Oleh: Sixtus Junior Faon
Di tengah tegangnya tekanan geopolitik dan jalannya gencatan senjata yang belum optimal di kawasan Timur Tengah, pertanyaan tentang moral universal yang sejak tahun 1948 tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) patut dipertanyakan. Apakah DUHAM masih dibasiskan pada nilai-nilai moral religius atau telah mengalami “imanenisasi” (Voegelin)? Jika telah mengalami “imanenisasi” atau pelepasan nilai-nilai religius sebagai basisnya, apakah DUHAM masih relevan diterapkan di tengah fakta post-sekularisme (Habermas) atau kebangkitan kembali agama-agama di ruang publik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dengan fakta konflik bersenjata yang terus berlangsung dan menjadi “mimpi buruk” bagi warga sipil yang menerima dampaknnya, baik itu berupa penindasan, kelaparan, pembatasan bantuan, maupun pembunuhan. Fakta ketertindasan para korban perang tersebut dengan sendirinya mengiyakan pandangan Eric Voegelin, salah seorang filsuf politik asal Jerman yang hidup pada abad ke-20, tentang “imanenisasi tatanan moral.” Voegelin mengkritik modernitas yang ia juluki dengan sebutan, “keangkuhan gnosis,” atau keangkuhan ilmu pengetahuan (Madung, 2014: 141).
Voegelin melihat bahwa superioritas gnosis modern tersebut berakibat pada “pembunuhan Allah,” dan konsekuensi dari “pembunuhan Allah” ialah pembunuhan terhadap manusia, yang dalam hal ini terungkap melalui peperangan di Timur Tengah. Dalam DUHAM pasal 1 dikatakan bahwa, semua orang dilahirkan merdeka dan membunyai martabat serta hak-hak yang sama (DUHAM, 1948). Pasal tersebut merupakan tafsiran sekular atas konsep Imago Dei dalam tradisi Kristiani, namun Secara gamblang dalam DUHAM pasal tersebut berbicara tentang kedaulatan setiap individu (Batista, 2025). Jika demikian maka kedaulatan Allah terhadap manusia seperti dalam konsep awal, yakni Imago Dei dihilangkan dalam penerapannya melalui konsep Hak Asasi Manusi (HAM) di mana manusia berstatus otonom.
Maka dari itu, peperangan yang melanda kawasan Timur Tengah sampai saat ini, jika dilihat berdasarkan kacamata Voegelin, merupakan akibat dari degradasi konsep moral universal yang dibasiskan pada nilai-nilai religius menjadi konsep moral universal yang dibasiskan pada nilai-nilai sekular. Hal tersebut yang disebut oleh Voegelin sebagai “imanensi tatanan moral”, atau mengalihkan perhatian dari nilai-nilai religius ke nilai-nilai sekular. Maka dari itu jika DUHAM yang dibasiskan pada nilai sekular diterapkan di era yang, oleh Habermas, disebut sebagai post-sekularisme (bangkitnya peran agama di ranah publik), maka DUHAM secara konseptual harus kembali pada reverensi nilai-nilai religius.
Beranjak dari “imanensi tatanan moral” tersebut, peperangan di Timur Tengah merupakan suatu bentuk penindasan pasca penindasan. “Penindasan” pertama ditujukan kepada Allah yang berakibat pada “matinya” orientasi moral pada nilai-nilai religius, sedangkan penindasan kedua ditujukan kepada manusia sebagai sesama manusia yang berdaulat atas diri sendiri tanpa intervensi eksternal. Ketidakpuasan karena hanya berkuasa atas diri sendiri membuka pintu ekspansi kedaulatan kepada orang lain, hal tersebut tampak nyata melalui peperangan dengan latar belakang tertentu.
Lalu, berkaitan dengan “imanensi tatanan moral” tersebut, apa peran masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menanggapinya. Indonesia terkhususnya NTT, merupakan daerah yang tidak pernah mencecap apa itu sekularisasi (pemisahan antara hal-hal sekular dan religus; agama dan negara). Sejak awal, melalui local wisdom, masyarakat NTT hidup dalam relasi inheren (tak terpisahkan) dengan kehidupan religius; Animisme, Dinamisme, Kekristenan, Islam, dll. Relasi inheren tersebut merupakan suatu kekayaan tersendiri bagi masyarakat di NTT, dan hal tersebut dapat dijadikan reverensi kebijakan pemerintah yang berlandaskan tatanan moral yang masih terikat dengan nilai-nilai religius.
Beranjak dari relasi tersebut, masyarakat NTT berandil penting untuk mempertahankan relasi inheren dengan nilai-nilai religius, namun bukan nilai religius “mentah” menurut doktrin tiap-tiap agama, melainkan nilai-nilai yang telah melalui proses dialog dan diterima secar menyeluruh oleh semua pihak. Kekayaan tradisi religius di NTT dapat menjadi kompas moral bagi pemerintah dalam setiap kebijakan, baik itu ekologi, pendidikan, infrastruktur, dll, agar selalu beranjak dan berefleksi dengan acuan pada nilai moral religius.
Namun, pemerintah di NTT juga perlu memperhatikan bahwasannya tekanan globalisasi dengan orientasi sukularistik yang merangsek masuk ke NTT merupakan tantangan bagi eksistensi dan salah satu peran agama-agama, yakni sebagai sumber moral. Maka dari itu, pemerintah melalui dialog dengan tokoh-tokoh agama di NTT harus mengokohkan relasi pemerintahan sebagai lembaga sekuler dan lembaga keagamaan, namun bukan untuk membentuk teokrasi lokal melainkan membangun dialog agar setiap kebijakan pemerintah selalu berada pada rel moral yang dibasiskan pada nilai-nilai religius. Dengan demikian upaya tersebut merupakan penolakan terhadap tatanan moral sekular, yang disebut Voegelin sebagai “imanenisasi tatanan moral.”
Dengan demikian, secara regional, nasional, maupun internasional, NTT dapat menjadi cermin tatanan moral sekaligus rujukan untuk merevitalisasi nilai-nilai religius yang “dimanentisasi” dalam tatanan moral universal. Keterikatan inheren dengan nilai-nilai religius mampu menempatkan NTT sebagai satu “bisikan” kecil yang mengatakan bahwa syarat dan penyebab peperangan di Timur Tengah, salah satunya ialah “imanentisasi” nilai-nilai religius yang menjadi basis tatanan moral universal. Akibat dari “imanentisasi” tersebut ialah lahirnya otonomi diri individu yang “mengambil jarak” dari lingkup sosial khusunsya nilai religius yang dianut setiap kelompok. Maka dari itu, peperangan yang terjadi dapat dilihat juga sebagai kebijakan yang kehilangan reverensi moral berdasarkan nilai-nilai religius.
Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
