RADARNTT, Kupang – Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tinggal sehari lagi. Tiga pasangan calon (Paslon) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah menyampaikan pesan-pesan yang bernas melalui kampanye dengan berbagai cara.
Saatnya menjadi pemilih cerdas dengan memilih Paslon yang memiliki kemampuan yang mumpuni dengan program-program kreatif dan inovatif membawa NTT menyongsong Indonesia emas.
Ketua Bappilu DPW Partai NasDem Provinsi NTT, Alexander Take Ofong mengimbau agar hindari politik uang dan berbagai modus transaksi lainnya yang merendahkan martabat manusia.
“Hindari politik uang dan berbagai modus transaksional lainnya, yang merendahkan martabat kita sebagai pemegang kedaulatan,” tegasnya, Selasa (26/11/2024) pagi.
Ia mengajak masyarakat agar pastikan tanggal 27 November, datang ke TPS, mengikuti arahan petugas KPPS dan menggunkan Hak Pilih secara bertanggung jawab. Jangan pernah boleh memilih Golput, karena dengan Golput, Anda membiarkan nasibmu lima tahun ke depan kepada orang lain.
“Saatnya menentukan masa depanmu sendiri. Satu suaramu berharga untuk NTT dan Kabupaten/Kotamu,” tegasnya.
Alex Ofong juga mengajak masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemilihan dan perhitungan suara, supaya tidak terjadi kecurangan di TPS.
“Kita semua bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu Kada yang Jurdil dan bersih. Beri suaramu dan jagalah suaramu,” tandasnya.
Sebelumnya, Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nyimas Latifah Letty Aziz, menyoroti pentingnya Pilkada sebagai wujud kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi.
Hal ini disampaikan dalam Webinar BRIN Insight Every Friday (BRIEF) dengan tema “Pilkada Serentak, Apa yang harus kita lakukan?” yang dihelat melalui Zoom dan Live Streaming di kanal YouTube BRIN Indonesia pada Jumat (22/11/2024).
Pilkada serentak membawa tantangan, seperti potensi konflik antarmasyarakat, sengketa hasil pemilu, dan kerusakan nilai sosial. Letty menekankan bahwa masyarakat harus cerdas dalam memilih pemimpin untuk menghindari efek negatif seperti politik uang yang merusak demokrasi.
“Politik uang hanya akan menghasilkan pejabat yang berburu rente dan korupsi anggaran publik,” terangnya.
Selain itu, ia mengingatkan tentang kasus-kasus korupsi yang kerap terjadi di daerah, baik akibat lemahnya pengawasan birokrasi maupun praktik manipulatif selama proses Pilkada.
“Korupsi sering kali dimulai dari mahalnya biaya pencalonan dan kampanye. Hal ini harus diantisipasi dengan pengawasan efektif dari penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu,” tambahnya.
Menurut Letty, pemimpin ideal adalah mereka yang berintegritas, inovatif, transparan, dan tidak koruptif. Mereka juga harus memiliki visi dan misi yang jelas, adil, serta memahami kompleksitas masalah daerah.
“Pemimpin yang baik harus mampu mengelola anggaran dengan bijak meski terbatas, tanpa alasan kekurangan dana untuk pembangunan,” ujarnya.
Letty menekankan pentingnya pendidikan pemilih, terutama bagi generasi muda dan pemilih pemula.
“Pemilih harus memahami teknis pemilu, mulai dari proses pendaftaran hingga cara mencoblos dengan benar. Partisipasi aktif sangat penting untuk memastikan suara sah dan Pilkada berlangsung secara jujur dan adil,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menganggap Pilkada sebagai sekadar ritual demokrasi, tetapi sebagai proses yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
“Gunakan hati nurani untuk memilih pemimpin yang capable dan berakhlak. Pilihan kita menentukan masa depan bangsa,” imbuhnya.
Letty mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024.
“Jangan sia-siakan suara Anda. Pilihlah pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata dan kesejahteraan bagi masyarakat,” pesannya.
Dengan partisipasi aktif dan pemilihan yang cerdas, Pilkada serentak diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang mampu memajukan daerah, memberantas korupsi, dan memperkuat demokrasi lokal di Indonesia.
Dalam sesi tanya jawab, Letty menjelaskan pentingnya peran lembaga riset dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, BRIN memiliki tanggung jawab tidak hanya melakukan penelitian, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam Pilkada.
Selain itu, Letty menyampaikan bahwa civitas BRIN harus berperan aktif dalam menyampaikan hasil riset mereka kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media. Ia menyoroti perlunya edukasi terhadap bahaya praktik-praktik manipulatif seperti serangan fajar yang sering terjadi menjelang hari pemilihan.
“Riset yang kami lakukan tidak hanya menghasilkan buku atau kebijakan, tetapi juga harus bermanfaat secara langsung untuk masyarakat. Ini adalah bentuk pengabdian kami,” tegasnya.
Letty juga menyoroti kontribusi penelitian BRIN yang telah menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas Pilkada. Salah satu rekomendasi tersebut adalah pengembangan kode etik pemilu dan kolaborasi dengan lembaga seperti KPU dan Bawaslu untuk memastikan penyelenggaraan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, Letty mengungkapkan bahwa masyarakat dapat mengakses hasil-hasil penelitian BRIN melalui internet untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam.
Terkait teknologi, ia mengungkapkan bahwa meskipun teknologi seperti e-voting masih sulit diimplementasikan karena keterbatasan infrastruktur, rekapitulasi secara elektronik telah mulai diterapkan dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun, ia menekankan perlunya kajian mendalam untuk memastikan teknologi dapat digunakan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.
Di sisi lain, Letty mendorong masyarakat untuk memanfaatkan internet dalam mengenal calon kepala daerah. Ia menyarankan agar pemilih memeriksa rekam jejak calon melalui platform digital, mempelajari visi dan misi mereka, serta mengevaluasi program yang ditawarkan. Menurutnya, keterbukaan informasi yang ada saat ini dapat membantu pemilih membuat keputusan yang lebih rasional.
Rendahnya antusiasme masyarakat terhadap Pilkada dibandingkan dengan Pilpres juga menjadi perhatian Letty. Ia menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap peran kepala daerah perlu diubah.
“Pilkada bukan hanya soal memilih kepala daerah, tetapi juga tentang mendukung keberhasilan pembangunan nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pendidikan politik harus ditingkatkan untuk mengurangi angka golput yang masih menjadi masalah dalam Pilkada.
Letty juga membahas tantangan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama saat petahana mencalonkan diri. Ia mengakui bahwa praktik-praktik seperti mutasi jabatan tanpa mempertimbangkan kompetensi ASN masih sering terjadi. Untuk itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas untuk menjamin netralitas ASN dan memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan adil.
Perhelatan demokrasi merupakan langkah penting dalam menentukan kepemimpinan di tingkat lokal, yang berorientasi pada pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan Masyarakat. Pada Rabu, 27 November 2024, Indonesia akan menggelar Pilkada serentak yang mencakup 30 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, dengan total 545 daerah. (TIM/RN)
