FLORES kembali mengingatkan dunia bahwa bencana tidak benar-benar selesai ketika guncangan utama berhenti. Gempa M7,7 pada 15 Agustus 2026 telah menimbulkan korban jiwa, luka-luka, kerusakan bangunan, kepanikan dan pengungsian dalam jumlah besar. Pemerintah mencatat ada 70 orang meninggal, 1.182 orang luka-luka dan sekitar 40.040 warga berada di tenda atau lokasi pengungsian. Namun ancaman belum berakhir. Hingga 20 Agustus, BMKG telah mencatat lebih dari 3.000 gempa susulan dengan magnitudo terbesar M6,2, sementara gempa M5,8 kembali mengguncang Flores pada pagi 20 Agustus. BMKG juga memperkirakan proses peluruhan gempa susulan masih dapat berlangsung dalam beberapa minggu. Dalam situasi seperti ini, masyarakat bukan hanya membutuhkan bantuan, tetapi membutuhkan kepastian: ke mana harus menyelamatkan diri, siapa yang memimpin, dari mana bantuan datang, bagaimana memperoleh informasi yang benar, dan bagaimana mempertahankan kehidupan dasar selama rumah belum aman untuk ditempati. Di titik inilah kualitas negara diuji, bukan ketika keadaan normal, melainkan ketika keadaan normal runtuh.
Gempa bukan kesalahan siapa pun. Flores berada di kawasan tektonik aktif dan memiliki sejarah panjang gempa bumi serta tsunami. Karena itu, yang seharusnya dapat diprediksi bukan kapan tepatnya gempa akan terjadi, melainkan risikonya dan konsekuensinya. Kita tahu jalan dapat terputus, longsor dapat mengisolasi desa, listrik dan komunikasi dapat terganggu, fasilitas kesehatan dapat rusak, dan masyarakat di wilayah terpencil dapat terlambat menerima bantuan. Karena itu, setiap gempa besar tidak boleh selalu menjadi awal dari proses belajar. Kita semestinya sudah memiliki skenario sebelum bencana datang. Harus diakui, respons pemerintah kali ini melibatkan banyak unsur: pemerintah pusat dan daerah, BNPB, BPBD, TNI, Polri, Basarnas, tenaga kesehatan, relawan, organisasi kemanusiaan, gereja dan masyarakat. Gerakan tersebut patut dihargai. Tetapi keberadaan respons tidak berarti sistem sudah sempurna. Justru karena begitu banyak tenaga dan sumber daya telah dikerahkan, kita harus berani bertanya apakah semuanya bekerja secara efektif, cepat, terkoordinasi dan sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
Masalah utama bukan sekadar ada atau tidak ada bantuan, melainkan apakah bantuan tiba di tempat yang tepat, dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Bantuan yang menumpuk di satu titik tidak otomatis berarti kebutuhan korban terpenuhi apabila warga di tempat lain masih kekurangan air, makanan, obat-obatan, sanitasi atau tempat berlindung. Dalam kondisi geografis Flores, distribusi adalah inti respons darurat. Karena itu, sistem logistik tidak boleh bertumpu pada satu gudang, satu jalur, satu kabupaten atau satu moda transportasi. Kabupaten harus memiliki cadangan logistik, tetapi desa dan kecamatan rawan juga membutuhkan stok awal untuk menghadapi 24–72 jam pertama ketika jalan, pelabuhan, listrik atau komunikasi belum berfungsi. Konsep desa tangguh bencana harus berhenti menjadi slogan. Desa tangguh berarti memiliki peta risiko, titik evakuasi, jalur penyelamatan, relawan terlatih, perlengkapan pertolongan pertama, cadangan air dan kebutuhan dasar, serta sistem komunikasi alternatif. Kepala desa dan masyarakat harus mengetahui siapa yang harus diprioritaskan dalam evakuasi, terutama bayi, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan warga yang sakit.
