Oleh: Vincent Gaspersz
Setelah menelusuri pernyataan resmi, laporan media internasional, pemberitaan nasional, pandangan ekonom, dan berbagai isu yang beredar, kesimpulan paling jujur adalah: Perry Warjiyo secara resmi mengundurkan diri karena “alasan pribadi”. Namun, alasan pribadi itu tidak pernah dijelaskan secara terperinci kepada publik. Pada saat yang sama, terdapat bukti kuat mengenai meningkatnya tekanan kebijakan, tekanan politik, dan perbedaan pandangan antara Bank Indonesia dan pemerintah sebelum pengunduran dirinya. Meskipun demikian, belum ada bukti terbuka yang dapat memastikan bahwa Perry dipaksa mundur oleh Presiden atau pemerintah.
Fakta yang telah dikonfirmasi
Perry Warjiyo mengajukan pengunduran diri secara sukarela pada 25 Juli 2026, sekitar dua tahun sebelum masa jabatan keduanya berakhir pada 2028.
Bank Indonesia menyatakan pengunduran diri itu dilakukan karena “alasan pribadi”. Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga memberikan penjelasan yang sama.
Istana menegaskan bahwa pengunduran diri tersebut bukan karena masalah kesehatan dan bukan karena tekanan pemerintah. Akan tetapi, pemerintah tidak menjelaskan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan “alasan pribadi”.
Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri tersebut dan akan menerbitkan Keputusan Presiden untuk memberhentikan Perry secara hormat. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti kemudian ditetapkan sebagai pejabat sementara Gubernur BI. Hal ini dijelaskan dalam pernyataan resmi Bank Indonesia dan pernyataan resmi Kementerian Sekretariat Negara.
Masalahnya, Perry Warjiyo sendiri belum memberikan penjelasan publik yang terperinci mengenai alasan pengunduran dirinya. Karena itu, “alasan pribadi” baru merupakan alasan administratif resmi, belum merupakan penjelasan substantif yang menjawab pertanyaan publik.
Berbagai faktor yang diduga berada di belakang pengunduran diri.
Perbedaan Kebijakan dengan Menteri Keuangan
Laporan investigatif Reuters menyebutkan bahwa ketegangan kebijakan antara Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meningkat sebelum pengunduran diri tersebut. Perbedaan utamanya berkaitan dengan arah kebijakan likuiditas. Pemerintah ingin memperbesar likuiditas perbankan agar kredit, investasi, dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Sementara itu, BI cenderung lebih berhati-hati karena likuiditas yang terlalu longgar dapat memperbesar tekanan terhadap rupiah dan inflasi.
Pemerintah sebelumnya menempatkan dana negara sekitar Rp200 triliun pada bank-bank milik negara agar dana tersebut masuk ke dalam sistem ekonomi dan mendorong penyaluran kredit. Namun, kebijakan ini berpotensi berlawanan dengan langkah BI yang berusaha menyerap likuiditas untuk menjaga nilai rupiah. Dengan kata lain, pemerintah menekan pedal gas pertumbuhan ekonomi, sedangkan BI merasa perlu menginjak rem untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Apabila kedua kebijakan ini tidak terkoordinasi, BI harus menanggung biaya stabilisasi yang lebih besar.
Reuters, berdasarkan keterangan sejumlah sumber yang mengetahui dinamika kebijakan tersebut, melaporkan bahwa ketegangan itu nyata. Namun, para pejabat yang dimintai tanggapan tidak mengonfirmasi bahwa tekanan pemerintah secara langsung menyebabkan Perry mundur. Karena itu, hubungan sebab-akibatnya masih merupakan dugaan kuat, bukan fakta final.
Tekanan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi
Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki agenda pertumbuhan ekonomi tinggi. Untuk mencapainya, pemerintah membutuhkan suku bunga yang relatif rendah, likuiditas besar, kredit murah, serta pembiayaan yang luas.
Masalahnya, kondisi rupiah justru memerlukan kebijakan yang lebih ketat. Penurunan suku bunga atau penambahan uang beredar ketika rupiah sedang melemah dapat mendorong keluarnya modal asing, meningkatkan permintaan dolar, memperburuk depresiasi rupiah, dan menaikkan harga barang impor.
Di sinilah muncul konflik tujuan:
Pemerintah menginginkan pertumbuhan cepat. BI bertanggung jawab menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Pemerintah ingin likuiditas diperbesar. BI harus mencegah likuiditas berlebihan menekan rupiah.
Perbedaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pemaksaan. Namun, hal itu menciptakan tekanan kebijakan yang sangat berat bagi seorang gubernur bank sentral.
Tekanan akibat pelemahan rupiah
Sebelum Perry mundur, rupiah mengalami tekanan berat dan berada di sekitar rekor terendah. BI harus melakukan intervensi pasar, mengelola suku bunga, dan menggunakan cadangan devisa untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar.
