RADARNTT, Kupang – Undang-undang menyatakan secara jelas bahwa pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam satu bingkai NKRI, sehingga siapapun menjadi gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap memiliki hubungan kerja dengan pemerintah pusat dan mendapat dukungan tanpa melihat apa warna politik.
Demikian tegas mantan Wakil Walikota Kupang, Daniel Hurek, Selasa (17/9/2024) di Kupang, menjawab awak media terkait beredar kabar ada pihak tertentu mengklaim akan didukung pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat menetapkan tiga hal yaitu norma, aparatur sipil negara atau pegawai dan anggaran. Itu sudah pasti ditentukan pusat dan dijalankan oleh daerah, siapapun kepala daerahnya,” sebut Daniel Hurek.
Sementara, lanjutnya, pemerintah daerah bisa kreatif melakukan program pembangunan yang sesuai dengan potensi dan masalah spesifik lokal berdasarkan urusan wajib dan pilihan. Sesuai norma aturan yang sudah digariskan, ketersediaan sumber daya pegawai dan anggaran.
“Siapapun gubernur dan bupati/walikota tetap didukung penuh pemerintah pusat tanpa melihat apa warna politik,” tegasnya.
Demikian halnya DPR RI, kata Daniel Hurek, mereka memangku mandat rakyat dan memberi perhatian ke daerah pemilihan melalui fungsi anggaran. Dia berpengalaman ketika menjabat Wakil Walikota Kupang, pernah mengurus sesuatu ke Jakarta dan pernah dibantu seorang anggota DPR RI yang justru dikalahkan saat kontestasi pilkada.
“Jadi sangat tidak mungkin pemerintah pusat dalam hal ini presiden dan DPR RI hanya memperhatikan kepala daerah tertentu karena satu warna politik,” tegas Daniel Hurek.
Dia menyarankan agar para calon kepala daerah menawarkan gagasan dan pemikiran solusi pemecahan masalah mendasar masyarakat NTT bukan klaim-mengklaim yang tidak memiliki legalitas dan legitimasi yang kuat.
Hal senada disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Darius Beda Daton, siapa pun gubernur terpilih, dia melaksanakan tugas pemerintah pusat di daerah jadi pasti dibantu oleh presiden.
“Saya kira siapa pun gubernur terpilih, dia melaksanakan tugas pemerintah pusat di daerah. Jadi pasti dibantu oleh presiden, sekalipun berbeda partai atau tidak masuk koalisi KIM plus. Mungkin itu strategi kampanye saja,” tegasnya.
Beda Daton enggan berkomentar terkait boleh melakukan strategi kampanye seperti itu. Namun, menurutnya publik sudah cerdas melihat visi dan misi bakal calon yang akan dipilih. (TIM/RN)
