Indonesia negeri yang suka menampilkan ironi. Di satu sisi, para anggota DPR menikmati tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan. Angka yang luar biasa besar untuk sekadar “uang rumah”, apalagi mengingat sebagian besar dari mereka sudah memiliki rumah pribadi. Jika dikalkulasi, seorang anggota DPR bisa menabung satu rumah tipe sederhana setiap tahun hanya dari tunjangan perumahan ini.
Di sisi lain, jutaan guru di pelosok Nusantara masih menerima gaji jauh di bawah layak. Banyak guru honorer hanya digaji Rp95 ribu sampai Rp300 ribu per bulan. Bahkan ada yang harus berjalan kaki sejauh 6 kilometer setiap hari untuk mengajar, hanya dengan gaji Rp250 ribu. Sementara guru PPPK atau PNS golongan awal rata-rata menerima Rp1,8–3 juta, jumlah yang nyaris tak sebanding dengan beban hidup, apalagi jika dibandingkan dengan fasilitas para wakil rakyat.
Kontras ini sungguh memalukan. Bagaimana mungkin negara yang mengaku menempatkan pendidikan sebagai prioritas justru lebih memilih memanjakan politisi daripada memberi penghargaan layak bagi pendidik bangsa?
Konstitusi menjamin 20 persen APBN untuk pendidikan. Namun dalam praktik, alokasi besar itu lebih banyak tersedot pada belanja rutin birokrasi, proyek-proyek infrastruktur, dan administrasi. Guru sebagai garda terdepan pendidikan justru kerap dikesampingkan.
Tunjangan sertifikasi sering terlambat, gaji guru honorer tidak pernah pasti, dan kesejahteraan mereka selalu digantungkan pada janji politik yang entah kapan ditepati. Ironisnya, DPR tidak pernah menunda kenaikan tunjangan untuk dirinya sendiri. Begitu ada usulan fasilitas baru, jalannya mulus.
Perbedaan perlakuan ini menyingkap ketimpangan moral dalam politik kita. Di saat guru terus dianggap “beban fiskal”, DPR justru dianggap “layak dimuliakan.”
Pertanyaan mendasar harus diajukan: siapa sebenarnya yang menopang masa depan bangsa ini? DPR yang setiap hari sibuk melobi anggaran, atau guru yang setiap hari mengajar anak-anak dengan dedikasi, meski sering kekurangan spidol, kapur, bahkan listrik untuk mengajar?
Guru bekerja di ruang kelas sempit, dengan kursi reyot, buku teks usang, dan gaji yang tidak cukup untuk membayar kontrakan. Mereka menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan pengorbanan kepada generasi muda. Sementara DPR bekerja di ruang ber-AC, menerima gaji, fasilitas perjalanan luar negeri, mobil dinas, dan kini tunjangan rumah Rp50 juta.
Kontras ini tidak sekadar soal angka. Ini adalah soal moral. Apakah benar DPR yang disebut “wakil rakyat” itu lebih berharga daripada guru yang mencetak masa depan bangsa?
Bahwa guru dianggap beban fiskal adalah cermin betapa salah kaprah negara ini menilai prioritas. Pendidikan semestinya dipandang sebagai investasi jangka panjang. Guru yang sejahtera akan mencetak anak-anak yang cerdas, produktif, dan mampu memajukan bangsa.
Namun, di negeri ini, politik lebih sibuk melayani elite. Giliran DPR minta tunjangan, negara sanggup. Giliran guru minta gaji layak, negara tiba-tiba miskin alasan. Padahal tanpa guru, DPR tidak akan pernah ada. Tanpa guru, bangsa ini hanya melahirkan generasi yang mudah dimanipulasi politik.
Pertarungan antara DPR dan guru bukan sekadar soal anggaran, tetapi soal nurani. Guru mengajarkan kejujuran, kesederhanaan, dan pengorbanan. DPR, sayangnya, terlalu sering menunjukkan contoh sebaliknya: kemewahan, kompromi, dan kepentingan diri.
Dengan satu tunjangan rumah DPR senilai Rp50 juta, kita bisa membayar 200 guru honorer sebulan. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan tamparan terhadap logika keadilan sosial.
Jika benar DPR adalah “wakil rakyat,” seharusnya mereka malu menerima fasilitas mewah ketika rakyat, terutama para guru, masih hidup dalam keterhimpitan. Tetapi rupanya, politik kita lebih suka memperkaya wakil daripada menghormati pendidik.
Bangsa yang sehat adalah bangsa yang tahu siapa yang harus diprioritaskan. Indonesia tidak akan runtuh kalau DPR tidak punya tunjangan perumahan Rp50 juta. Tetapi Indonesia akan hancur jika guru terus diperlakukan sebagai beban.
Pendidikan adalah kunci masa depan. Guru adalah penopang peradaban. Jika negara tidak segera mengubah cara pandangnya—dari melihat guru sebagai beban menjadi investasi—maka jurang ketidakadilan ini hanya akan makin dalam.
Maka pertanyaan itu harus terus diajukan dengan lantang: siapa sesungguhnya beban bagi negara—guru yang mendidik anak-anak kita, atau DPR yang terus memanjakan diri?
Tim Redaksi
