SEBUAH bangsa tidak sedang membangun masa depannya ketika hanya membagikan makanan. Suatu bangsa baru disebut sedang membangun masa depan ketika makanan itu membuat anak-anaknya tumbuh sehat, berpikir lebih baik, belajar lebih sungguh-sungguh dan kelak mampu berdiri sebagai manusia yang produktif dan bermartabat.
Di titik inilah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dibaca. MBG bukan sekadar urusan nasi, lauk, sayur dan buah yang masuk ke kotak makanan anak sekolah. MBG adalah salah satu taruhan negara dalam menyiapkan manusia Indonesia menuju 2045. Karena itu, program ini tidak boleh dibiarkan terjebak menjadi rutinitas administratif: makanan diproduksi, dibagikan, didokumentasikan, lalu dianggap selesai. Pekerjaan negara baru dimulai setelah makanan itu sampai ke tangan anak.
Pertanyaan yang harus diajukan jauh lebih mendasar: apakah anak menjadi lebih sehat? Apakah mereka lebih siap belajar? Apakah persoalan gizi berkurang? Apakah keluarga semakin memahami pola makan sehat? Apakah petani, nelayan, peternak, UMKM dan koperasi lokal ikut memperoleh manfaat ekonomi?
Jika pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab, maka kita patut khawatir MBG hanya akan menjadi program besar dengan anggaran besar, tetapi dampaknya belum tentu sebesar biaya yang dikeluarkan. Sebab anak yang kenyang belum tentu bergizi. Anak yang mendapat makanan belum tentu memperoleh makanan berkualitas. Dan banyaknya porsi yang dibagikan belum otomatis berarti kualitas sumber daya manusia meningkat. Karena itu, pemerintah harus berani mengubah cara mengukur keberhasilan MBG. Jangan berhenti pada output. Jangan hanya menghitung berapa dapur yang berdiri, berapa sekolah yang dilayani dan berapa porsi yang dibagikan.
Yang lebih penting adalah outcome. Apa yang berubah pada anak? Apakah status gizi mereka membaik? Apakah kehadiran dan konsentrasi belajar meningkat? Apakah makanan benar-benar memenuhi standar gizi? Apakah keamanan pangan terjamin? Apakah makanan banyak terbuang? Ukuran-ukuran inilah yang menentukan apakah MBG benar-benar menjadi investasi manusia atau sekadar kegiatan distribusi makanan berskala nasional.
Persoalan pemerataan juga tidak boleh dianggap remeh. Indonesia bukan hanya Jakarta, Surabaya, Bandung, Kupang atau kota-kota besar lainnya. Indonesia adalah Kakor, Tomberabu, Waesano, Wanggameti, Kekasewa, Tapobali, Nenas, Oh’aem. Indonesia adalah pulau-pulau kecil, desa-desa terpencil, wilayah perbatasan dan anak-anak yang harus menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke sekolah.
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mempunyai tantangan yang tidak sama dengan daerah lain. Jarak antarpulau, infrastruktur, transportasi, air bersih, fasilitas pengolahan makanan dan rantai pasok merupakan persoalan yang harus dihitung sejak awal. Karena itu, standar gizi boleh sama, tetapi strategi pelaksanaan tidak harus seragam.
Pemerintah pusat harus memberikan ruang kepada daerah untuk mengembangkan model yang sesuai dengan kondisi lokal tanpa mengorbankan standar kualitas dan keamanan pangan. Sebab jangan sampai kebijakan yang atas nama pemerataan justru melahirkan ketidakadilan baru. Anak di kota memperoleh makanan tepat waktu dan dengan pilihan menu yang beragam, sementara anak di pelosok harus menunggu karena persoalan distribusi. Jika itu terjadi, maka MBG belum sepenuhnya menghadirkan keadilan. Anak NTT tidak boleh menjadi warga negara kelas dua dalam program MBG. Justru anak-anak yang berada jauh dari pusat pelayanan negara harus menjadi perhatian utama.
