SERATUS hari pertama kepemimpinan Walikota Kupang, dr. Christian Widodo, dan Wakil Walikota Serena C. Francis, telah menjadi sorotan publik. Bagi sebagian orang, periode ini ibarat “bulan madu politik” yang seharusnya penuh optimisme. Bagi sebagian lain, ini adalah masa yang rawan—karena publik menuntut pembuktian nyata dari semua janji kampanye. Dengan tiga fokus utama yang mereka canangkan—penanganan sampah, reformasi birokrasi, dan pemberdayaan UMKM—pemerintahan baru ini berdiri di persimpangan antara mengubah wajah kota atau sekadar menambah daftar slogan yang menguap di udara.
Kampanye Kupang BERSINAR menjadi simbol paling mencolok dari agenda kerja mereka. Dari pernyataan resmi hingga aksi lapangan, program ini dirancang untuk mengatasi persoalan klasik kota: tumpukan sampah yang membusuk di pinggir jalan, di lorong-lorong pasar, bahkan di depan sekolah dan rumah ibadah. Langkah-langkah teknis sudah dimulai—penempatan puluhan kontainer di titik-titik rawan pembuangan liar, pengadaan peralatan pemroses sampah organik dan anorganik, hingga sistem pemilahan dari rumah tangga. Semua ini diiringi dengan narasi tentang perubahan budaya masyarakat, bahwa kebersihan bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi gerakan bersama.
Namun, di balik itu semua, tantangan lapangan tidak kecil. Armadanya belum cukup, pengawasan lemah di beberapa wilayah dan kebiasaan sebagian warga yang masih membuang sampah sembarangan tetap menjadi hambatan. Banyak warga mengaku, mereka melihat perubahan di pusat kota, tetapi belum merasakannya di wilayah permukiman padat atau kawasan pinggiran. Hal ini menunjukkan bahwa membangun kebersihan kota tidak bisa berhenti di aksi bersih-bersih massal atau pengadaan fasilitas; yang dibutuhkan adalah sistem yang bekerja setiap hari tanpa tergantung pada momentum seremonial.
Reformasi birokrasi, pilar kedua dari agenda 100 hari, juga menjadi perhatian. Pelantikan Ignasius Lega sebagai Penjabat Sekretaris Daerah menandai keseriusan Walikota untuk mempercepat gerak mesin pemerintahan. Namun, publik belum melihat perubahan signifikan pada budaya kerja birokrasi. Masih ada keluhan warga tentang pelayanan administrasi yang lambat, proses perizinan yang bertele-tele di beberapa dinas dan komunikasi antarinstansi yang belum sinkron. Reformasi sejati menuntut perubahan di dua level sekaligus: struktur organisasi yang efisien, dan mentalitas aparatur yang melayani. Tanpa itu, pergantian pejabat hanya akan menjadi pergeseran kursi tanpa dampak berarti pada pelayanan publik.
Fokus ketiga—pemberdayaan UMKM—juga menyimpan dilema. Memang benar, percepatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) memudahkan pelaku usaha untuk legal secara administrasi. Tetapi legalitas saja tidak menjamin pertumbuhan ekonomi. Pelaku UMKM di Kupang masih menghadapi biaya logistik yang tinggi, keterbatasan modal, dan minimnya akses pasar. Di era digital, produk lokal membutuhkan jembatan menuju pasar yang lebih luas, baik melalui platform daring maupun kemitraan dengan ritel besar. Tanpa dukungan ini, legalitas hanya menjadi dokumen, bukan tiket menuju kemandirian ekonomi.
