Oleh: Pius Lustrilanang
Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan langkah yang dapat dipahami dalam konteks tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berkembang sangat cepat dalam waktu singkat. Berdasarkan data yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, saat ini terdapat sekitar 27.877 SPPG yang telah beroperasi dan sekitar 12.000 SPPG yang masih berada dalam berbagai tahapan proses persiapan. Pada saat yang sama muncul temuan adanya kelebihan kapasitas sekitar 7.000 dapur dibanding kebutuhan nasional saat ini.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi BGN bukan lagi bagaimana memperbanyak dapur, melainkan bagaimana memastikan bahwa dapur yang ada benar-benar dibutuhkan, memenuhi standar, dan mampu beroperasi secara efisien. Dalam konteks itu, moratorium bukanlah keputusan yang keliru. Justru akan lebih berbahaya apabila pemerintah terus menambah titik baru tanpa mengetahui kondisi sebenarnya dari jaringan SPPG yang telah terbentuk.
Namun moratorium tidak boleh berhenti sebagai kebijakan penghentian sementara pembangunan dapur baru. Moratorium harus menjadi pintu masuk bagi audit nasional SPPG yang menyeluruh, objektif, dan tanpa pandang bulu. Jika tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki efisiensi anggaran, dan memastikan pemerataan manfaat program, maka audit harus menjangkau seluruh ekosistem SPPG, baik yang telah beroperasi maupun yang masih berada dalam tahap persiapan.
Selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada nasib sekitar 12.000 SPPG yang masih mengantre dalam proses persiapan. Padahal pertanyaan yang tidak kalah penting adalah: berapa banyak dari 27.877 dapur yang telah beroperasi benar-benar memenuhi standar BGN? Status operasional tidak otomatis berarti sesuai standar. Sebuah dapur mungkin telah memasak dan mendistribusikan makanan setiap hari, tetapi belum tentu memiliki tata letak yang memadai, alur kerja satu arah yang aman, ruang persiapan yang sesuai, sistem pengolahan limbah yang layak, ataupun standar higiene dan sanitasi yang ditetapkan.
Dalam program yang tumbuh sangat cepat, variasi kualitas seperti ini hampir tidak terhindarkan. Karena itu audit nasional harus dimulai dengan keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya. Program publik tidak boleh diukur semata-mata dari jumlah dapur yang beroperasi, tetapi juga dari kualitas fasilitas yang digunakan untuk melayani masyarakat.
Di sisi lain, angka 12.000 SPPG yang masih berada dalam proses persiapan juga tidak boleh diperlakukan sebagai satu kelompok yang seragam. Di dalamnya terdapat titik yang telah memperoleh persetujuan lokasi dan berstatus tahap persiapan, tetapi progresnya sangat beragam. Ada yang masih mencari investor, ada yang baru mengamankan lahan, ada yang sedang membangun, ada yang telah menyelesaikan konstruksi, dan ada pula yang tinggal menunggu evaluasi atau penempatan Kepala SPPG. Menyamakan seluruh kategori tersebut dalam satu kebijakan moratorium berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang serius.
Perlu dipahami bahwa status tahap persiapan dalam sistem BGN bukan sekadar status administratif tanpa konsekuensi. Setelah memperoleh persetujuan titik, yayasan atau mitra diberikan waktu sekitar 45 hari untuk menyelesaikan pembangunan. Dalam praktiknya, pembangunan fisik rata-rata membutuhkan waktu sekitar dua bulan. Pada saat yang sama, mitra juga harus mulai memesan peralatan dapur yang membutuhkan waktu produksi dan pengiriman sekitar satu bulan, serta kendaraan distribusi yang memerlukan proses karoseri hingga dua bulan. Sebagian besar pengadaan tersebut mensyaratkan pembayaran uang muka, bahkan tidak jarang mencapai 50 persen dari nilai kontrak.
Untuk satu unit SPPG berukuran 20 x 20 meter yang dibangun sesuai standar, kebutuhan investasi dapat mencapai sekitar Rp2,265 miliar. Angka tersebut terdiri dari pembangunan fisik bangunan sekitar Rp1,1 miliar, pengadaan peralatan dapur sekitar Rp463 juta, pembangunan instalasi pengolahan air limbah sekitar Rp50 juta, sistem ducting, exhaust, fresh air dan instalasi gas sekitar Rp104 juta, serta dua unit kendaraan distribusi sekitar Rp548 juta. Tidak sedikit pula mitra yang menggunakan pembiayaan perbankan sehingga bunga pinjaman telah berjalan sejak proses pembangunan dimulai.