Yang lebih mengkhawatirkan, ancaman terhadap warga tidak berhenti ketika mereka berhasil menyelamatkan diri dari reruntuhan. Pengungsian sendiri dapat menjadi ruang kerentanan baru apabila tidak dikelola dengan standar perlindungan yang memadai. Di Riung, Ngada, seorang bayi berusia 10 bulan dan seorang lansia dilaporkan meninggal setelah gempa. Di Puta, Nagekeo, seorang balita berusia dua tahun juga dilaporkan meninggal setelah beberapa hari berada di lokasi pengungsian dan mengalami penurunan kondisi kesehatan. Penyebab medis masing-masing kasus tetap harus diverifikasi dan tidak boleh begitu saja disimpulkan sebagai akibat buruknya penanganan pengungsian. Namun, kematian kelompok rentan dalam situasi pengungsian merupakan alarm serius. Negara tidak boleh mengukur keberhasilan hanya dari berapa banyak orang berhasil dievakuasi dari bangunan yang rusak; negara juga harus memastikan mereka yang telah diselamatkan dapat bertahan hidup di tempat pengungsian. Tenda bukan sekadar atap sementara. Pengungsian membutuhkan air bersih, makanan bergizi, sanitasi, obat-obatan, layanan kesehatan, perlindungan dari cuaca, ruang yang layak, serta pemantauan khusus terhadap bayi, balita, lansia, ibu hamil dan warga dengan penyakit tertentu. Korban bencana tidak hanya mereka yang tertimpa bangunan; mereka juga adalah warga yang menjadi semakin rentan setelah kehilangan rumah dan akses terhadap layanan dasar.
Persoalan berikutnya adalah data dan informasi. Dalam bencana, data bukan pekerjaan administratif, melainkan bagian dari penyelamatan. Pemerintah harus mengetahui dengan cepat jumlah korban, tingkat kerusakan rumah, jumlah pengungsi, fasilitas kesehatan yang terdampak, desa yang terisolasi, kondisi jalan, kebutuhan air, makanan dan obat-obatan. Publik juga harus mengetahui sumber data dan waktu pembaruannya. Perubahan angka korban pada hari-hari pertama adalah hal yang wajar karena verifikasi berlangsung, tetapi perbedaan data tanpa penjelasan akan memperbesar kebingungan. NTT membutuhkan sistem informasi kebencanaan terintegrasi yang memungkinkan data pusat, provinsi, kabupaten, BPBD, fasilitas kesehatan dan lapangan dipadukan dalam satu peta situasi. Publik perlu mengetahui bukan hanya berapa korban, tetapi di mana kebutuhan terbesar berada. Media, relawan dan organisasi kemanusiaan akan jauh lebih efektif membantu jika pemerintah menyediakan data yang jelas, konsisten dan mudah diperbarui.
Kita juga harus serius mengenai fasilitas kesehatan. Gempa menciptakan paradoks: ketika kebutuhan pelayanan kesehatan meningkat, kapasitas fasilitas kesehatan justru dapat menurun. Rumah sakit dan puskesmas di wilayah rawan karena itu tidak cukup hanya memenuhi standar pelayanan normal. Mereka harus memiliki rencana kesinambungan pelayanan ketika bencana terjadi: ke mana pasien dipindahkan jika IGD rusak, berapa lama generator dapat bertahan ketika listrik mati, bagaimana menyediakan air dan oksigen, bagaimana berkomunikasi ketika jaringan telekomunikasi putus, serta bagaimana melakukan triase jika korban datang dalam jumlah besar. Semua itu harus diuji melalui simulasi nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial. Skenario yang harus diuji justru skenario terburuk: gempa malam hari, listrik dan internet mati, jalan tertutup longsor, fasilitas kesehatan rusak, korban datang bersamaan dan bantuan dari luar belum tiba. Jika skenario itu belum pernah diuji, kita belum boleh merasa benar-benar siap.
Koordinasi juga harus dibenahi. Banyaknya lembaga yang terlibat merupakan kekuatan jika bekerja dalam satu sistem, tetapi dapat menjadi kelemahan jika masing-masing berjalan dengan informasi dan prioritas sendiri. Dalam keadaan darurat, masyarakat tidak membutuhkan banyak pusat keputusan; mereka membutuhkan satu sistem komando, satu peta situasi dan pembagian tugas yang jelas. Siapa bertanggung jawab atas pencarian dan penyelamatan, siapa mengatur logistik, siapa memastikan layanan kesehatan, siapa membuka akses jalan, siapa mengelola pengungsi dan siapa menyampaikan informasi kepada publik harus sudah ditentukan sebelum bencana. Pengambilan keputusan juga tidak boleh terlalu tersentralisasi. Pemerintah kecamatan dan desa harus memiliki kewenangan, pelatihan dan sumber daya untuk mengambil tindakan awal tanpa harus menunggu semua keputusan dari tingkat atas. Desentralisasi bukan berarti bekerja sendiri-sendiri, melainkan memastikan keputusan dapat dibuat sedekat mungkin dengan korban dalam kerangka komando yang tetap terintegrasi.
