RADARNTT, Kalabahi – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Alor mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait dinamika politik internal partai. Secara tegas, DPC PPP Alor menyatakan dukungan penuh terhadap hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III serta kepemimpinan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2025–2030.
Pernyataan tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan Dukungan Nomor: 01/DPCPPP,ALOR/XII/2026 yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPC PPP Kabupaten Alor, Drs. H. Abdul Madjid Nampira, dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Alor, Taufik T. Ambao, ST.
Dalam surat resmi itu, DPC PPP Alor menyampaikan bahwa langkah konsolidasi ini diambil demi menjaga kelangsungan roda organisasi partai dalam menghadapi persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Pihak DPC menilai restrukturisasi di tingkat pusat merupakan hal yang esensial demi efektivitas kinerja partai ke depan.
”Mendukung Keputusan Rakornas III untuk memberhentikan dan merestrukturisasi kepengurusan saudara Agus Suparmanto sebagai Waketum dan Taj Yasin sebagai Sekjen periode 2025–2030,” demikian bunyi poin pertama surat pernyataan resmi DPC PPP Kabupaten Alor.
Selain itu, DPC PPP Alor juga menegaskan komitmen tegak lurus untuk terus mengawal kepemimpinan nasional partai yang sah.
”DPC PPP Kabupaten Alor menyatakan Tegak Lurus untuk mendukung bapak Mardiono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Periode 2025–2030,” tegas pimpinan DPC PPP Alor dalam poin kedua pernyataan sikap.
Di sisi lain, dinamika internal pasca-Rakornas III ini turut memunculkan pandangan penyeimbang dari kubu internal yang terdampak maupun sejumlah kader di berbagai daerah. Sejumlah pengurus sebelumnya sempat menyuarakan penolakan terhadap keputusan pemecatan tersebut dan menilai bahwa mekanisme forum musyawarah atau keputusan penindakan pengurus perlu disikapi secara lebih komprehensif berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.
Kendati demikian, DPC PPP Kabupaten Alor memilih untuk berdiri di garis kebijakan DPP dengan harapan soliditas kader terjaga secara menyeluruh hingga tingkat daerah, demi menghadapi agenda-agenda strategis pemenangan partai pada Pemilu 2029 mendatang.
Dikabarkan sebelumnya, konflik internal PPP kembali mencuat setelah Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono memberhentikan Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum serta Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari posisi Sekretaris Jenderal untuk masa bakti 2025–2030.
Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP yang dipimpin Mardiono secara daring pada Selasa (27/10/2026). Pemberhentian kedua pengurus itu sekaligus menjadi bagian dari restrukturisasi kepengurusan partai.
Dalam keputusan rapat yang dibacakan pada akhir kegiatan, PPP menyatakan akan memberhentikan dan melakukan restrukturisasi terhadap jabatan yang sebelumnya dipegang Agus Suparmanto dan Taj Yasin.
Dilansir warta ekonomi, Ketua Mahkamah Partai DPP PPP, Erfandi, membenarkan keputusan tersebut. Menurut dia, langkah itu merupakan tindak lanjut dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang diselenggarakan kubu Mardiono di Makassar beberapa waktu sebelumnya.
“Betul, Mukernas Makassar memutuskan untuk mengevaluasi kepengurusan yang tidak aktif,” kata Erfandi, Rabu (28/10/2026).
Erfandi menjelaskan, persoalan tersebut bermula ketika sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai terkait keaktifan Agus Suparmanto dan Taj Yasin dalam menjalankan tugas organisasi.
Menurut Erfandi, Mahkamah Partai kemudian memutuskan bahwa keduanya melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Keduanya juga diminta kembali aktif berkegiatan di kantor DPP PPP serta mengikuti agenda organisasi.
Namun, Erfandi menyebut permintaan tersebut belum dijalankan sebagaimana yang diharapkan. Kondisi itu kemudian menjadi salah satu dasar bagi kubu Mardiono untuk mengevaluasi kepengurusan keduanya.
Keputusan pemberhentian tersebut kembali menyoroti persoalan soliditas di tubuh PPP, yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi perselisihan mengenai kepengurusan dan kepemimpinan partai. (TIM/RN)
