Seratus hari pertama pemerintahan Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johanis Asadoma (Melki-Johni) di Nusa Tenggara Timur (NTT) seolah disambut dengan dentuman gendang besar: dua buku tebal, enam program unggulan, puluhan pernyataan media, dan sorotan tajam dari masyarakat. Apa yang sedang dibangun: pondasi peradaban baru, atau panggung pencitraan belaka?
Dua buku yang diluncurkan pada 30 Mei 2025 berjudul “Gerak Langkah Pemimpin di Bumi Flobamorata” dan “Menjahit Asa Pemimpin di Bumi Flobamorata Menuju NTT Centris”. Keduanya menampilkan narasi kerja cepat, semangat kolaboratif, dan harapan besar akan perubahan. Namun, kita tak boleh larut dalam euforia. Kita bertanya: apakah dokumentasi itu mencerminkan kenyataan, atau sekadar koreografi politik di atas panggung demokrasi?
Dalam ruang publik, publikasi buku oleh pejabat bukanlah ukuran utama keberhasilan. Rakyat tak lapar narasi, mereka lapar nasi. Di tengah fluktuasi harga sembako, stunting kronis, dan pengangguran, masyarakat menunggu bukan janji, tetapi bukti.
Program One Village One Product (OVOP), misalnya. Sebuah gagasan yang sudah didaur ulang sejak era Presiden SBY. OVOP menjanjikan kedaulatan ekonomi lokal. Tapi dari desa-desa di Keo Tengah, Lepembusu, hingga pesisir Selatan Lembata, pertanyaannya tetap sama: siapa yang dampingi petani? Siapa yang beli produk mereka? Bila tidak dibarengi ekosistem pemasaran, koperasi sehat, akses digital, dan keberpihakan fiskal, OVOP akan berakhir seperti poster usang di kantor desa.
Gerakan “Beli Produk NTT” tak jauh berbeda. Secara etis, seruan ini relevan: kita mesti cinta produk sendiri. Tapi bila pasar modern tetap menjual produk dari Jawa, bila logistik tetap dikuasai pihak luar, dan bila pemerintah tak memberi insentif pada pelaku usaha lokal, maka gerakan itu tak lebih dari pekikan kosong dalam seminar elit. Bahkan, apakah pemerintah provinsi sendiri sudah mewajibkan belanja internal mereka berasal dari pelaku UMKM lokal?
Kita juga mencermati penguatan Posyandu dan percepatan penurunan prevalensi stunting yang pada tahun 2024 masih bertengger di angka 37 persen. Ini prioritas yang tepat. Namun, perlu dipertanyakan, di mana datanya? Berapa kader baru yang direkrut dan dilatih? Berapa persen penurunan kasus stunting dalam 100 hari ini? Tanpa angka dan indikator jelas, publik hanya disuguhi niat baik tanpa peta jalan. Di banyak desa, posyandu masih kekurangan alat ukur, vitamin, dan buku catatan. Apakah sudah dialokasikan anggaran tambahan atau sekadar perintah moral semata?
Gubernur dan wakilnya juga menjanjikan “pendampingan masuk sekolah kedinasan dan kampus unggulan”. Tapi inisiatif ini berpotensi menciptakan elitisme baru: hanya segelintir siswa yang mendapat perhatian, sementara ribuan lainnya di sekolah terpencil tetap berjuang dengan guru honorer dan fasilitas rusak. Apakah pemerintah provinsi hanya menyiapkan bintang, tapi melupakan langit?
Sementara itu, publik menunggu lebih dari sekadar prestasi seremonial. Di Manggarai, proyek jalan masih terhambat pembebasan lahan. Di Sumba, konflik agraria mengancam petani kecil. Di Alor, sekolah-sekolah masih kekurangan bangku dan papan tulis. Ini wajah NTT yang harus dihadapi, bukan disulap dengan pidato manis dan baliho bergambar pasangan pemimpin.
Soal optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan reformasi birokrasi, narasi besar telah dilontarkan. Tapi apakah sudah ada penguatan sistem digital perpajakan daerah? Apakah ada pejabat nonkompeten yang diganti? Apakah sudah mulai pembenahan terhadap aset daerah yang selama ini mangkrak? Jika belum, publik akan menilai bahwa narasi perubahan birokrasi hanyalah angin segar dalam ruangan rapat. Reformasi bukan hanya tentang pindah orang, tapi ubah sistem.
Kita tidak menutup mata: semangat gotong royong dan keterbukaan yang diusung oleh duet ini memang terlihat. Namun energi awal ini harus diuji dalam keberlanjutan. NTT bukan panggung untuk slogan, tapi tanah untuk kerja sunyi dan perubahan konkret.
Melki dan Johni, tentu, bukan penyihir. Dalam 100 hari, tak ada yang berharap revolusi. Namun publik berhak berharap pada satu hal: integritas. Integritas untuk menyampaikan capaian apa adanya. Integritas untuk membuka ruang evaluasi. Dan integritas untuk meletakkan rakyat sebagai subyek, bukan obyek pembangunan.
Di titik ini, pertanyaan penting pun muncul: sejauh mana rakyat diajak menyusun arah pembangunan? Apakah musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) benar-benar mendengar suara desa dan kelurahan, atau hanya formalitas rutin dengan presentasi PowerPoint? Apakah anak muda NTT dilibatkan dalam desain inovasi publik, atau hanya jadi penonton di pinggir panggung kebijakan?
Seratus hari pertama adalah pembuka buku. Tapi bab selanjutnya ditulis oleh konsistensi, keringat dan kerja keras. Rakyat NTT sudah terlalu lama jadi obyek pembangunan. Kini, mereka menuntut bukti bahwa pemimpin barunya benar-benar hadir, bukan sekadar terlihat.
Dan bila benar pemimpin ini lahir dari rahim rakyat, maka suara mereka jangan hanya disalin ke dalam buku, tapi dijadikan peta arah kebijakan.
Semoga Melki-Johni menjawab tantangan ini bukan dengan pidato tambahan, tapi dengan keberanian untuk memperbaiki dari dalam, mendengarkan yang kecil, dan mencatat sejarah bukan di atas kertas, tapi di kehidupan nyata masyarakat NTT.
Tim Redaksi