Kita harus menghentikan kebiasaan menjadi sangat sibuk ketika bencana terjadi lalu kembali lengah ketika keadaan membaik. Setelah tanggap darurat berakhir, pekerjaan besar justru dimulai: rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, jembatan, jaringan air, listrik dan kehidupan ekonomi masyarakat harus dipulihkan. Namun rekonstruksi tidak boleh sekadar mengembalikan keadaan seperti sebelum bencana. Jika rumah rapuh dibangun kembali dengan standar yang sama, kita sedang menyiapkan kerusakan untuk gempa berikutnya. Karena itu, rehabilitasi dan rekonstruksi Flores harus menerapkan prinsip build back better: membangun kembali dengan lebih aman, lebih tangguh dan sesuai dengan risiko wilayah. Setiap rupiah anggaran pemulihan harus sekaligus menjadi investasi mitigasi. Pemerintah juga perlu melakukan audit terbuka terhadap respons gempa Flores 2026: berapa lama komando aktif, berapa lama korban pertama mendapat pertolongan, berapa lama akses utama dibuka, wilayah mana yang paling lama terisolasi, di mana bantuan menumpuk, di mana bantuan terlambat, berapa lama komunikasi terputus dan fasilitas kesehatan mana yang tetap berfungsi. Kita tidak membutuhkan laporan yang hanya menyatakan koordinasi berjalan baik. Kita membutuhkan evaluasi yang berani menunjukkan titik kegagalan, penyebabnya dan langkah perbaikannya.
Masyarakat sendiri harus diperlakukan sebagai bagian utama dari sistem penyelamatan, bukan sekadar penerima bantuan. Dalam banyak bencana, tetangga menyelamatkan tetangga, keluarga menolong keluarga, dan masyarakat bergerak sebelum bantuan resmi tiba. Karena itu, pendidikan kebencanaan harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sekolah, gereja, komunitas adat, organisasi pemuda, kelompok perempuan dan berbagai komunitas lokal dapat menjadi kekuatan besar dalam membangun budaya kesiapsiagaan. Setiap warga harus mengetahui apa yang dilakukan ketika gempa, ke mana harus bergerak, siapa yang perlu ditolong dan bagaimana menghindari risiko setelah guncangan utama. Kesiapsiagaan tidak boleh hanya menjadi urusan BPBD. Ia harus menjadi budaya bersama.
Tentu kita tidak dapat memerintah bumi agar berhenti bergerak. Tetapi kita dapat menentukan bagaimana manusia menghadapi ancaman itu. Kita dapat memilih membangun rumah yang lebih aman, melatih masyarakat, menyiapkan logistik sebelum bencana, memperkuat fasilitas kesehatan, menyediakan komunikasi cadangan dan memastikan informasi publik berjalan cepat serta akurat. Karena itu, pertanyaan “mengapa respons darurat masih gagap?” bukan sekadar sindiran. Itu adalah pertanyaan kelembagaan yang harus dijawab. Gempa Flores tidak boleh berhenti sebagai berita, angka korban, foto kerusakan dan rangkaian bantuan. Ia harus menjadi titik balik pembenahan sistem kebencanaan NTT. Flores tidak membutuhkan belas kasihan yang muncul setiap kali bumi berguncang lalu menghilang ketika situasi kembali normal. Flores membutuhkan negara yang hadir sebelum bencana melalui mitigasi, ketika bencana melalui respons cepat, dan setelah bencana melalui pemulihan yang adil serta pembangunan yang lebih tangguh. Gempa adalah ancaman alam yang tidak dapat kita kendalikan. Tetapi kegagapan dalam meresponsnya adalah persoalan manusia yang dapat diperbaiki. Jika setelah sekian banyak pengalaman kita masih mengulangi kelemahan yang sama, maka pertanyaan terpenting bukan lagi apakah Flores rawan bencana, melainkan mengapa kita belum sungguh-sungguh belajar dari bencana.
TIM REDAKSI
