RADARNTT, Atambua – Melakukan reses di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menekankan pentingnya kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang sejati bagi daerah perbatasan bukan sekadar wacana di meja Kementerian Luar Negeri.
Dihadapan ribuan warga dari 12 kecamatan, VBL menegaskan pentingnya menjadikan Kabupaten Belu sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang sejati. Bukan sekadar wacana di meja Kementerian Luar Negeri, tetapi proyek bersama Indonesia–Timor Leste yang nyata manfaatnya untuk membuka akses ekonomi, memperkuat ikatan sosial, mengukuhkan kedaulatan.
“Saya tegaskan, dorongan kami di parlemen akan memastikan terobosan ini terealisasi dalam tahun-tahun mendatang, sehingga masyarakat Belu benar-benar merasakan dampak positifnya,” ucap VBL.
Menurut Viktor, kawasan perdagangan bebas di perbatasan tidak hanya menyangkut aspek kedaulatan negara, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang bisa memberikan manfaat besar bagi kedua negara.
“Kita bicara soal wilayah perbatasan dengan Timor Leste. Dalam semangat ini, kita tidak hanya bicara kedaulatan, tapi juga dorongan ekonomi dan budaya yang saling menguntungkan,” kata Viktor.
Gubernur NTT periode 2018–2023 itu meyakini, jika kawasan perdagangan bebas itu terealisasi, akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi di sejumlah wilayah Pulau Timor, seperti Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Belu, dan Malaka.
Ia menjelaskan, wacana tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan pemerintah Timor Leste. Oleh karena itu, Viktor mendorong agar rancangan kawasan perdagangan bebas tersebut segera difinalisasi dan direalisasikan dalam waktu dekat.
“Ini harus terus didorong agar bisa terealisasi dalam beberapa tahun ke depan. Perdagangannya akan luar biasa dan memberikan keuntungan bagi daerah-daerah perbatasan,” ujarnya.
Viktor menambahkan, posisi strategis NTT yang berbatasan langsung dengan sejumlah distrik di Timor Leste menjadi modal utama dalam menjalin hubungan ekonomi lintas negara. Kabupaten TTU berbatasan dengan Distrik Oecusse, Belu dengan Bobonaro dan Maliana, serta Malaka dengan Distrik Covalima.
“RDTL (Republik Demokratik Timor Leste) sangat tergantung pada ekspor komoditas, sementara mereka kekurangan barang. Kita punya banyak barang yang mereka butuhkan. Ini potensi besar bagi perekonomian NTT,” tegas anggota Komisi I DPR RI itu.
Meski begitu, Viktor mengingatkan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah. Ia menegaskan, kawasan perdagangan bebas harus bebas dari aktivitas ilegal seperti penyelundupan senjata, narkotika, dan terorisme.
VBL juga mengatakan, tidak hanya mendengar setiap aspirasi tetapi memperjuangkan dengan tekad bulat untuk membangun masa depan yang sejahtera dan bermartabat dari perbatasan Belu untuk kejayaan Nusantara.
“Setiap aspirasi bukan hanya saya dengar, tetapi akan saya perjuangkan dengan kebulatan tekad. Bersama rakyat Belu, kita bangun masa depan yang sejahtera dan bermartabat, dari batas depan negeri, untuk kejayaan Nusantara,” tegasnya.
VBL didampingi Bupati Belu Wilibrodus Lay, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua DPRD, Pengurus Partai NasDem Kabupaten Belu dan Provinsi NTT dan DPRD Provinsi NTT Kasimirus Kolo.
Pada kesempatan itu, suara warga mengalir, menyuarakan realita terkait buruknya infrastuktur jalan, rumah yang masih jauh dari layak huni.
Merespons suara warga, VBL menegaskan bahwa realitas masalah warga adalah denyut nadi kehidupan, yang menuntut kehadiran semua.
“Ini adalah denyut nadi kehidupan, yang menuntut kehadiran kita tanpa kompromi,” tegas VBL.
VBL tak menampik bahwa tantangan kondisi keuangan negara saat ini dan efisiensi menjadi kunci untuk prioritas pembiayaan yang urgen dan mendesak serta dapat memberi efek berganda.
“Saya tidak menutup mata pada tantangan keuangan negara saat ini, efisiensi menjadi kata kunci. Namun, saya optimis: di tahun 2027, ketika kondisi fiskal kembali pulih, kita akan meluncurkan program infrastruktur yang tertunda. Jalan-jalan akan mulus, rumah-rumah akan tegak layak, dan harapan baru akan lahir dari tanah perbatasan ini,” pungkasnya.
Kegiatan Reses berlangsung di Aula Paroki Tukuneno, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan pada Rabu, 11 Juni 2025. (TIM/RN)
