Di setiap bangsa, sejarah adalah ruang gawat. Ia tidak pernah netral, tidak pernah steril dari kepentingan. Ia bisa menjadi cermin untuk memahami diri, tetapi juga bisa berubah menjadi jendela palsu yang memantulkan kebohongan kolektif. Di Indonesia, sejarah tidak semata-mata menjadi catatan masa lalu, tetapi kerap dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Ia dipoles, dikunci, dipilih-pilih—dan ketika perlu, dipelintir.
Rezim Orde Baru membangun kekuasaannya bukan hanya dengan senjata dan ekonomi, tetapi juga dengan narasi sejarah. Generasi yang tumbuh sejak 1966 diajari bahwa Partai Komunis Indonesia adalah dalang segala keburukan, bahwa para jenderal dibunuh secara biadab, bahwa pembantaian massal adalah harga yang harus dibayar demi stabilitas. Semua itu ditegaskan lewat buku pelajaran, film propaganda, dan doktrin “nasionalisme” yang menakutkan. Maka nama Nugroho Notosusanto patut dicatat: bukan hanya sebagai akademisi, tetapi juga arsitek sejarah versi negara.
Namun, sejarah tidak pernah benar-benar bisa dikunci rapat. Semakin banyak bukti dan kajian yang membongkar narasi resmi 1965, dari penelusuran arsip di Belanda dan Amerika Serikat, hingga kesaksian para penyintas yang ditulis sejarawan Indonesia maupun asing. Fakta bahwa negara masih enggan membuka semua arsip penting tentang peristiwa itu menunjukkan betapa gentingnya posisi sejarah di negeri ini. Kita hidup dalam ruang ingatan yang dikendalikan oleh rasa takut: takut pada kebenaran, takut pada pembalasan, takut pada kehilangan kendali.
Tentu, pemlintiran sejarah tidak hanya milik Orde Baru. Hari ini, dalam era media sosial yang cair dan gaduh, sejarah diperebutkan oleh lebih banyak aktor: politisi, influencer, dan para “penggali fakta” dadakan. Orang seperti Fadli Zon kerap tampil dengan narasi tandingan sejarah. Namun di balik itu, yang lahir bukan pengetahuan baru yang jernih, melainkan revisi sejarah berbasis sentimen politik sesaat. Mereka seolah membongkar yang tersembunyi, tapi kerap terjebak dalam manipulasi baru. Sejarah menjadi bahan bakar untuk kampanye, bukan cermin untuk refleksi.
Di tengah arus ini, generasi muda menjadi korban. Mereka disuguhi sejarah dalam bentuk potongan-potongan TikTok, meme, dan video pendek yang seringkali menyesatkan. Tanpa bekal literasi sejarah yang kuat, mereka mudah terbawa dalam arus emosi dan provokasi. Lalu sejarah berubah menjadi ajang pertempuran opini, bukan disiplin ilmu yang serius.
Padahal, sejarah yang otentik sangat dibutuhkan. Bukan untuk mengulang luka masa lalu, tetapi untuk menyembuhkannya dengan jujur. Sebuah bangsa yang menolak menghadapi sejarahnya sendiri akan terus terperangkap dalam ketakutan dan kebingungan. Ia akan mudah dikuasai oleh mereka yang lihai memainkan ingatan, membakar semangat dengan kebohongan, dan menutupi dosa dengan patriotisme palsu.
Contoh yang mencolok adalah penghapusan nama-nama besar seperti Tan Malaka dari kurikulum sejarah selama bertahun-tahun. Tokoh revolusioner yang bahkan Soekarno hormati itu sempat dilupakan karena dianggap berbahaya. Padahal pemikirannya tentang republik, pendidikan, dan kemerdekaan jauh melampaui zamannya. Butuh waktu puluhan tahun sampai namanya diakui secara resmi sebagai Pahlawan Nasional—itulah contoh bagaimana sejarah bisa dikubur hanya karena tidak sesuai dengan selera rezim.
Demikian pula sejarah Papua dan Timor Timur. Dalam buku pelajaran resmi, operasi militer hanya disebut sebagai “penertiban”. Tidak ada kisah tentang penghilangan paksa, pembunuhan warga sipil, atau trauma yang berlangsung sampai kini. Padahal itu semua adalah bagian sah dari perjalanan bangsa ini. Sejarah yang otentik justru seharusnya memberi tempat pada cerita-cerita pinggiran seperti itu. Memberi suara kepada yang selama ini dibungkam.
Kita tidak akan pernah menjadi bangsa dewasa jika terus menolak menyentuh luka sejarah. Mengakui bahwa negara pernah membunuh warganya sendiri bukan tindakan makar, tetapi langkah penting menuju rekonsiliasi. Menulis kembali sejarah bukan berarti menjatuhkan pahlawan, tetapi mengembalikan mereka ke tempat yang benar. Membaca sejarah secara kritis bukan tindakan radikal, tetapi justru bentuk tertinggi dari cinta tanah air.
Kini saatnya kita bertanya: sejarah macam apa yang ingin kita wariskan? Apakah narasi yang dibangun di atas darah dan kebohongan, atau sejarah yang terbuka pada kebenaran, betapa pun menyakitkan?
Di ruang kelas, di museum, di layar ponsel, sejarah sedang ditulis ulang. Kita semua terlibat—entah sebagai penulis, pembaca, atau pengaba. Maka marilah kita memilih berpihak pada sejarah yang otentik. Bukan untuk menjilat masa lalu, tetapi untuk mengarahkan masa depan. Bukan untuk membangkitkan kebencian, tetapi agar kita tahu ke mana harus melangkah, dan apa yang tak boleh diulang lagi.
Sejarah adalah ingatan bersama. Bila ingatan itu dipelintir, masa depan kita pun bisa salah arah. Maka siapa yang mengendalikan sejarah, bisa jadi ia juga sedang mengendalikan masa depan. Dan bila kita peduli pada republik ini, maka menjaga kejujuran sejarah bukan sekadar tugas akademik, tetapi panggilan nurani.
Tim Redaksi