Karena itu, ketika moratorium diberlakukan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak yang baru memperoleh persetujuan titik. Dampaknya juga dirasakan oleh mitra yang telah mengeluarkan investasi nyata dalam jumlah besar dan telah memenuhi kewajiban yang sebelumnya ditetapkan pemerintah. Inilah alasan mengapa audit nasional harus mampu membedakan secara tegas antara titik yang hanya memiliki status tahap persiapan dalam sistem dan titik yang telah menunjukkan komitmen investasi serta progres pembangunan yang substansial.
Namun audit nasional juga tidak boleh berangkat dari asumsi bahwa seluruh dapur yang telah beroperasi pasti memenuhi standar dan harus dipertahankan. Tujuan audit adalah mencari kebenaran operasional, bukan membenarkan seluruh kondisi yang telah terlanjur ada. Karena itu hasil audit harus berani membagi SPPG ke dalam tiga kategori yang jelas.
Pertama, dapur yang memenuhi standar dan layak dipertahankan. Kedua, dapur yang belum memenuhi standar tetapi masih layak diperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, dapur yang secara teknis tidak memenuhi standar dan tidak ekonomis untuk diperbaiki.
Kategori ketiga inilah yang selama ini sering dihindari dalam diskusi publik. Padahal kenyataannya bisa saja terdapat dapur yang sejak awal dibangun pada lokasi atau bangunan yang tidak memungkinkan penerapan standar BGN. Ukurannya terlalu kecil, alur kerja satu arah mustahil diterapkan, ruang persiapan dan produksi bercampur, sistem sanitasi tidak memadai, atau tidak tersedia ruang yang cukup untuk pengembangan. Dalam kondisi seperti itu, mengeluarkan biaya tambahan hanya akan menghasilkan dapur yang tetap tidak memenuhi standar. Mempertahankan fasilitas semacam ini justru berpotensi memboroskan anggaran dan mengurangi kualitas layanan.
Karena itu audit nasional harus memiliki keberanian untuk merekomendasikan penghentian operasional terhadap dapur yang memang tidak layak dan tidak mungkin memenuhi standar. Prinsip yang sama juga harus berlaku bagi dapur yang masih berada dalam tahap persiapan. Sebaliknya, dapur yang telah memenuhi standar, memiliki investasi nyata, dan berada di wilayah yang masih membutuhkan layanan harus memperoleh prioritas untuk diproses dan dioperasionalkan.
Rekomendasi yang paling rasional adalah melakukan audit nasional terhadap seluruh SPPG dengan klasifikasi yang transparan dan terukur. Seluruh dapur operasional harus dinilai berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap standar BGN. Seluruh dapur dalam tahap persiapan harus dipetakan berdasarkan progres pembangunan dan besarnya investasi yang telah direalisasikan. Dari hasil audit tersebut, pemerintah dapat mengambil keputusan yang objektif: mempertahankan yang layak, memperbaiki yang masih dapat diperbaiki, menghentikan yang tidak layak, dan mempercepat operasional fasilitas yang telah memenuhi standar serta berada di wilayah yang membutuhkan layanan.
Program Makan Bergizi Gratis telah memasuki fase yang berbeda. Tantangannya bukan lagi ekspansi, melainkan konsolidasi. Pada fase ini, ukuran keberhasilan tidak lagi ditentukan oleh berapa banyak titik baru yang dibuka, tetapi oleh kemampuan negara memastikan bahwa setiap dapur yang dipertahankan benar-benar layak, efisien, dan mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Moratorium akan menjadi kebijakan yang tepat apabila digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan audit habis-habisan terhadap seluruh sistem. Sebaliknya, moratorium akan kehilangan maknanya apabila hanya menghentikan dapur yang belum beroperasi sementara menutup mata terhadap persoalan yang mungkin masih terdapat pada dapur yang sudah berjalan.
Penulis adalah Mantan Anggota DPRRI dari Partai Gerindra
