KEMATIAN dr. Eliza Priscila Utami Pakaenoni (dr. Icha) bukan sekadar duka bagi keluarga, sahabat, dan rekan sejawat. Peristiwa ini telah mengguncang nurani publik karena menyisakan pertanyaan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar bagaimana seseorang meninggal. Pertanyaan yang harus dijawab adalah: sudahkah negara, institusi, dan masyarakat benar-benar melindungi kesehatan mental tenaga kesehatan yang setiap hari mempertaruhkan tenaga, pikiran, dan emosinya untuk menyelamatkan nyawa orang lain?
Berbagai pemberitaan menyebutkan bahwa sebelum meninggal dunia, dr. Icha mengalami tekanan psikologis berat setelah insiden di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Leona, Kefamenanu. Keluarga menduga tekanan tersebut berkaitan dengan intimidasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Sementara itu, pihak yang disebut dalam pemberitaan telah membantah tuduhan tersebut.
Karena proses hukum masih berlangsung, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Tidak seorang pun patut dihakimi sebelum seluruh fakta terungkap. Namun, di balik perbedaan versi itu, ada satu kenyataan yang tidak terbantahkan: seorang dokter muda kehilangan nyawanya setelah mengalami gangguan kesehatan mental yang serius. Fakta itu sendiri sudah cukup menjadi peringatan keras bagi kita semua.
Kasus dr. Icha mengajarkan bahwa kesehatan mental bukanlah isu pinggiran. Ia bukan pula tanda kelemahan karakter atau kurangnya keteguhan iman. Gangguan mental adalah persoalan kesehatan yang dapat menimpa siapa saja, termasuk mereka yang setiap hari bertugas menyelamatkan orang lain. Di balik jas putih yang dikenakan seorang dokter, ada manusia biasa yang juga bisa terluka, lelah, takut, dan rapuh.
Sayangnya, masyarakat kita masih memandang luka psikologis dengan stigma. Orang yang mengalami depresi sering dicap “kurang kuat”, “terlalu baper”, atau bahkan dianggap kurang bersyukur. Akibatnya, banyak orang memilih memendam penderitaan daripada mencari pertolongan. Padahal, depresi bukan sekadar kesedihan yang bisa hilang dengan nasihat atau motivasi. Ia adalah kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian dan penanganan yang serius.
Bila benar tekanan psikologis menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi dr. Icha, maka tragedi ini memperlihatkan bahwa kekerasan verbal, tekanan, dan intimidasi dapat meninggalkan luka yang sama berbahayanya dengan kekerasan fisik. Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang diam-diam menggerogoti harapan hidup seseorang hingga mencapai titik yang paling tragis.
Kasus ini juga membuka ruang refleksi tentang etika penggunaan kekuasaan. Rumah sakit adalah ruang kemanusiaan, bukan arena mempertontonkan jabatan, pengaruh, atau kekuatan politik. Ketika dokter dan tenaga kesehatan sedang menangani pasien, mereka membutuhkan suasana yang kondusif agar dapat mengambil keputusan medis secara profesional. Tekanan, ancaman, atau intervensi dari pihak mana pun berpotensi mengganggu pelayanan dan membahayakan keselamatan pasien.
Sebaliknya, tenaga kesehatan juga tidak kebal terhadap kritik. Bila terjadi dugaan kelalaian, mekanisme hukum dan etik harus berjalan. Namun kritik tidak boleh berubah menjadi intimidasi. Akuntabilitas tidak boleh bergeser menjadi tekanan. Perbedaan inilah yang harus dijaga dalam negara yang menjunjung hukum dan martabat manusia.
Lebih jauh, tragedi dr. Icha menunjukkan bahwa sistem perlindungan kesehatan mental bagi tenaga kesehatan masih sangat lemah. Dokter dan perawat setiap hari berhadapan dengan kematian, penderitaan pasien, tekanan keluarga pasien, beban administrasi, hingga ancaman tuntutan hukum. Namun hanya sedikit fasilitas kesehatan yang memiliki sistem pendampingan psikologis yang memadai bagi tenaga medis yang mengalami peristiwa traumatis.
Padahal, di banyak negara, dukungan kesehatan mental bagi tenaga kesehatan telah menjadi bagian dari standar pelayanan. Setiap insiden yang berpotensi menimbulkan trauma biasanya diikuti dengan konseling, evaluasi psikologis, dan pendampingan profesional. Langkah seperti itu bukan bentuk kemewahan, melainkan investasi untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan.
Karena itu, kematian dr. Icha seharusnya menjadi momentum pembenahan. Rumah sakit perlu memiliki prosedur yang jelas dalam menangani setiap bentuk kekerasan verbal maupun intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh tenaga medis memperoleh perlindungan hukum dan dukungan psikologis ketika menghadapi situasi yang mengancam keselamatan mental mereka. Organisasi profesi pun perlu memperkuat sistem pendampingan bagi anggotanya.
Di sisi lain, aparat penegak hukum harus mengusut kasus ini secara profesional, independen, dan transparan. Bila ditemukan adanya tindakan yang melanggar hukum, maka siapa pun pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, bila tuduhan tertentu tidak terbukti, maka nama baik pihak yang dituduh juga harus dipulihkan. Keadilan hanya dapat ditegakkan melalui proses hukum, bukan melalui penghakiman di ruang publik.
Akhirnya, tragedi ini mengingatkan kita bahwa kesehatan mental adalah tanggung jawab bersama. Kita hidup dalam masyarakat yang terlalu mudah mengucapkan kata-kata yang melukai, tetapi terlalu lambat menyadari dampaknya. Empati sering kalah oleh amarah, dan dialog sering digantikan oleh intimidasi. Kematian dr. Icha tidak boleh berhenti sebagai berita yang perlahan dilupakan. Ia harus menjadi alarm nasional bahwa perlindungan terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan adalah bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mutu pelayanan publik.
Bangsa yang beradab bukan hanya diukur dari banyaknya rumah sakit atau jumlah dokter yang dimiliki. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang mampu menjaga martabat, rasa aman, dan kesehatan mental orang-orang yang setiap hari mengabdikan hidupnya untuk menyelamatkan sesama. Jangan sampai kematian dr. Icha menjadi sekadar angka dalam statistik. Ia harus menjadi titik balik untuk membangun budaya yang lebih berempati, lebih beradab, dan lebih menghargai kemanusiaan.
TIM REDAKSI
