Oleh: Armando Manek
Narasi sosial dalam ruang lingkup negara telah mementaskan banyak dinamika perpolitikan dalam panggung masyarakat yang plural, dan secara tegas memicu munculnya dialektika ide-ide republik dan ide kemanusiaan demi pencapaian narasi bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera dalam segala aspek pemerintahan dan aspek kemanusian. Perkembangan ini tidak terlepas dari peran aktif berbagai kelompok masyarakat yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan di tengah keberagaman. Namun, di balik kemajuan tersebut, masih tersisa persoalan mendasar terkait kesenjangan peran dan kedudukan, terutama bagi kelompok yang selama ini termarjinalkan.
Pertautan antara ide sosial, budaya, politik dan kemanusian dalam panggung masyarakat yang nyaris cepat, gesit, inovatif dan dramatis telah memunculkan banyak persoalan yang nyaris tidak habis dikupas tuntas. Misalnya satu diantara banyak persoalan besar dalam ruang lingkup masyarakat adalah kedudukan perempuan dalam tatanan sosial. Dengan kata lain bahwa posisi eksistensial perempuan dalam kaitannya dengan tatanan sosial cenderung berada pada posisi kelas dua ketimbang kita memandingkan dengan kedudukan kaum laki-laki yang secara umum ada pada posisi kelas pertama (Rocky 2024).
Peranan kaum patriakat terasa lebih dominan dalam struktur tatanan sosial. Perempuan seakan diberikan peranan sampingan yang sifatnya tidak menentu. Misalnya tradisi dari adat istiadat suku kemak, marae, dll yang mengharuskan belis perempuan dibayar lunas. Tradisi ini menempatkan perempuan pada kelas kedua karena sudah dibayar lunas. Konsekuansinya ketika KDRT perempuan dipaksa untuk tidak memberontak karena belis sudah dibayar lunas oleh pihak laki-laki. Contoh lainnya bahwa dalam tradisi adat Timor, perempuan tidak layak menempatkan posisi sebagai ketua adat.
Perempuan tidak boleh bekerja berat karena memiliki kekuatan fisik lebih lemah dari laki-laki, keterlibatan perempuan dalam politik dibatasi hanya 30 persen. Bahkan ada slogan yang menyatakan bahwa perempuan pada akhirnya kembali ke dapur bekerja untuk meyalani laki-laki. Jadi eksistensi perempuan di balik narasi culture merupakan cara berada yang tidak otentik, sebab cara beradanya kaum perempuan telah diciptakan secara absolut oleh laki-laki sebagai kelas kedua.
Jean Jacques Rousseau filsuf asal Prancis pernah menyatakan bahwa manusia sejak awal dilahirkan merupakan pribadi yang bebas namun tubuhnya selalu dirantai dengan borgol (Beraf 2012). Intrik dari pemikiran Rousseau mau menegaskan perihal paradox kekebasan yang dialami kaum perempuan bahwasanya manusia sejak lahir memiliki hak kebebasan namun kebebasan kaum perempuan tidak lagi menjadi hak milik kaum perempuan melainkan kebebasan yang terberi oleh kaum laki-laki.
Kenyataan akan persoalan ini memicu reaksi rasa ketidakadilan oleh kaum perempuan mulai bergema kemudian terkristalisasi dalam gerakan-gerakan pembebasan perempuan terutama dalam pentas di Eropa dan Amerika. Semangat tersebut kemudian menginspirasi lahirnya wacana kesetaraan gender yang menembus batas wilayah dan budaya, menuntut pengakuan hak-hak perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Dalam prosesnya, perjuangan ini menjadi simbol perlawanan terhadap struktur sosial yang mengekang, sekaligus panggilan moral bagi dunia untuk membangun tatanan yang lebih adil.
Historysitas perempuan
Dalam masa primitif yang ditandai dengan kehidupan kolektif, entah itu kaum perempuan dan kaum laki-laki memerankan hal sama dalam proses pemenuhan kebutuhan. Kenyataan akan kekurangan kebutuhan pada masa primitif menuntut kaum perempuan dan kaum laki-laki harus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi ini menciptakan system ketidakadilan bagi kaum perempuan karena ketidakmampuan secara fisik untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan dalam budaya patriarkat, system sosial laki-laki secara struktural memiliki kekuasaan yang lebih besar ketimbang perempuan dalam aspek politik, ekonomi, budaya dan keluarga.