Di sisi lain, MBG memiliki peluang besar yang selama ini tidak boleh dilewatkan: menggerakkan ekonomi lokal. NTT memiliki ikan, telur, jagung, kelor, kacang-kacangan, sayuran, buah dan berbagai pangan lokal yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari rantai pasok makanan bergizi.
Jika pemerintah mampu menghubungkan kebutuhan MBG dengan produksi masyarakat, maka program ini tidak hanya mengisi perut anak. Ia juga dapat mengisi pasar petani, nelayan dan peternak. UMKM dapat tumbuh sebagai pengolah. ⁶Koperasi dapat menjadi agregator produksi. Pemerintah daerah dapat membantu membangun ekosistem pasokan.
Dengan demikian, uang negara yang dibelanjakan untuk MBG tidak berhenti sebagai biaya konsumsi. Ia berputar menjadi pendapatan masyarakat. Inilah yang harus diperjuangkan. Jangan sampai uang negara masuk ke NTT, tetapi sebagian besar nilai ekonominya justru keluar kembali dari NTT.
Demikian halnya dengan pelibatan pelaku ekonomi lokal harus dilakukan secara profesional dan transparan. Jangan sampai atas nama pemberdayaan koperasi dan UMKM, justru lahir monopoli baru atau pengadaan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. MBG adalah program publik. Karena itu, pengadaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Semakin besar anggaran, semakin besar pula kebutuhan pengawasan.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana bahan pangan diperoleh, bagaimana harga ditentukan, siapa pemasoknya, bagaimana kualitas diperiksa dan bagaimana keluhan masyarakat ditangani. Sekolah, orang tua, komite sekolah, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, masyarakat sipil dan media harus menjadi bagian dari mekanisme pengawasan.
Pengawasan bukan perlawanan. Kritik bukan kebencian. Transparansi bukan ancaman. Justru semua itu adalah cara memastikan MBG tidak keluar dari tujuan awalnya.
MBG adalah uang rakyat. Anak-anak adalah masa depan rakyat. Maka keduanya harus dijaga dengan tata kelola yang bersih, terbuka dan bertanggung jawab.
Pemerintah juga tidak boleh terjebak pada keinginan mempercepat perluasan program dengan mengorbankan kualitas. Dalam urusan makanan anak, keamanan pangan tidak boleh dinegosiasikan. Kualitas gizi tidak boleh dikalahkan oleh target administratif.
Lebih baik memperluas program dengan sistem yang kuat daripada mengejar angka besar tetapi menyisakan persoalan kualitas dan pengawasan.
Tentu MBG juga bukan obat untuk semua persoalan gizi. Gizi anak berkaitan dengan kondisi keluarga, sanitasi, air bersih, kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan serta pendidikan orang tua. Karena itu, MBG harus berjalan bersama program kesehatan, pendidikan, sanitasi dan pemberdayaan ekonomi.
Sekolah pun tidak cukup hanya menjadi tempat menerima makanan. Sekolah harus menjadi tempat anak belajar tentang makanan sehat. Anak perlu mengetahui mengapa protein penting, mengapa sayuran dan buah diperlukan, mengapa air bersih harus dijaga dan mengapa kebiasaan makan sehat harus dibangun sejak dini. Orang tua pun harus dilibatkan. Sebab tidak ada gunanya sekolah memberikan makanan bergizi jika di rumah anak kembali pada pola makan yang buruk karena keluarga tidak memperoleh pengetahuan yang memadai.
Di sinilah MBG harus bergerak dari sekadar program makanan menjadi gerakan pendidikan gizi. Indonesia Emas 2045 tidak akan lahir dari slogan. Ia tidak akan lahir hanya dari pembangunan infrastruktur, hilirisasi, digitalisasi atau pertumbuhan ekonomi. Semua itu membutuhkan manusia. Manusia yang sehat. Manusia yang cerdas. Manusia yang terampil. Manusia yang memiliki karakter. Karena itu, investasi gizi anak adalah bagian dari investasi pembangunan manusia.