Di luar tiga fokus resmi itu, ada satu persoalan strategis yang belum terjawab secara tuntas: krisis air bersih. Isu ini bukan hal baru bagi warga Kupang. Musim kemarau panjang, infrastruktur distribusi yang menua, dan pengelolaan lintas daerah yang sarat tarik ulur membuat akses air bersih tetap menjadi keluhan harian. Sampah memang mengganggu pemandangan, tetapi ketiadaan air bersih mengancam kesehatan, produktivitas, dan kelangsungan hidup. Pemerintah Kota Kupang perlu menunjukkan kepemimpinan yang berani di sini, bukan hanya dengan menambah sumur atau jaringan pipa, tetapi memimpin forum koordinasi dengan pemerintah kabupaten tetangga, badan pengelola air, dan sektor swasta. Air tidak mengenal batas administratif; penyelesaiannya pun harus melampaui batas tersebut.
Kritik yang muncul dalam 100 hari ini sebagian besar menyasar pada kesenjangan antara visi dan eksekusi. Wali Kota dan Wakil Wali Kota memulai dengan narasi yang kuat: “Pemerintahan ini untuk melayani, bukan sekadar memerintah.” Tetapi pelayanan adalah soal keberlanjutan dan konsistensi. Gerakan bersih-bersih di bulan pertama memang menarik simpati, tetapi tanpa mekanisme evaluasi yang transparan, publik sulit menilai apakah perubahan itu bertahan. Di sini, transparansi menjadi kunci. Pemerintah perlu membuka data—berapa ton sampah yang diangkut setiap minggu, berapa banyak UMKM yang sudah mendapat pendampingan hingga peningkatan omzet, berapa layanan publik yang diproses dalam batas waktu standar. Data ini, jika diumumkan secara berkala, bukan hanya membangun kepercayaan, tetapi juga mengikat pemerintah pada komitmen yang terukur.
Di sisi lain, publik juga perlu realistis. Seratus hari bukanlah waktu yang cukup untuk membalikkan semua persoalan yang sudah bertahun-tahun menumpuk. Tetapi seratus hari cukup untuk menunjukkan arah dan kecepatan. Apakah pemerintahan ini bergerak cepat atau tersendat, apakah ia mendengarkan kritik atau menutup diri, apakah ia membangun sistem atau sekadar membuat acara. Tiga bulan pertama ini telah memberikan gambaran: ada niat, ada langkah awal, tetapi belum semua sektor bergerak seirama.
Ke depan, Pemerintah Kota Kupang harus berani keluar dari pola kerja berbasis proyek jangka pendek menuju tata kelola berbasis sistem. Penanganan sampah harus diikat dengan kontrak sosial yang melibatkan warga, sekolah, komunitas, dan pelaku usaha. Reformasi birokrasi harus diperkuat dengan digitalisasi layanan, pemangkasan prosedur, dan budaya melayani yang ditanamkan pada setiap ASN. Pemberdayaan UMKM harus bergeser dari sekadar legalisasi menuju pembentukan ekosistem usaha yang produktif. Dan di atas semua itu, persoalan air bersih harus menjadi prioritas strategis yang mendapat perhatian setara, bahkan melebihi, isu-isu visual seperti kebersihan jalan.
Seratus hari ini adalah permulaan, bukan puncak pencapaian. Jika Chris–Serena mampu menerjemahkan visi mereka ke dalam sistem yang berjalan setiap hari tanpa bergantung pada gebyar acara, maka Kota Kupang punya peluang besar untuk keluar dari lingkaran masalah yang sama dari tahun ke tahun. Tetapi jika langkah awal ini berhenti pada level pencitraan, publik akan kembali pada kesimpulan lama: bahwa pergantian pemimpin hanya mengubah wajah di baliho, bukan nasib di lapangan.
Kupang butuh lebih dari sekadar janji; ia membutuhkan pemerintahan yang konsisten, adaptif, dan berani menembus hambatan struktural. Seratus hari telah berlalu, dan jalan lima tahun masih panjang. Publik akan terus menilai, bukan dari kata-kata, tetapi dari bukti yang mereka lihat, rasakan, dan nikmati setiap hari di kehidupan mereka.
Tim Redaksi
