Gugatan atas keaslian ijazah Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan publik belakangan ini. Reaksi masyarakat pun terbelah: sebagian menganggapnya lelucon politik, sebagian lain memandangnya sebagai langkah “pembelaan terhadap kebenaran.” Kendati Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak gugatan itu karena tidak berdasar hukum, polemiknya tak juga reda. Pertanyaannya: apakah ini sekadar perkara hukum, atau justru cermin budaya gaduh bangsa?
Secara hukum, perkara ini telah berulang kali disidangkan. Hasilnya konsisten: gugatan ditolak. Universitas Gadjah Mada, tempat Jokowi menempuh pendidikan, bahkan telah menyatakan ijazah tersebut sah. Namun keraguan tetap hidup. Mengapa? Karena di era post-truth, fakta sering kalah oleh narasi. Bagi sebagian orang, bukan kebenaran hukum yang penting, melainkan persepsi yang dibangun melalui media sosial dan opini kelompok.
Gugatan terhadap ijazah Jokowi lebih menyerupai ekspresi ketidakpuasan politik yang disamarkan sebagai pencarian keadilan. Dalam masyarakat yang terpolarisasi, jalur hukum bisa diselewengkan menjadi alat delegitimasi politik. Maka, walaupun pengadilan telah bicara, sebagian publik tetap merasa “belum puas.”
Fenomena ini membuka tabir lain dari wajah demokrasi kita: kegemaran pada kegaduhan. Dalam ruang demokrasi yang bebas, kebebasan berpendapat tentu dijamin. Namun tanpa literasi hukum dan etika debat publik, kebebasan ini justru melahirkan hiruk-pikuk digital: tuduhan liar, klaim tanpa dasar, dan gugatan spekulatif. Kita menjadi masyarakat yang lebih gemar mencurigai daripada mengklarifikasi.
Media sosial memperkeruh situasi. Algoritma menciptakan ruang gema (echo chamber) yang menahan kita dalam gelembung opini sendiri. Dalam ruang itu, kebenaran menjadi relatif; bukan berdasarkan bukti, tetapi kesesuaian dengan keyakinan kelompok. Maka, ijazah Jokowi bukan lagi sekadar dokumen hukum, melainkan simbol kepercayaan (atau ketidakpercayaan) terhadap pemimpin, institusi pendidikan, bahkan negara.
Kisruh ini memberikan sejumlah pelajaran penting. Pertama, pentingnya literasi hukum dan nalar kritis. Publik perlu dilatih membedakan antara kritik yang sehat dan fitnah politik. Kedua, demokrasi memerlukan etika. Kebebasan berekspresi tak boleh dijadikan tameng untuk memelintir fakta. Ketiga, kepercayaan terhadap lembaga—termasuk pengadilan, kampus, dan media—harus dipulihkan lewat integritas dan transparansi.
Pada akhirnya, polemik ijazah Jokowi barangkali tak lagi soal legalitas administratif, melainkan soal kondisi sosial kita. Ketika narasi menenggelamkan data, ketika emosi mengalahkan logika, maka bahkan hal yang paling sederhana pun bisa berubah menjadi pertempuran identitas. Dan ketika itu terjadi, kita bukan sedang mencari kebenaran—melainkan sedang menikmati gaduhnya.
(Tim Redaksi)