Indonesia Emas memang dimulai dari meja makan. Tetapi masa depan bangsa tidak boleh berhenti di meja makan. Dari meja makan anak pergi ke sekolah. Dari sekolah lahir pengetahuan. Dari pengetahuan lahir keterampilan. Dari keterampilan lahir produktivitas. Dari produktivitas lahir kesejahteraan. Itulah rantai pembangunan manusia yang sesungguhnya.
Karena itu pula, MBG harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diuji publik.
Jangan hanya tanyakan berapa porsi dibagikan. Tanyakan berapa anak yang menjadi lebih sehat. Jangan hanya tanyakan berapa dapur dibangun. Tanyakan apakah makanan yang dihasilkan aman dan memenuhi standar gizi. Jangan hanya tanyakan berapa anggaran terserap. Tanyakan berapa besar manfaat ekonomi yang kembali kepada masyarakat. Dan jangan hanya tanyakan berapa sekolah yang dilayani. Tanyakan apakah anak di pulau kecil dan desa terpencil mendapatkan hak yang sama.
Untuk NTT, MBG harus menjadi lebih dari sekadar program menerima makanan gratis. NTT harus menjadi bagian dari rantai produksi. Petani harus menjadi pemasok. Nelayan harus menjadi pemasok. Peternak harus menjadi pemasok. UMKM harus menjadi pengolah. Koperasi harus menjadi pengorganisasi ekonomi rakyat sebagaimana arahan 70 persen anggaran MBG digunakan untuk membeli bahan baku dari petani lokal. Sekolah menjadi pusat edukasi. Pemerintah menjadi pengarah dan pengawas.
Jika ekosistem ini dibangun, maka MBG tidak hanya memberi makan anak NTT. MBG juga dapat memberi makan ekonomi NTT. Di sinilah keberanian kebijakan diuji.
Apakah kita hanya ingin membagikan makanan kepada anak-anak miskin? Ataukah kita ingin membangun sebuah sistem yang membuat anak-anak itu sehat, keluarganya berdaya, petani memiliki pasar, nelayan memiliki kepastian, UMKM tumbuh dan ekonomi lokal bergerak?
Pilihan kedua jauh lebih sulit. Tetapi justru itulah pilihan yang layak diperjuangkan jika Indonesia sungguh-sungguh ingin menjadi negara maju. Indonesia Emas tidak boleh hanya menjadi milik anak-anak yang lahir di pusat-pusat pertumbuhan.
Ia harus menjadi milik anak-anak di NTT, Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, kepulauan kecil dan seluruh pelosok negeri.
Karena itu, jangan puas ketika melihat kotak makanan sampai ke tangan seorang anak. Lihatlah lebih jauh. Lihat tubuh yang sedang tumbuh. Lihat otak yang sedang berkembang. Lihat kemampuan belajar yang sedang dibentuk. Lihat keluarga yang sedang berjuang. Lihat petani dan nelayan yang sedang mencari pasar. Lihat UMKM dan koperasi yang sedang mencari ruang tumbuh.
Di sanalah sesungguhnya wajah MBG ditentukan. Jika MBG mampu menghubungkan gizi, pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat, maka program ini dapat menjadi salah satu fondasi penting menuju Indonesia Emas. Tetapi jika ia hanya menjadi program pembagian makanan, maka kita telah kehilangan peluang besar.
Jangan ukur keberhasilan MBG dari panjangnya antrean makanan. Ukurlah dari panjangnya masa depan yang berhasil kita bangun. Dan untuk NTT, jangan biarkan anak-anak kita hanya menjadi penonton ketika Indonesia Emas tiba.
Mereka harus menjadi pelaku. Mereka harus menjadi pemilik. Dan mereka harus menjadi generasi yang menikmati hasil Indonesia Emas.
TIM REDAKSI