Sebagian anggota DPR menilai kebijakan BI tidak efektif karena rupiah tetap melemah meskipun intervensi telah dilakukan. Dalam rapat Komisi XI DPR pada Mei 2026, anggota DPR Primus Yustisio bahkan secara terbuka meminta Perry mempertimbangkan pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab.
Perry menanggapi kritik tersebut secara tenang dan menjelaskan bahwa kinerja BI seharusnya dinilai berdasarkan stabilitas nilai tukar, bukan mempertahankan rupiah pada satu angka tertentu. Namun, desakan mundur dari DPR menunjukkan bahwa tekanan politik terhadap dirinya telah muncul beberapa bulan sebelum pengunduran diri.
Dengan demikian, pengunduran diri Perry tidak terjadi dalam ruang kosong. Ia sebelumnya telah menghadapi kritik terbuka, pemeriksaan politik di DPR, dan tuduhan bahwa BI gagal menahan pelemahan rupiah.
Tekanan akibat kebijakan fiskal pemerintah
Sejumlah ekonom menilai BI telah dipaksa menanggung konsekuensi dari kebijakan fiskal dan program pemerintah yang menimbulkan kekhawatiran pasar.
Ketika investor mencemaskan besarnya belanja pemerintah, defisit anggaran, kualitas program, tata kelola, atau arah kebijakan ekonomi, mereka dapat mengurangi kepemilikan aset rupiah. Akibatnya, rupiah melemah dan BI harus melakukan intervensi lebih besar.
Ekonom Bhima Yudhistira, misalnya, menilai BI seperti dipaksa “mencuci piring kotor” dari berbagai manuver fiskal. Pernyataan ini merupakan analisis ekonom, bukan bukti bahwa pemerintah secara formal memerintahkan Perry mengundurkan diri. Namun, analisis tersebut menjelaskan mekanisme tekanan yang mungkin dialaminya.
Artinya, pemerintah membuat kebijakan fiskal ekspansif, sementara BI harus menanggung dampak moneternya berupa tekanan rupiah, keluarnya modal, kenaikan risiko negara, dan kebutuhan menggunakan cadangan devisa.
Kekhawatiran terhadap independensi Bank Indonesia
Pengunduran diri Perry juga terjadi ketika independensi BI sedang menjadi perhatian investor. Kekhawatiran muncul karena adanya perubahan peraturan yang memperluas tanggung jawab BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan agenda pemerintah.
Secara prinsip, bank sentral memang harus berkoordinasi dengan pemerintah. Namun, koordinasi berbeda dengan subordinasi.
Koordinasi berarti pemerintah dan BI menyelaraskan kebijakan dengan tetap mempertahankan kewenangan masing-masing.
Subordinasi berarti kebijakan moneter harus mengikuti keinginan politik pemerintah, meskipun bertentangan dengan kebutuhan menjaga inflasi, rupiah, dan stabilitas keuangan.
Pasar khawatir bahwa BI secara bertahap dapat diarahkan menjadi sumber pembiayaan program pemerintah atau dipaksa mempertahankan suku bunga rendah demi pertumbuhan. Kekhawatiran tersebut semakin kuat setelah muncul tokoh yang memiliki hubungan politik dan keluarga dengan Presiden dalam struktur kepemimpinan BI.
Reuters menyebut pergantian Gubernur BI akan menjadi ujian penting bagi independensi bank sentral. Dampaknya akan sangat bergantung pada siapa yang dipilih sebagai pengganti tetap Perry dan apakah tokoh tersebut memiliki kompetensi serta independensi profesional.
Kemungkinan perombakan tim ekonomi
Sebagian analis menduga mundurnya Perry merupakan bagian dari konsolidasi atau perombakan tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo.
Perry pertama kali menjadi Gubernur BI pada 2018 dan kembali diangkat pada 2023 pada era Presiden Joko Widodo. Karena itu, ia dapat dipandang sebagai bagian dari arsitektur kebijakan ekonomi pemerintahan sebelumnya.
Pengunduran dirinya membuka ruang bagi Presiden dan DPR untuk memilih gubernur baru yang lebih sejalan dengan agenda pertumbuhan pemerintahan sekarang.
Namun, sampai sekarang tidak terdapat pernyataan resmi bahwa pengunduran diri itu merupakan bagian dari perombakan tim ekonomi. Ini masih merupakan interpretasi politik berdasarkan waktu, konteks, dan perubahan komposisi pejabat ekonomi.
Faktor pribadi yang benar-benar bersifat personal
Kemungkinan bahwa Perry memang mundur karena pertimbangan pribadi tidak boleh diabaikan.
Ia telah mengabdi hampir 40 tahun di Bank Indonesia dan memimpin bank sentral sejak 2018. Beban menjaga perekonomian selama pandemi, ketidakpastian global, pelemahan rupiah, konflik kebijakan, kritik DPR, dan tekanan pasar tentu sangat besar.
