Oleh: Chudori Sukra
Dalam sejarah panjang politik dunia, sejak era kekhalifahan Islam hingga era post-modern, menunjukkan bahwa politik profetik seringkali gagal atau terkalahkan oleh kekuatan politik praktis dan pragmatis. Banyak politisi dan penguasa dunia, justru tergiur mempertahankan kekuasaan untuk mencapai cita-cita konvensional, dengan cara-cara menciptakan stabilitas, yang seringkali membuat para militernya terjebak ke dalam sikap-sikap anarkis.
Fenomena ini tertuang jelas dalam penggambaran novel Pikiran Orang Indonesia (POI), bahwa impian tentang sebuah sistem yang bersih, adil, dan transparan, kemudian meleset dan tersesat di perjalanan, demi cita-cita stabilitas nasional untuk mempertahankan kelanggengan status quo.
Pada bab 8 dipaparkan secara khusus mengenai sepak terjang Hitler berikut strategi militernya, untuk menciptakan dominasi kejayaan Jerman Raya. Kemudian berlanjut pada bab 18 mengenai kelicikan strategi Muawiyah selaku pendiri Dinasti Umayah, hingga pembunuhan Imam Husein melalui hukum pancung (tanpa proses pengadilan) di Padang Karbala.
Inilah yang membuat sebagian kalangan Wahabi menjuluki novel POI telah ditulis oleh seorang penganut Syiah dari Banten. Padahal, penulisnya hanya memaparkan kronologi kejadian politik sejak era 1965 hingga kejatuhan Soeharto di tahun 1998. Dalam momentum acara bedah bukunya di Rangkasbitung (baca kompas.id: “Memahami Skizofrenia dari Karya Sastra”) penulisnya menjelaskan secara lugas, bahwa kekuasaan yang diawali dengan kecurangan dan kebohongan, kelak akan menghadapi pertentangan yang tak berkesudahan.
Soeharto dan Muawiyah
Jika kita menelusuri kembali apa yang diwartakan novel POI tentang masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, di situ terdapat contoh yang relevan di negeri ini, mengenai perbedaan antara politik ideal dan pragmatisme politik. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai seorang pemimpin yang teguh pada prinsip-prinsip keadilan, moralitas, dan integritas. Pendekatan ini sering kali menempatkannya pada posisi yang sulit di tengah kondisi politik yang penuh dengan konflik dan ketidakstabilan. Akibatnya, ia menghadapi tantangan dari berbagai kelompok, termasuk Khawarij dan Muawiyah, yang akhirnya memunculkan perang saudara yang melemahkan kepemimpinan Ali.
Sedangkan Muawiyah, dengan kecerdikannya dalam berpolitik, ia tak segan-segan menggunakan propaganda dan manipulasi, bahkan pembunuhan karakter demi untuk mencapai tujuan politiknya. Muawiyah berhasil memusatkan kekuasaan, setelah mendirikan Dinasti Umayyah, kemudian menciptakan keamanan dan stabilitas, meskipun dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas.
Tak bisa dipungkiri, bahwa Hafis Azhari selaku penulis, yang telah banyak bergelut dengan filsafat politik Barat dan Islam (sejak menjadi mahasiswa Filsafat di UIN Jakarta), telah memparalelkan posisi Jenderal Soeharto dengan sosok Muawiyah, bahwa realitas politik modern seringkali menjebak para penguasa pada cita-cita konvensional yang lebih mementingkan stabilitas, keamanan, dan kelangsungan kekuasaan.
Contoh-contoh modern dari politik pragmatis ini dapat ditemukan di hampir setiap negara, termasuk negara-negara Islam. Bahkan, banyak diberlakukan juga oleh para penguasa yang tadinya berseberangan dengan gaya politik Hitlerian di era tahun 1940-an.
Soekarno dan Ali
Pemimpin yang cenderung idealis dan tidak pragmatis, seperti Bung Karno, Ali bin Abi Thalib, termasuk Yesus Kristus, seringkali dianggap gagal mengantisipasi tantangan-tantangan praktis di lapangan, yang akhirnya membuat mereka kehilangan kendali atau “dikalahkan” oleh lawan-lawan politik yang lebih licik dan tidak terikat oleh moralitas.
Di banyak negara, terutama yang mengalami konflik berkepanjangan atau transisi dari otoritarianisme ke demokrasi, pemimpin yang mengandalkan kekerasan, intimidasi, dan manipulasi, dianggap lebih berhasil dalam menciptakan ketertiban dibandingkan dengan mereka yang mencoba untuk tetap berada dalam batas-batas moralitas yang solid.
Stabilitas ini, pada gilirannya, memberikan ruang bagi pembangunan ekonomi, konsolidasi kekuasaan, dan pengembangan infrastruktur. Namun akibatnya, para komprador yang mengeruk keuntungan akan tinggal landas, sambil mengorbankan para aktivis, jurnalis dan intelektual (Munir, Marsinah, Wiji Thukul hingga Udin Sjafrudin) sebagai landasan-landasan mereka.
Dalam novel POI, bahkan di akhir kekuasaan militerisme Orde Baru, telah dicatat dengan tinta emas (sastra Indonesia) bahwa politik pragmatisme masih dianggap sebagai alat yang ampuh untuk kelestarian status quo. Hal ini akan menjadi hikmah dan pelajaran serius bagi Presiden Prabowo, yang sekarang dituntut agar membuka mata hatinya, bahwa sejarah telah memberikan gambaran politik sebagai seni yang rumit dan seringkali tidak hitam-putih. Keseimbangan antara pragmatisme dan idealisme adalah kunci untuk mencapai tujuan yang lebih besar, tanpa kehilangan esensi dari nilai-nilai moral dan etika.
Sampai saat ini, sebagian elit politik kita tetap bertumpu pada nilai-nilai pragmatisme. Bahkan, dalam bentuknya yang paling kontroversial, seringkali dianggap satu-satunya jalan untuk mencapai stabilitas, kekuatan, dan kelangsungan pemerintahan. Namun, penting bagi kita untuk terus berusaha mencari keseimbangan, di mana idealisme moral dan pragmatisme politik dapat bersatu untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan stabil.
Demikian intisari dari novel POI yang terus menjadi perbincangan publik, bahwa politik kotor mungkin tampak lebih cocok untuk mempertahankan kekuasaan, seperti yang dilakukan rezim Orde Baru, Muawiyah hingga Hitler. Namun demikian, penulisnya konsisten mencarikan solusi dan keseimbangan, bahwa sosok Bung Karno dan Ali bin Abi Thalib merupakan cermin dari politik profetik yang menegakkan prinsip keadilan, dan tetap harus diperjuangkan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. (*)
Penulis adalah Anggota Mufakat Budaya Indonesia (MBI), pengasuh ponpes Riyadlul Fikar, Serang, Banten, juga menulis prosa dan esai di berbagai media nasional, seperti Kompas, Koran Tempo, Republika dan lain-lain
