Wacana untuk menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah suatu kementerian kembali mengemuka dalam diskursus reformasi kelembagaan keamanan nasional. Gagasan ini, yang menyerupai model hubungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kementerian Pertahanan, muncul dari kegelisahan panjang atas tata kelola keamanan dalam negeri, relasi kekuasaan, dan efektivitas pengawasan terhadap institusi kepolisian yang sejak reformasi ditempatkan langsung di bawah Presiden.
Secara historis, pemisahan Polri dari TNI pada era reformasi adalah langkah progresif untuk mengakhiri watak militeristik dalam penegakan hukum dan menegaskan supremasi sipil. Polri diposisikan sebagai alat negara di bidang keamanan dalam negeri, dengan mandat utama penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban masyarakat, dan perlindungan warga negara. Namun, dua dekade lebih setelah reformasi, muncul pertanyaan mendasar: apakah desain kelembagaan tersebut masih relevan dan memadai untuk menjawab kompleksitas tantangan keamanan hari ini?
Para pengusul gagasan menaungi Polri di bawah kementerian berangkat dari satu argumen kunci: kekosongan kelembagaan pada level kebijakan strategis keamanan dalam negeri. Berbeda dengan sektor pertahanan yang memiliki Kementerian Pertahanan sebagai perumus kebijakan, pengelola anggaran, dan pengendali administratif, keamanan dalam negeri praktis bergantung pada Polri sebagai lembaga operasional yang sekaligus menjadi aktor dominan dalam perumusan kebijakan. Dalam perspektif tata kelola negara modern, situasi ini dinilai tidak ideal karena mencampurkan fungsi kebijakan dan fungsi operasional dalam satu institusi.
Analogi dengan TNI kerap digunakan untuk memperkuat argumen ini. TNI menjalankan fungsi operasional pertahanan negara, sementara kebijakan, perencanaan strategis, dan pengelolaan sumber daya berada di tangan kementerian sipil. Model ini dipandang berhasil menjaga keseimbangan antara efektivitas militer dan kontrol sipil. Dengan logika serupa, sebagian kalangan menilai Polri seharusnya memiliki “payung kebijakan” berupa kementerian—baik kementerian baru yang khusus menangani keamanan dalam negeri, maupun penataan ulang kementerian yang sudah ada—agar fungsi kebijakan dan fungsi operasional tidak tumpang tindih.
Selain itu, beban Kemendagri yang selama ini sering diasosiasikan dengan urusan keamanan dalam negeri juga menjadi argumen tambahan. Kementerian ini telah memikul tugas yang sangat luas, mulai dari otonomi daerah, administrasi kependudukan, hingga pembinaan pemerintahan daerah. Menitipkan urusan keamanan secara lebih serius ke dalam struktur Kemendagri dinilai tidak realistis. Maka, lahirlah gagasan tentang kementerian khusus atau skema kelembagaan baru yang dapat secara fokus merumuskan kebijakan keamanan dalam negeri, dengan Polri sebagai pelaksana utamanya.
Namun, di sinilah persoalan menjadi jauh lebih rumit. Polri bukan sekadar institusi teknis. Ia adalah penegak hukum, aktor sentral dalam sistem peradilan pidana, sekaligus wajah negara yang paling sering berinteraksi langsung dengan warga. Menempatkan Polri di bawah kementerian berarti membuka kemungkinan intervensi politik birokratis yang lebih kuat terhadap proses penegakan hukum. Kekhawatiran ini bukan paranoia tanpa dasar. Dalam banyak negara, kepolisian yang berada di bawah kementerian dalam negeri kerap menghadapi tekanan politik, terutama dalam kasus-kasus sensitif yang menyangkut kekuasaan.
Secara konstitusional, posisi Polri saat ini berada langsung di bawah Presiden. Desain ini dimaksudkan agar Polri bertanggung jawab langsung kepada kepala pemerintahan dan kepala negara, bukan kepada menteri yang merupakan pembantu presiden dan bagian dari tarik-menarik politik kabinet. Perubahan struktur tersebut tidak sekadar soal efisiensi birokrasi, tetapi menyentuh jantung relasi kekuasaan dalam negara demokratis. Pertanyaannya bukan hanya “lebih rapi secara administratif”, melainkan “lebih demokratis atau tidak”.
Ada pula argumen profesionalisme yang tidak bisa diabaikan. Polri selama ini justru dikritik karena terlalu banyak menjalankan fungsi non-kepolisian, mulai dari pengamanan proyek strategis nasional hingga penugasan personel di berbagai kementerian dan lembaga. Penambahan lapis kementerian baru berisiko semakin menjauhkan Polri dari tugas pokoknya. Alih-alih fokus pada reformasi kultur, peningkatan kualitas penyidikan, dan pelayanan publik, Polri bisa terseret lebih dalam ke labirin birokrasi dan kepentingan politik.
Di sisi lain, menolak gagasan ini secara mentah-mentah juga tidak sepenuhnya bijak. Kritik terhadap Polri hari ini tidak hanya menyasar individu atau kasus, tetapi juga menyentuh struktur kekuasaan yang terlalu terpusat, minim pengawasan efektif, dan rentan disalahgunakan. Dalam konteks ini, kehadiran lembaga kebijakan sipil yang kuat—jika dirancang dengan benar—sebenarnya bisa menjadi instrumen pengendalian demokratis, bukan sebaliknya. Persoalannya terletak pada desain, bukan semata pada ide.
Yang perlu digarisbawahi, hingga saat ini gagasan menaungi Polri di bawah kementerian masih berada pada level wacana dan rekomendasi. Belum ada keputusan politik resmi, apalagi langkah konstitusional untuk mengubahnya. Ini memberi ruang penting bagi publik untuk terlibat dalam perdebatan yang lebih jernih, tidak reaktif, dan tidak terjebak pada dikotomi sederhana antara pro dan kontra.
Reformasi keamanan tidak boleh direduksi menjadi sekadar soal struktur organisasi. Ia harus menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana memastikan keamanan tanpa mengorbankan kebebasan sipil, bagaimana menegakkan hukum tanpa tunduk pada kekuasaan, dan bagaimana membangun kepolisian yang profesional sekaligus akuntabel. Jika tujuan akhirnya adalah memperkuat demokrasi dan melindungi warga negara, maka setiap perubahan kelembagaan—termasuk gagasan menaungi Polri di bawah kementerian—harus diuji dengan standar tersebut.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar kementerian baru atau bagan organisasi yang lebih rapi, melainkan keberanian politik untuk memperbaiki tata kelola keamanan secara menyeluruh. Tanpa itu, perubahan struktur hanya akan menjadi kosmetik birokrasi, sementara problem mendasar tetap bercokol. Wacana ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk refleksi lebih dalam tentang arah reformasi Polri dan masa depan demokrasi kita, bukan sekadar eksperimen kelembagaan yang tergesa-gesa.
Tim Redaksi
