Oleh: Elencia Teuf
Pembangunan di Amarasi Barat perlu menempatkan lingkungan sebagai kepentingan politik utama, bukan sekadar isu tambahan setelah jalan, ekonomi, atau kepentingan kelompok.
Politik lingkungan di Kecamatan Amarasi Barat harus diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Masyarakat tidak cukup hanya menjadi penerima program pemerintah; mereka perlu dilibatkan secara nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan yang menyangkut lahan, air, hutan, pertanian, serta penanggulangan bencana.
Amarasi Barat menghadapi persoalan serius lingkungan yang sangat politik: longsor, kerusakan jalan akibat kondisi tanah dan curah hujan, perubahan pola pertanian, serta lemahnya keberlanjutan program konservasi. Penelitian menunjukkan bahwa faktor curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, dan penggunaan lahan sangat memengaruhi risiko longsor di kecamatan ini. Artinya, kebijakan pembangunan jalan, pertanian, dan tata ruang tidak dapat dipisahkan dari isu keselamatan dan ketahanan lingkungan.
Lingkungan sebagai kepentingan rakyat
Politik lingkungan seharusnya menjadikan kebutuhan warga sebagai ukuran keberhasilan pemerintahan. Ketika warga Amarasi Barat meminta penanganan titik longsor di Jalan Ikan Foti, mereka sebenarnya menuntut tanggung jawab politik: pemerintah daerah dan DPRD harus memastikan infrastruktur aman, anggaran tepat sasaran, dan penanganan bencana tidak tertunda karena keterbatasan administrasi.
Persoalan ini menunjukkan bahwa lingkungan bukan urusan teknis semata. Keputusan soal prioritas anggaran, pemilihan lokasi pembangunan, dan kecepatan respons pemerintah menentukan apakah masyarakat hidup aman atau terus menghadapi risiko. Karena itu, warga berhak menuntut transparansi data, rencana mitigasi, serta jadwal penanganan yang jelas.
Menghidupkan kembali kearifan lokal
Kearifan lokal Amarasi, khususnya sistem Mamar, merupakan modal politik lingkungan yang penting. Sistem ini mengelola lahan sekaligus menjaga tanah, air, dan tumbuhan melalui kepemimpinan tradisional seperti Raja Amarasi/Uis Pah dan penjaga Mamar atau Mataf. Pemerintah perlu menjadikan Mamar bagian dari kebijakan pembangunan, bukan hanya objek penelitian atau simbol budaya.
Kolaborasi antara pemerintah desa, kecamatan, tokoh adat, dan masyarakat tani dapat memperkuat konservasi sumber daya alam sekaligus menjaga ketahanan pangan. Hal ini penting karena penelitian di wilayah Amarasi menemukan bahwa kegagalan program reboisasi dan penghijauan berkaitan dengan melemahnya kepemimpinan lingkungan.
Pertanian ramah lingkungan
Pertanian di Amarasi juga memerlukan arah kebijakan yang lebih berkelanjutan. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida telah menjadi hal yang umum di sebagian wilayah pertanian Amarasi, sementara kesadaran akan dampak lingkungannya masih beragam di kalangan petani.
Politik lingkungan yang baik tidak boleh hanya melarang atau menghakimi petani. Pemerintah perlu menyediakan pendampingan, pupuk organik yang terjangkau, pelatihan pengendalian hama terpadu, serta pasar yang mendukung hasil pertanian ramah lingkungan. Dengan begitu, petani tidak harus memilih antara penghidupan keluarga dan kelestarian tanah.
Tuntutan kebijakan
Untuk Kecamatan Amarasi Barat, arah politik lingkungan sebaiknya mencakup:
- Menjadikan mitigasi longsor sebagai prioritas dalam perencanaan jalan dan tata ruang.
- Melibatkan masyarakat, tokoh adat, dan organisasi lokal dalam pengawasan pembangunan. Memperkuat sistem Mamar sebagai model konservasi berbasis komunitas.
- Mendorong pertanian ramah lingkungan melalui insentif dan pendampingan.
- Menjamin transparansi anggaran dan penanganan kerusakan infrastruktur akibat bencana.
- Menetapkan evaluasi berkala atas program reboisasi dan penghijauan agar tidak berhenti sebagai proyek formalitas.
Penutup
Politik lingkungan di Amarasi Barat harus berpihak pada rakyat dan generasi mendatang. Pemerintah, DPRD, tokoh adat, dan warga perlu membangun kesepakatan bahwa pembangunan hanya bermakna jika tidak mengorbankan tanah, air, keselamatan, dan sumber penghidupan masyarakat.
Jika kearifan lokal seperti Mamar diperkuat dan aspirasi warga didengarkan secara nyata, Amarasi Barat dapat menjadi contoh pembangunan yang tahan bencana dan berkelanjutan.
Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Nusa Cendana
