Oleh: Agustinus Bili Mude
Pemandangan di beberapa titik lampu merah utama Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti di kawasan Lampu Merah Bundaran Tirosa, Lampu Merah Polda NTT, dan Oebufu, belakangan ini menyuguhkan sebuah ironi sosial yang mengiris hati. Di tengah deru kendaraan dan kepulan asap jalanan, jemari-jemari kecil anak-anak tampak sibuk menjajakan tisu, kerupuk, atau keripik emping hingga larut malam. Berlari mengejar lampu merah yang berganti hijau demi sekadar menawarkan barang dagangan, mereka yang seharusnya berada di rumah untuk belajar justru dipaksa bertarung melawan kerasnya jalanan demi menopang ekonomi. Fenomena pekerja anak jalanan ini bukan sekadar potret buram kemiskinan kota, melainkan sebuah alarm keras bagi masa depan generasi penerus di bumi Flobamora.
Jika kita merefleksikan persoalan ini melalui kacamata tanggung jawab moral—yang sangat relevan dengan corak masyarakat NTT yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan—anak-anak adalah masa depan yang wajib dilindungi hak tumbuh kembangnya. Setiap insan yang memiliki empati sosial tentu sepakat bahwa kesejahteraan sesama, terutama kelompok rentan, harus menjadi prioritas utama. Dari perspektif etika publik ini, membiarkan anak-anak menanggung beban ekonomi di luar kapasitas usia mereka di jalanan adalah bentuk pengabaian terhadap masa depan daerah yang kita bangun bersama.
Secara sosiologis, dinamika kehadiran anak jalanan di Kota Kupang menuntut kewaspadaan dan penanganan lintas sektor yang serius. Catatan dari Dinas Sosial Kota Kupang pada tahun 2021 menunjukkan angka kerentanan anak jalanan di kota ini pernah terdata berada di angka 395 jiwa, di mana loper koran dan penjual tisu menjadi bagian di dalamnya. Akumulasi kerentanan akibat himpitan ekonomi domestik warga urban pasca-pandemi bahkan sempat mencatat grafik akumulatif yang melonjak tajam hingga menyentuh angka 1.257 anak.
Meskipun per Juni 2026 saat ini Pemerintah Kota Kupang melaporkan adanya tren penurunan jumlah kehadiran fisik anak di jalanan berkat pengetatan patroli berkala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebanyak tiga kali sepekan, pendekatan represif di jalanan ini tidak boleh membuat kita menutup mata. Riset sosiologis dari Jurnal Basicedu tetap mengingatkan fakta pilu bahwa mayoritas dari anak-anak tersebut sebenarnya berstatus children on the street—mereka masih aktif bersekolah, namun terpaksa turun ke aspal karena ketiadaan jaring pengaman ekonomi yang kokoh di rumah.
Oleh karena itu, langkah taktis Pemerintah Kota Kupang dalam menggelar operasi penajaman secara humanis belakangan ini patut didukung. Kebijakan teranyar melalui sinergi lintas sektor antara Satpol PP, Dinas Sosial, hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) membawa angin segar karena mengedepankan metode asesmen hulu langsung ke rumah keluarga si anak. Intervensi struktural seperti jaminan kesehatan melalui BPJS gratis, pemenuhan administrasi bantuan sosial, hingga rencana pemberian bantuan modal usaha serta lapak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi orang tua adalah bukti nyata komitmen penyelesaian masalah dari akar ekonominya. Kita harus jernih melihat bahwa menjual tisu atau kerupuk adalah ikhtiar ekonomi yang halal. Opini ini tidak berniat memutus mata pencaharian kaum kecil, melainkan menuntut agar roda ekonomi keluarga dikembalikan ke tangan orang tua, bukan dibebankan pada fisik anak di malam hari.
Namun, catatan kritis terbesar yang wajib digarisbawahi ke depan adalah mengenai konsistensi pengawasan hulu dan pemilahan solusi. Pemerintah Kota Kupang tidak boleh memukul rata semua anak jalanan dengan penertiban yang kaku. Bagi anak-anak yang terpaksa berjualan karena faktor ekonomi orang tua, intervensi bantuan modal usaha dan lapak UMKM adalah langkah yang tepat. Tetapi bagaimana dengan anak jalanan yang berstatus yatim piatu? Bagi mereka yang tidak lagi memiliki ayah dan ibu, melarang mereka berjualan tanpa memberi kepastian isi perut adalah sebuah ketidakadilan struktural.
Untuk kasus darurat kemanusiaan ini, negara harus hadir secara utuh mengambil alih hak asuh sesuai mandat konstitusi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Sosial wajib memaksimalkan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk mengevakuasi anak yatim piatu dari kerasnya jalanan. Mereka harus ditempatkan di panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) resmi, dengan jaminan biaya hidup dan beasiswa pendidikan penuh hingga mereka mandiri. Penertiban jalanan di tahun 2026 ini jangan sampai menjadi ajang pemutusan mata pencaharian kaum papa, melainkan harus menjadi pintu penyelamatan martabat anak-anak telantar.
Urusan menyelamatkan masa depan anak-anak ini tentu tidak bisa dibebankan kepada pundak pemerintah daerah semata. Diperlukan sebuah gerakan semesta yang melibatkan seluruh elemen masyarakat NTT. Lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dunia usaha melalui optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR), hingga komunitas pemuda harus mengambil peran aktif. Rumah ibadah dan organisasi sosial dapat mendukung kampanye kota dengan mengajak warga mengalihkan uang koin jalanan menjadi dana sosial terstruktur di lingkungan terkecil. Dana tersebut dapat dioptimalkan untuk membiayai beasiswa anak-anak dari keluarga rentan, sehingga jaring pengaman sosial benar-benar tercipta di tingkat tapak dan tidak ada lagi alasan bagi seorang anak untuk putus sekolah demi menyambung hidup di jalanan.
Pada akhirnya, fenomena anak jalanan di Kota
Kupang bukanlah sekadar statistik fluktuatif di atas meja kerja birokrasi, melainkan cermin dari kualitas kemanusiaan kita bersama. Langkah taktis pengetatan patroli dan intervensi hulu per Juni 2026 ini harus kita kawal agar tidak terjebak dalam selebrasi angka penurunan sesaat. Kuncinya terletak pada kejelian memilah solusi: memberikan modal usaha bagi keluarga yang rentan, dan mengambil alih tanggung jawab asuh secara utuh bagi anak-anak yatim piatu yang sebatang kara. Sudah saatnya jemari kecil mereka tidak lagi mengetuk kaca mobil di bawah kepulan asap malam, melainkan menggenggam pena dengan penuh keyakinan di bawah lampu belajar yang hangat, merajut mimpi demi menjemput fajar baru NTT yang lebih adil, bermartabat, dan sejahtera
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
