Oleh: Chudori Sukra
Saya mencoba bertandang ke rumahnya, saat ia sedang serius mengerjakan novel “Jenderal Tua dan Kucing Belang”. Ia bicara soal tantangan sebagai penulis yang hidup di negeri subur-makmur, namun paradoks kemakmuran masih terus dipertanyakan dalam karya-karyanya, khususnya dalam novel pertamanya, Perasaan Orang Banten (POB). Tentu saja ada pihak tertentu dari pemerintah yang menuduh karyanya telah merecoki dan merintangi jalan kebijakan politik. Tetapi, ia tetap tak bergeming dan membiarkan sejarah bergulir apa adanya.
Baginya, sudah terbiasa jika seorang penulis dianggap “tukang rusuh” oleh pemerintah yang korup dan sewenang-wenang. Meski begitu, sahabat saya ini tak pernah merasa dimusuhi dan didiskreditkan. Ia tetap menghadiri undangan para wartawan Antara untuk menjadi pembicara tentang “Pemuda dan Terorisme” di Kota Serang, serta membahas novel-novelnya di acara bedah buku yang diadakan di kampus Untirta maupun UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Ia memahami adanya oligarki penerbitan dan perbukuan sejak era Orde Baru. Baginya, hidup dari menulis dalam lingkungan yang sulit, harus betul-betul disiasati secantik mungkin, karena terdapat kemapanan mekanisme yang membekukan dan menjegal panggilan hidup para penulis. Padahal, panggilan hidup para penulis sungguh mulia, tetapi dibelenggu oleh cengkeraman yang bersifat tiranik. Itulah yang membuat banyak seniman terpaksa gulung tikar, atau bahkan mengalami writer’s block hingga memasuki era Pandemi Covid di tahun 2020 lalu. Itulah pula, yang membuat sang presiden penyair (Sutardji Calzoum Bachri) mengaku telah mengalami pencerahan (aufklaerung), justru di usianya yang ke-82 tahun, padahal semasa rezim Orde Baru ia pun cukup getol menyerang sosok Pramoedya Ananta Toer. (baca: “Menilai Karya Sastra secara Obyektif”, Kompas.id).
Sahabat saya ini, dengan lantang mempertanyakan, seberapa kuat para penulis Indonesia menjadikan sastra sebagai pilihan yang militan. Di tengah masyarakat dengan minat baca terendah di dunia, ditambah beban pundak yang membuat harga buku tak terjangkau lantaran harga kertas mahal di negeri yang kaya akan bahan baku (kayu). Padahal, tanpa adanya penerbit, tanpa pembaca, bahkan tanpa lingkungan budaya yang merangsang, nasib penulis bagaikan para prajurit yang memanggul senjata, meskipun mereka tahu bahwa perang akan selalu dikalahkan oleh pihak musuh.
Bagi sahabat saya ini, selama tiga dekade Orde Baru, ditambah tiga dekade sesudahnya, para penulis dan intelektual masih kalang kabut dan jungkir-balik. Mereka memisahkan kerjanya dari mata pencaharian sehari-hari, membelah dirinya dalam timbunan pekerjaan, serta memisahkan secuil waktu untuk menyempatkan diri bangkit di tengah waktu sepertiga malam. Selain tak menemukan ruang dalam hati mereka bagi sastra, sebagian masyarakat terus menaruh curiga terhadap makhluk marjinal yang dianggap angkuh ini. Sementara, pemerintah kita gemar mengunyah-ngunyah tabiat lama, masih saja menjadikan kebodohan dan ketakutan sebagai komoditas politik mereka.
Tapi menurutnya, beberapa dekade setelah era reformasi, hanya sedikit mengalami perubahan. Memang mulai terasa adanya iklim yang ramah bagi dunia sastra, tetapi generasi milenial masih sulit mencari cetakan ulang dari buku-buku karya Pramoedya, Seno Gumira, Pandji Sukma, Armin Bell, Putu Arcana, A.S. Laksana, dan lain-lain. Sirkulasi buku semakin meningkat, kaum borjuis menyadari bahwa buku memang ada gunanya, bahwa para penulis bukan sekadar si gila dan senewen yang halus budinya, bahwa mereka punya peran yang harus dianggap penting di tengah masyarakat.
Tapi kemudian, ketika jaminan ekonomi dan keadilan mulai berlaku bagi penulis, atau tepatnya, ketika ketidakadilan yang membebaninya mulai terangkat, ancaman lain bisa muncul, dan tidak kalah gawatnya dengan ancaman sebelumnya. Pihak penguasa yang dulu pernah mengucilkan dan menolak penulis, sekarang bisa berpikir bahwa ada faedahnya untuk mengasimilasi dan mengintegrasikan mereka, serta menganugerahinya sekelumit penghargaan, bahkan dipaksa cawe-cawe dalam kedudukan kursi politik.
