KASUS tragis pembunuhan Yosef Seda alias Ebit Seda di Pasar Tingkat Maumere bukan sekadar kriminal biasa. Ia menjadi simbol kegagalan perlindungan hukum terhadap warga kecil yang berupaya menagih haknya. Ketika relasi kepercayaan—yang seharusnya jadi fondasi sosial masyarakat lokal—berujung petaka, negara tak boleh tinggal diam. Aparat penegak hukum, terutama Polres Sikka, wajib memproses perkara ini dengan seadil-adilnya, transparan, dan cepat.
Keluarga korban, khususnya sang istri Maria Fatima Damara, telah menyampaikan jeritan nurani yang mendalam. Ia mewakili ribuan istri dan keluarga kecil lain yang menggantungkan harapan kepada negara untuk melindungi hidup, kehormatan, dan keadilan mereka. Sikap vokal dari keluarga tidak bisa dipandang sebagai ekspresi emosi belaka, tetapi seruan moral agar negara hadir secara nyata—melalui aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
Keterlibatan alumni KEMMAS dan kuasa hukum dari GARIKO LAW OFFICE menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat sipil tidak akan tinggal diam. Keterlibatan mereka adalah bentuk kontrol sosial sekaligus solidaritas moral yang layak diapresiasi dan didukung. Dalam konteks demokrasi dan supremasi hukum, kontrol dan partisipasi publik adalah jaminan utama agar proses hukum tidak diselewengkan.
Polres Sikka berada di bawah sorotan tajam publik. Kepercayaan masyarakat akan hukum dan negara sangat bergantung pada bagaimana aparat mengusut perkara ini. Jangan biarkan opini berkembang bahwa ada kompromi, intervensi, atau bahkan kelalaian dalam penyidikan. Proses penyelidikan harus bebas dari tekanan pihak manapun. Bahkan, sebagai bentuk tanggung jawab moral, institusi kepolisian wajib menyampaikan perkembangan kasus ini secara berkala kepada publik.
Kapolres Sikka, bahkan Kapolda NTT, hendaknya melihat kasus ini sebagai peluang untuk menunjukkan keberpihakan pada keadilan dan korban, bukan sekadar memenuhi kewajiban formal. Transparansi bukan pilihan, tetapi keharusan.
Komitmen para advokat dari GARIKO LAW OFFICE untuk memberikan pendampingan hukum secara probono patut menjadi teladan. Ini bukti bahwa hukum bukan hanya soal tarif jasa, tetapi panggilan nurani untuk berpihak pada korban dan mereka yang mencari keadilan. Negara boleh memiliki aparat, tetapi terkadang nurani hukum lebih bersinar dari meja birokrasi.
Lebih jauh, rencana bersurat kepada Kapolri, Menteri Hukum, dan Komisi III DPR RI menunjukkan bahwa aktor-aktor masyarakat sipil paham betul bahwa keadilan harus diperjuangkan secara struktural. Ini langkah proaktif yang mendorong keterlibatan pusat terhadap kasus di daerah.
Kasus Ebit Seda harus menjadi titik balik bagi proses penegakan hukum di Kabupaten Sikka, bahkan di seluruh NTT. Jangan sampai kasus ini hanya viral sekejap lalu menguap tanpa kejelasan. Jangan biarkan keluarga korban terlunta dalam duka dan penantian. Jangan biarkan pelaku merasa hukum bisa dibeli atau dihindari.
Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang gagal. Maka, tugas semua elemen—dari aparat hingga masyarakat sipil—adalah memastikan bahwa proses berjalan, pelaku dihukum, dan korban dipulihkan secara martabat dan hukum.
Tim Redaksi