Karena pemerintah telah menegaskan bahwa ia tidak sakit, “alasan pribadi” mungkin berkaitan dengan keluarga, kelelahan, pertimbangan kehidupan pribadi, atau keinginan mengakhiri perjalanan karier panjangnya.
Namun, semua kemungkinan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta karena Perry tidak memerinci alasan pribadinya.
Bagaimana dengan isu BI dipaksa mencetak uang?
Isu yang paling sensasional adalah bahwa Perry mundur karena menolak permintaan pemerintah agar BI mencetak uang untuk membiayai program atau menutup kebutuhan anggaran.
Sampai 29 Juli 2026, saya belum menemukan dokumen resmi, pernyataan langsung Perry, rekaman rapat, atau laporan investigatif kredibel yang membuktikan bahwa pemerintah secara eksplisit memerintahkannya mencetak uang dan ia kemudian mundur karena menolak perintah tersebut.
Isu itu mungkin muncul dari kekhawatiran terhadap perluasan peran BI, kebutuhan pembiayaan program pemerintah, penempatan dana negara pada bank pemerintah, dan pengalaman kebijakan pembelian surat utang selama pandemi.
Akan tetapi, kekhawatiran terhadap kemungkinan monetisasi utang tidak sama dengan bukti bahwa pemerintah telah memerintahkan pencetakan uang. Karena itu, isu tersebut harus ditempatkan sebagai spekulasi yang belum terbukti.
Apakah Perry benar-benar ditekan pemerintah?
Jawaban yang paling akurat adalah:
Tekanan kebijakan dan tekanan politik memang dapat dibuktikan keberadaannya.
Ada perbedaan pendekatan antara BI dan Kementerian Keuangan.
Ada desakan terbuka dari anggota DPR agar Perry mundur.
Ada tekanan berat akibat pelemahan rupiah.
Ada kekhawatiran pasar terhadap independensi BI.
Ada perubahan peraturan dan struktur kelembagaan yang membuat posisi BI semakin dekat dengan agenda pemerintah.
Namun, belum ada bukti publik yang membuktikan Perry menerima ultimatum, ancaman, atau perintah langsung dari Presiden agar mengundurkan diri.
Istana secara resmi membantah adanya tekanan. Sebaliknya, laporan Reuters menunjukkan bahwa ketegangan kebijakan telah meningkat menjelang pengunduran diri. Kedua hal tersebut harus dibaca bersama: pemerintah menyangkal pemaksaan langsung, tetapi lingkungan kebijakan yang penuh tekanan memang nyata.
Kesimpulan sementara
Alasan resmi Perry Warjiyo mundur adalah “alasan pribadi”, tetapi penjelasan itu belum cukup transparan karena tidak memberikan substansi apa pun kepada publik.
Sangat mungkin keputusan tersebut bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan akumulasi berbagai tekanan: konflik arah kebijakan dengan pemerintah, tuntutan pertumbuhan tinggi, pelemahan rupiah, kritik DPR, beban mempertahankan cadangan devisa, kekhawatiran terhadap independensi BI, dan kemungkinan konsolidasi tim ekonomi pemerintahan.
Karena Perry belum berbicara secara terbuka, tidak benar apabila langsung menyimpulkan bahwa ia pasti dipaksa mundur. Namun, juga terlalu sederhana apabila publik diminta percaya bahwa peristiwa luar biasa ini semata-mata merupakan urusan pribadi tanpa hubungan sedikit pun dengan ketegangan kebijakan yang terjadi sebelumnya.
Kesimpulan yang paling bertanggung jawab adalah: pengunduran diri itu secara hukum bersifat sukarela, tetapi berlangsung di tengah tekanan politik, moneter, fiskal, dan kelembagaan yang nyata. Apakah tekanan tersebut menjadi penyebab penentu hanya dapat dipastikan apabila Perry sendiri berbicara, surat pengunduran dirinya dibuka secara lengkap, atau muncul bukti lain yang dapat diverifikasi.
S&P menilai pergantian ini meningkatkan ketidakpastian kebijakan, walaupun belum langsung mengubah peringkat utang Indonesia. Karena itu, persoalan terpenting sekarang bukan sekadar siapa yang menggantikan Perry, melainkan apakah gubernur baru mampu menjaga independensi BI, stabilitas rupiah, kredibilitas kebijakan moneter, dan kepercayaan investor.
S&P melalui Reuters menegaskan bahwa ketidakpastian arah kebijakan inilah yang kini menjadi perhatian pasar.
Salam SUCCESS Cerdas Finansial!
Penulis adalah Lean Six Sigma Master Black Belt & Certified Management Systems Lead Specialist (Ahli Rekayasa Sistem dan Manajemen Sistem, Anggota Senior Institute of Industrial and Systems Engineers/IISE No. 880194630). Menulis Disertasi Doktor Teknik Sistem dan Manajemen Industri di ITB, 1991 tentang Keterkaitan Struktur Industri dengan Produktivitas di Indonesia