Untuk itu, sahabat saya ini selalu memberi peringatan, bahwa dalam sejarahnya, sastra Indonesia adalah wahana penggugat kesewenangan dan pemberontakan. Itulah yang dia tuliskan dalam novel “Jenderal Tua dan Kucing Belang” yang membuat kita harus menyimaknya, karena ini adalah bacaan serius, dan tak mungkin disimak sambil cengar-cengir.
Kecuali dalam karya Perasaan Orang Banten yang pertama kali dilauncing di Rumah Dunia, Banten,sahabat saya ini berani menertawai diri sendiri, karena dia tak mau orang lain mendefinisikan hakikat keindonesiaan, selain diri kita sendiri. Seakan kesemrawutan budaya dan peradaban disebabkan ulah masyarakat konservatif yang tak mau berbaris dalam jajaran manusia modern dan hiper modern. Sementara baginya, segala kesemrawutan sistem dan kemiskinan di negeri subur-makmur ini, tak lain disebabkan ulah kaum elit penguasa yang memelihara ketakutan, serta menjadikan kedunguan sebagai komoditas politik belaka.
Meski begitu, melalui esai dan artikel yang “disuguhkan” di berbagai media luring dan daring, lokal maupun nasional, ia tak ragu untuk menawarkan jalan tengah. Saya menyebut kata “disuguhkan”, karena memang jarang sekali media-media luring dan daring di republik gemah ripah ini, yang mau merogoh koceknya hanya untuk sekadar memberi royalti. Di berbagai cerpen yang disumbangkannya, penggagas sastra monoteisme ini banyak mengungkap persinggungan antara agama dan peradaban hiper modern, kompleksitas wanita Indonesia, karakteristik lintas generasi, bahkan hingga eskatologi dan kematian.
Dalam cerpennya yang bertajuk “Kabar Kematian Seorang Pujangga” (litera.co.id), ia menggambarkan seorang sastrawan Indonesia yang memiliki karomah tingkat tinggi (maqam wali). Hingga apa-apa yang ditulisnya menjadi kenyataan sejarah, yang justru dialami oleh pembacanya sendiri.
Inilah kreasi profetik dan artistik sang pujangga dan sastrawan yang sulit tertandingi oleh profesi manapun. Terlebih oleh kedangkalan pikiran kaum penguasa yang maunya serba urik dan instan melulu. Menurutnya, jiwa sang sastrawan adalah jiwa-jiwa terpilih yang tak bisa direngkuh dan dikendalikan oleh political will kaum penguasa. Mereka harus gesit bagaikan belut, selalu berupaya mencari jalan keluar, bahkan harus pintar mencari rizki dari sumber manapun, untuk menjaga sikap istiqomah yang berkelanjutan.
Karena itu, upaya apapun untuk membelokkan watak sastrawan yang pemberang, pemberontak, seakan ditakdirkan harus gagal, tetapi di tangan Hafis Azhari (ya, inilah dia sahabat saya itu), sastra Indonesia harus bisa hidup dan menjiwai, bahkan menghibur pembacanya secara jenaka. Di situlah ia mengguratkan penanya, untuk menghasilkan novel Perasaan Orang Banten, yang sampai hari ini masih terus dikaji dan diteliti oleh kalangan intelektual, budayawan, akademisi dan para penulis milenial kita. Bahkan, pernah diusulkan mahasiswa agar menjadi buku pegangan sastra bagi para pelajar tingkat SMU (lihat skripsi Purwo Mawasdi: “Analisis Konflik dalam Novel Perasaan Orang Banten Karya Hafis Azhari, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMA”).
Bagi Hafis Azhari, suatu karya sastra harus mengena di hati masyarakat. Ia harus memiliki sumbangsih dalam pembangunan mental, mencegah stagnasi spiritual, rasa puas-diri, kejumudan, serta mengatasi segala kemerosotan intelektual dan moral. Sahabat saya ini, sekarang tinggal di daerah Rangkasbitung, dan melalui tulisan-tulisan yang menyebar di media daring, ia selalu mengingatkan kita agar terus berkarya dan memiliki rasa percaya diri, serta memliki hasrat yang tinggi akan perubahan dan perbaikan. Bahkan, ia tak bosan-bosan mendorong para penulis muda agar memiliki andil yang optimal di tengah arus perubahan moral dan transformasi spiritual akhir-akhir ini. (*)
Penulis adalah Anggota Mufakat Budaya Indonesia (MBI), penulis prosa dan esai untuk media Radar NTT, Kompas, Koran Tempo, Republika, dan lain-lain