Dominasi peran kaum laki-laki menyebabkan ketidakadilan gender, perempuan ditempatkan pada posisi subordinat. Perempuan diangap sebagai pribadi yang lebih lemah dan kurang mampu, namun kenyataan memperlihatkan perempuan memiliki kapasitas dan potensi dalam kontrbusi kehidupan masyarakat. Lebih dari itu dalam era pasca revolusi Prancis yang ditandai dengan periode pengolahan politik dan sosial radikal memberikan dampak dalam bidang sosial ekonomi dan politik³. Seruan dari era revolusi Prancis ini melahirkan ide keadilan, persaudaraan dan kebebasan (Inosensius 2025).
Perempuan secara tegas dalam system kebudayaan yang tidak adil mulai mendapat panggung kebebasan untuk memperjuangkan kesetaraan gender melalui gerakan-gerakan perempuan. Perempuan dalam kategori era revolusi Prancis ini, telah mendapatkan ruang kebebasan untuk meyuarakan haknya dalam hubungannya dengan kedudukannya dalam masyarkat sosial.
Menanti kebebasan
Perempuan yang dikatakan sebagai budak merupakan suatu pernyataan yang sangat keliru, sebab ada perempuan yang diperbudak oleh system dan ada juga yang mengoptimalkan hak kebebasanya dalam status sosial. Artinya bahwa eksistensi perempuan dalam kehidupan sosial merupakan cara berada yang ambiguitas. Misalnya setiap orang memiliki kebutuhan akan orang lain, namun di sisi lain, ada kekhawatiran dan ketakutan bahwa orang lain akan menguasai dan mengobjekkan dirinya. Cara berada yang ambiguitas ini, mendorong Simone De Beauvoir filsuf asal Prancis mengagas satu inti pemikiran dalam kesetaraan gender yakni kebebasan.
Kebebasan menurut Simone merupakan hal subjektivitas di mana penekanannya ada pada manusia sebagai entitas dari kebebasan itu sendiri. Perempuan dalam gagasan feminisme ala Simone adalah perempuan yang berani untuk mempertegas eksistensial dirinya sebagai entitas yang memiliki hak kebebasan untuk melawan (Siswadi 2022). Misalnya seorang karyawan perempuan yang mendapatkan kekerasan dari majikannya laki-laki, maka karyawan perempuan memiliki kebebasan untuk melawan majikannya dan bahkan bebas memilih untuk mengugat secara hukum. Simone menyatakan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh laki- laki harus sama dengan kebebasan yang dimiliki oleh perempuan.
Kebebasan yang otentik adalah kebebasan yang berdasarkan pada kesadaran dalam diri sendiri. Perempuan yang mangalami kesadaran akan eksistensi dirinya dapat diverifikasi melalui indikator khusus yakni kesadaran menjadi diri perempuan. Meskipun secara biologis ada unsur pembeda antara perempuan dan laki-laki, akan tetapi perempuan hanya menjadi perempuan karena keadaan masyarakat, yang membawanya pada kesimpulan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, bukan alam yang mendefenisikan perempuan, malainkan ia mendefenisikan dirinya sendiri dengan alam atas namanya dalam kehidupan emosional. Eksistensi manusia tidak terberikan oleh alam melainkan dengan bereksistensi manusia secara bebas terus mengusahakan dirinya sendiri.
Akhirnya dalam menyikapi persoalan eksistensial perempuan dalam budaya patriakat ini, pertama melalui jalur pendidikan kesadaran. Pendidikan kesadaran yang dimaksud adalah perempuan yang memiliki otonomi untuk menggendalikan diri, tubuhnya dan pikirannya sendiri. Perempuan tidak boleh mendefenisikan diri lewat relasi dengan laki-laki sebagai istri. Kedua memanfaatkan teknologi sebagai sarana penyaluran gagasan kesetaraan gender melalui kontek education. Ketiga meningkatkan keterampilan kesadaran dari sejak dini dalam hal kesetaraan gender.
Perjuangan perempuan melawan belenggu patriarki bukanlah sekadar urusan hak, tetapi juga tentang memulihkan martabat yang lama diabaikan.
Setiap langkah menuju kesetaraan adalah bagian dari perjalanan panjang membentuk dunia yang lebih adil, di mana perempuan dapat hidup tanpa takut dibatasi oleh pandangan kuno. Harapan itu lahir dari kesadaran bersama bahwa kebebasan bukanlah hadiah, melainkan hak yang harus dijaga. Sebab ketika satu suara dibungkam, sesungguhnya seluruh kemanusiaan ikut kehilangan nadinya.
Penulis adalah Alumnus Fakultas Filsafat Unwira Kupang
