem yang perlahan mengikis daya tahan keluarga Indonesia.
Bank Indonesia, dalam Survei Konsumen edisi Juni 2025, mencatat bahwa Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja turun ke angka 94,1—masuk zona pesimis dan menjadi titik terendah sejak Maret 2022. Di tengah janji investasi dan pembangunan infrastruktur, jutaan warga justru merasa semakin sulit mencari nafkah. Badan Pusat Statistik mengungkap bahwa masih ada lebih dari tujuh juta pengangguran terbuka, belum termasuk pekerja sektor informal yang tidak memiliki jaminan apa pun.
Sementara itu, bantalan ekonomi rumah tangga yang selama ini menjadi penyangga krisis perlahan habis. Rasio tabungan masyarakat turun ke angka 14,1 persen. Simpanan yang dulu disimpan untuk pendidikan anak, biaya sakit, atau usaha kecil kini terkuras untuk membeli beras, membayar listrik, atau sekadar mengisi bensin. Ekonom Faisal Basri dengan gamblang menyebut penurunan tabungan sebagai sinyal merah: masyarakat kehabisan napas dan negara belum menyodorkan oksigen.
Yang lebih mencemaskan, penurunan simpanan ini tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan, melainkan oleh lonjakan utang konsumtif. Data Bank Indonesia menyebutkan bahwa alokasi pendapatan rumah tangga untuk membayar cicilan naik hampir 11 persen. Masyarakat semakin bergantung pada pinjaman online, paylater dan gadai untuk menyambung hidup. Fakta ini diperkuat oleh laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat nilai pinjaman online melonjak 27,9 persen secara tahunan hingga menembus Rp82,59 triliun. Lebih dari 69 persen pinjaman ini bersifat konsumtif, digunakan untuk keperluan harian—bukan darurat, bukan investasi.
Kondisi ini semakin diperparah oleh meningkatnya rasio kredit macet. Per Mei 2025, angka TWP90 (pinjaman macet lebih dari 90 hari) di sektor pinjaman online naik menjadi 3,02 persen. Dan itu baru yang tercatat. Banyak dari mereka yang terjebak pinjaman berlapis belum masuk dalam statistik resmi karena terus menggali lubang untuk menutup lubang lain. Seiring waktu, utang mereka membengkak, sementara penghasilan stagnan atau bahkan menurun.
Di sisi lain, Pegadaian melaporkan lonjakan aktivitas hingga 32,4 persen pada Mei lalu. Ini bukan lagi urusan emas dan motor. Kini, laptop sekolah anak, televisi tua, bahkan perabot rumah tangga digadaikan demi dapur tetap mengepul. Pegadaian menjadi tempat berlindung terakhir, bukan untuk berinvestasi, melainkan untuk bertahan hidup.
Semua indikator ini membentuk satu gambaran besar: rakyat tidak hanya hidup pas-pasan. Mereka sedang perlahan-lahan tenggelam dalam spiral krisis yang senyap. Sebuah badai ekonomi mikro sedang menyapu bersih daya tahan masyarakat, tapi tidak tercatat dalam narasi besar APBN maupun laporan tahunan kementerian.
Masalahnya bukan sekadar ekonomi. Ini sudah menyentuh ranah keadilan sosial dan tanggung jawab negara. Ketika negara membanggakan pertumbuhan dan defisit anggaran yang terkendali, rakyat justru menjual masa depan demi bertahan hari ini. Ketika pinjol, paylater dan gadai menjadi tiga pilar bertahan hidup, maka negara telah gagal menyuplai jaring pengaman sosial yang layak.
Catatan ini tidak dimaksudkan untuk menyebar pesimisme. Justru sebaliknya: catatan ini sebagai bentuk panggilan mendesak agar negara segera turun tangan. Bukan dengan janji proyek mercusuar, melainkan dengan langkah konkret yang menyentuh rumah tangga: bantuan langsung tunai yang adil, pembatasan bunga pinjaman konsumtif, perlindungan terhadap konsumen digital, serta penciptaan lapangan kerja padat karya yang menyasar kelas menengah rentan.
Ketika rakyat mulai menggadaikan masa depan mereka demi makan hari ini, itu bukan sekadar statistik—itu jeritan diam yang tak terdengar. Negara harus membuka mata. Jika tidak, maka sejarah akan mencatat bahwa kita pernah hidup di masa ketika rakyatnya pelan-pelan karam, dan para pemimpinnya sibuk menghitung pertumbuhan dari balik kaca istana.
Tim Redaksi
