DATA terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di NTT mencapai 1,037 juta jiwa atau 17,52 persen dari total penduduk. Dibandingkan September 2025, jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 5.950 orang. Persentasenya memang hanya naik 0,02 poin, tetapi pesan yang dibawa angka ini jauh lebih besar daripada sekadar statistik.
Kenaikan itu menunjukkan bahwa pembangunan belum mampu memberikan perlindungan yang cukup bagi kelompok rentan. Di tengah berbagai program, proyek, dan klaim keberhasilan pembangunan, masih ada ribuan warga yang justru jatuh ke dalam kemiskinan. Fakta ini tidak boleh dipandang sebagai fluktuasi biasa. Ia harus dibaca sebagai sinyal bahwa ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, BPS mencatat kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Artinya, bukan hanya jumlah penduduk miskin yang bertambah, tetapi jarak pengeluaran mereka terhadap garis kemiskinan juga semakin lebar. Dengan kata lain, kelompok miskin semakin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.
Data tersebut juga memperlihatkan bahwa wajah kemiskinan NTT masih didominasi wilayah perdesaan. Tingkat kemiskinan di desa meningkat menjadi 21,64 persen, sedangkan di perkotaan justru menurun. Fakta ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi belum cukup kuat menggerakkan sektor-sektor yang menjadi tumpuan hidup masyarakat desa, terutama pertanian, peternakan, dan perikanan.
Pertanyaan yang patut diajukan adalah: mengapa kemiskinan masih bertahan bahkan meningkat, padahal setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pembangunan?
Jawabannya tentu tidak sederhana. Namun satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berubah menjadi peningkatan kesejahteraan. Infrastruktur memang terus dibangun. Berbagai program bantuan juga terus disalurkan. Akan tetapi, apabila pendapatan petani, nelayan, buruh, dan pelaku usaha mikro tidak meningkat secara nyata, maka kemiskinan akan tetap menjadi persoalan yang berulang.
Ironisnya, komponen terbesar garis kemiskinan masih didominasi kebutuhan pangan. Beras, telur, gula, hingga kebutuhan dasar rumah tangga menjadi beban utama pengeluaran masyarakat miskin. Ketika harga kebutuhan pokok naik sementara pendapatan tidak bertambah, daya beli masyarakat otomatis melemah. Dalam situasi seperti ini, sedikit guncangan ekonomi saja dapat mendorong keluarga rentan kembali jatuh miskin.
Yang juga perlu menjadi perhatian adalah kualitas belanja pemerintah. Setiap rupiah anggaran semestinya menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program yang bersifat seremonial, belanja yang tidak produktif, maupun kegiatan yang minim manfaat publik harus berani dievaluasi. Anggaran harus lebih banyak diarahkan pada sektor yang mampu menciptakan pekerjaan, meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat UMKM, memperluas akses air, irigasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi lintas sektor. Pengentasan kemiskinan bukan hanya urusan dinas sosial. Ia berkaitan erat dengan kebijakan pertanian, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, koperasi, investasi, hingga tata kelola keuangan daerah. Tanpa sinergi, program yang baik sekalipun akan kehilangan daya ungkit.
Di tengah berbagai keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran nasional, pemerintah daerah dituntut semakin cermat menentukan prioritas. Setiap kebijakan harus menjawab kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Keberhasilan pembangunan tidak lagi cukup diukur dari banyaknya proyek fisik, tetapi dari berkurangnya jumlah warga miskin, meningkatnya pendapatan keluarga, serta terbukanya kesempatan kerja yang layak.
NTT memiliki sumber daya alam yang melimpah, potensi pertanian dan peternakan yang besar, kekayaan kelautan, serta destinasi wisata kelas dunia. Potensi tersebut seharusnya menjadi modal untuk mengurangi kemiskinan, bukan sekadar menjadi angka dalam dokumen perencanaan. Persoalannya terletak pada kemampuan mengelola potensi itu menjadi nilai tambah yang dinikmati masyarakat lokal.
Kenaikan jumlah penduduk miskin memang relatif kecil. Namun sejarah menunjukkan bahwa kemiskinan selalu bertambah sedikit demi sedikit sebelum akhirnya menjadi persoalan besar. Karena itu, data BPS ini harus dibaca sebagai peringatan, bukan sekadar laporan statistik.
Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan kota perlu menjadikan temuan ini sebagai bahan evaluasi yang jujur. Yang dibutuhkan bukan mencari pembenaran, melainkan keberanian mengoreksi kebijakan yang belum efektif. Sebab ukuran paling sederhana dari keberhasilan pembangunan adalah ketika semakin sedikit warga yang hidup dalam kemiskinan dan semakin banyak yang merasakan hasil pembangunan secara nyata.
TIM REDAKSI
