Efisiensi anggaran selalu hadir dengan bahasa yang menenangkan. Ia dibungkus sebagai keniscayaan teknokratis, sebagai pilihan rasional di tengah keterbatasan fiskal, dan sebagai tanda kedewasaan negara dalam mengelola keuangan publik. Namun di balik kata “efisiensi” yang terdengar bersih dan netral itu, terdapat konsekuensi nyata yang tidak pernah benar-benar netral. Ketika efisiensi diwujudkan melalui pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), negara sesungguhnya sedang menarik mundur salah satu instrumen terpentingnya dalam mendorong pembangunan daerah. Dan dalam penarikan itu, yang paling awal merasakan dampaknya bukanlah elite kebijakan, melainkan rakyat biasa di daerah.
DAU dan DAK bukan sekadar pos transfer fiskal dalam APBN. Keduanya adalah sarana kehadiran negara di ruang-ruang yang jauh dari pusat kekuasaan. Bagi banyak daerah, terutama di kawasan dengan basis ekonomi lemah, dana inilah yang memungkinkan jalan dibuka, puskesmas diperbaiki, sekolah direnovasi, irigasi dibangun, dan layanan dasar dijalankan. Ketika transfer ini dipangkas atas nama efisiensi, yang terjadi bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan penyempitan nyata ruang pembangunan. Pemerintah daerah kehilangan daya gerak, sementara masyarakat kehilangan hak atas pelayanan publik yang layak.
Narasi resmi pemerintah menyebut efisiensi sebagai upaya meningkatkan kualitas belanja. Dalam logika ini, pemangkasan dianggap sebagai cara menyingkirkan pemborosan dan mengarahkan anggaran ke program yang lebih produktif. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa yang sering kali terpangkas justru belanja paling konkret dan paling dirasakan masyarakat. Proyek jalan ditunda, program pertanian dikurangi, pembangunan fasilitas kesehatan dihentikan, dan berbagai rencana pembangunan daerah terpaksa disusun ulang dengan skala yang jauh lebih kecil. Bukan karena daerah tidak mampu merencanakan, melainkan karena sumber dayanya dipotong dari hulu.
Masalah mendasarnya terletak pada asumsi bahwa semua daerah memiliki daya tahan fiskal yang sama. Padahal ketimpangan fiskal antardaerah di Indonesia bersifat struktural dan historis. Daerah dengan PAD kuat mungkin masih mampu menyiasati pemangkasan melalui optimalisasi sumber pendapatan lokal. Tetapi bagi daerah yang sejak awal bergantung pada transfer pusat, pemangkasan DAU dan DAK berarti kehilangan oksigen. Efisiensi yang diterapkan secara seragam justru memperdalam ketimpangan, bukan menguranginya.
Lebih dari itu, DAU dan DAK selama ini berfungsi sebagai stimulus ekonomi lokal. Belanja dari dana tersebut menggerakkan sektor konstruksi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga sirkulasi ekonomi di daerah. Ketika stimulus ini menyusut, efeknya merambat ke mana-mana. Pekerja kehilangan penghasilan, pelaku usaha kecil kehilangan pasar, dan roda ekonomi lokal melambat. Dalam konteks ini, efisiensi fiskal di tingkat pusat justru berisiko menciptakan inefisiensi sosial dan ekonomi di tingkat daerah.
Ironi semakin terasa ketika pemangkasan transfer ke daerah terjadi bersamaan dengan tetap besarnya belanja negara untuk proyek-proyek berskala nasional. Di mata daerah, efisiensi tampak berjalan satu arah: ketat untuk pembangunan lokal, longgar untuk agenda besar yang jauh dari kehidupan sehari-hari warga. Persepsi ini berbahaya karena menggerus kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal negara. Efisiensi yang kehilangan rasa keadilan akan selalu dibaca sebagai pengorbanan sepihak.
Dalam perspektif desentralisasi, pemangkasan DAU dan DAK juga membawa implikasi serius. Desentralisasi fiskal dirancang agar daerah memiliki kapasitas mengelola pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Ketika transfer fiskal dipersempit tanpa memperkuat basis ekonomi daerah, desentralisasi berubah menjadi beban administratif semata. Daerah dituntut mandiri, tetapi tidak diberi alat yang cukup untuk benar-benar berdiri sendiri.
Efisiensi yang sehat seharusnya dimulai dari perbaikan tata kelola, penertiban belanja birokrasi, penghapusan program tumpang tindih, dan penutupan kebocoran anggaran. Namun memotong transfer ke daerah sering kali menjadi jalan pintas yang paling mudah secara politik dan administratif. Angka-angka di APBN tampak lebih ramping, tetapi ongkos sosialnya dipikul oleh masyarakat yang tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Pada titik ini, rakyat sesungguhnya kehilangan lebih dari sekadar angka DAU dan DAK. Mereka kehilangan peluang pembangunan, kehilangan akses terhadap layanan publik yang lebih baik, dan kehilangan momentum untuk keluar dari ketertinggalan. Efisiensi yang semestinya menjadi alat untuk memperkuat negara justru berpotensi melemahkan fondasi keadilan sosial jika dijalankan tanpa sensitivitas terhadap realitas daerah.
Efisiensi memang penting, tetapi ia tidak boleh berubah menjadi dogma yang membenarkan pengurangan peran negara di hadapan warga yang paling membutuhkan. Negara yang efisien seharusnya adalah negara yang cermat, adil, dan berpihak, bukan negara yang menghemat dengan cara memindahkan beban ke pundak rakyat. Jika efisiensi berarti rakyat harus kehilangan stimulus pembangunan, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya cara melaksanakannya, tetapi juga arah moral dari kebijakan itu sendiri.
Tim Redaksi
