Oleh: Gama Lusi Andreas Soge
Sejak bergulirnya desentralisasi pasca-Reformasi 1998, otonomi daerah diproyeksikan sebagai jalan keluar dari sentralisme pembangunan. Harapannya sederhana namun ambisius: mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memberi ruang bagi daerah untuk merumuskan masa depannya sendiri. Namun, lebih dari dua dekade kemudian, otonomi daerah masih dibayangi paradoks: kewenangan yang luas tidak selalu diikuti kapasitas fiskal yang memadai.
Secara struktural, hubungan keuangan antara pusat dan daerah masih didominasi oleh skema transfer, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam perspektif Public Finance, kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai vertical fiscal imbalance, yaitu; ketimpangan antara kewenangan belanja daerah dan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD). Akibatnya, banyak pemerintah daerah lebih berperan sebagai “pengelola anggaran” ketimbang “arsitek pembangunan”.
Masalahnya bukan semata pada besar-kecilnya transfer, melainkan pada desain insentif yang melekat di dalamnya. Transfer yang bersifat rutin dan formulaik seringkali mendorong ketergantungan fiskal. Dalam kerangka Douglass North tentang institusi, struktur insentif seperti ini cenderung melanggengkan perilaku birokratis yang konservatif, bukan inovatif. Daerah menjadi rasional untuk “menunggu” alokasi pusat ketimbang menggali potensi ekonomi lokal secara kreatif.
Di sisi lain, imajinasi kemajuan di tingkat lokal sering terjebak dalam paradigma pembangunan yang seragam: infrastruktur fisik, proyek mercusuar, dan belanja rutin birokrasi. Padahal, kemajuan tidak selalu identik dengan besarnya anggaran. Amartya Sen mengingatkan bahwa pembangunan sejatinya adalah perluasan kapabilitas manusia terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Dengan perspektif ini, keterbatasan fiskal seharusnya tidak menjadi alasan stagnasi, melainkan pemicu inovasi kebijakan.
Konteks daerah seperti di Nusa Tenggara Timur memperlihatkan kompleksitas ini secara nyata. Keterbatasan fiskal bertemu dengan tantangan geografis, infrastruktur dasar, dan kualitas sumber daya manusia. Namun justru di titik inilah imajinasi kebijakan diuji: apakah pemerintah daerah mampu keluar dari jebakan administratif menuju pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal?
Ada beberapa jalur strategis yang dapat dipertimbangkan sebagai pemicu inovasi kebijakan:
Pertama, reposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai instrumen strategis, bukan sekadar pelengkap. Optimalisasi sektor unggulan (bigpush pertanian, peternakan di Flores Timur dan pariwisata berbasis komunitas di Manggarai barat, misalnya) perlu dikembangkan dengan pendekatan rantai nilai (value chain), bukan sekadar produksi primer. Tetapi menuntut peran pemerintah daerah sebagai fasilitator ekosistem ekonomi, bukan sekadar regulator.
Kedua, inovasi dalam tata kelola anggaran. Pendekatan performance-based budgeting perlu diperkuat agar setiap rupiah belanja publik memiliki keterkaitan langsung dengan output dan outcome yang terukur. Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya tuntutan normatif, tetapi prasyarat efisiensi fiskal.
Ketiga, kolaborasi lintas aktor. Dalam kerangka Governance Studies, pembangunan tidak lagi dimonopoli negara. Kemitraan dengan sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal dapat membuka ruang pembiayaan alternatif sekaligus memperluas dampak program.
Keempat, restrukturisasi atau perampingan birokrasi: hemat struktur, kaya fungsi. Dalam perspektif administrasi publik, organisasi pemerintah yang efektif bukanlah yang gemuk secara struktur, melainkan yang tepat ukuran (right sizing), fleksibel, dan berorientasi fungsi. Prinsip ini sejalan dengan gagasan lean bureaucracy atau “miskin struktur, kaya fungsi”, yakni kondisi di mana jumlah unit dan jabatan diminimalkan, tetapi kapasitas dan keluaran pelayanan publik justru diperkuat. Literatur menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang terlalu kompleks akan meningkatkan biaya transaksi (transaction costs), memperlambat pengambilan keputusan, serta menciptakan tumpang tindih kewenangan (Osborne & Gaebler, 1992; Dwight Waldo).
Pendekatan ini di tahun 2005 – 2010, masa kepemimpinan politik Simon Hayon – Yosni Herin di Flores Timur telah dilaksanakan. Inovasi kebijakan ini menuntut pergeseran dari birokrasi berbasis jabatan struktural menuju dominasi jabatan fungsional berbasis kompetensi. Ini sejalan dengan Reformasi Birokrasi di Indonesia mengarah pada penyederhanaan eselonisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kelincahan organisasi. Dalam kerangka ini, perampingan struktur tidak boleh dimaknai sekadar pengurangan jabatan, tetapi transformasi menyeluruh menuju birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi kinerja (Thoha, 2006; Kristiadi, 1997). Dengan digitalisasi administrasi dan penghapusan unit yang tumpang tindih, pemerintah daerah dapat menekan belanja pegawai sekaligus mengalihkan sumber daya fiskal ke sektor produktif.
Pada akhirnya, persoalan utama otonomi daerah bukan sekadar keterbatasan transfer keuangan dari pusat, melainkan keterbatasan dalam membayangkan kemungkinan. Imajinasi kemajuan yang sempit akan selalu menghasilkan kebijakan yang repetitif dan tidak transformatif. Sebaliknya, imajinasi yang progresif (yang berpijak pada potensi lokal dan keberanian inovasi) dapat mengubah keterbatasan menjadi peluang.
Otonomi daerah, dengan segala keterbatasannya, tetap merupakan ruang politik dan ekonomi yang strategis. Ia bukan sekadar soal “berapa besar dana yang ditransfer”, tetapi “sejauh mana daerah mampu menciptakan masa depannya sendiri”. Dalam konteks ini, pertanyaan yang relevan bukan lagi apakah transfer pusat cukup, melainkan apakah daerah telah cukup berani untuk melampaui ketergantungan itu dengan menciptakan inovasi kebijakan strategis seperti ini.
Penulis adalah Warga Tanjung Bunga Flores Timur
