Oleh: Yoga Duwarto
Kehidupan bernegara yang sehat tidak semata ditentukan oleh siapa yang memegang kekuasaan, seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi, atau seberapa mutakhir teknologi yang dimiliki. Hal yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana kekuasaan itu dikelola, di mana kepentingan ekonomi ditempatkan, sejauh mana hukum ditegakkan, dan bagaimana seluruh kemajuan tersebut diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat luas.
Dalam setiap pemerintahan manapun, terdapat relasi antara kekuasaan politik dan kekuatan modal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika ekonomi dan politik. Pemerintah selalu membutuhkan investasi, kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan dunia usaha untuk menggerakkan pembangunan. Sebaliknya, kelompok usaha pun membutuhkan kepastian hukum, akses pasar, infrastruktur, serta kebijakan yang memungkinkan roda ekonomi berputar.
Keterkaitan ini adalah realitas yang wajar dalam kehidupan bernegara. Persoalannya bukan terletak pada keberadaan kelompok pemilik modal itu sendiri, melainkan pada bagaimana pengaruh ekonomi ditempatkan di dalam sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Oligarki dalam hal ini perlu dipahami bukan sebagai satu entitas tunggal dengan kepentingan yang selalu seragam. Di dalamnya terdapat beragam faksi modal yang bisa saja bekerja sama dengan pemerintah untuk memetik manfaat kebijakan, saling berkompetisi satu sama lain, atau bahkan merasa dirugikan akibat keputusan negara. Konfigurasi ini terus bergerak mengikuti dinamika pergantian kekuasaan dan pergeseran peta ekonomi. Dalam praktiknya, persaingan antar-faksi ini kerap tidak lagi memakai cara konvensional, melainkan memperebutkan instrumen regulasi negara demi mengamankan posisi pasar dan melemahkan pesaing.
Oleh karena itu, persinggungan antara pemerintah dan kekuatan modal harus dikelola melalui aturan main yang transparan, persaingan yang sehat, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
Penegakan Hukum sebagai Penyeimbang Kekuasaan
Di titik inilah penegakan hukum kemudian menempati posisi yang menentukan. Lembaga penegak hukum, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga lembaga pengawasan lainnya, mutlak harus memiliki independensi dan kewenangan yang memadai. Tidak boleh ada pejabat, pengusaha, maupun kelompok kepentingan mana pun yang memperoleh kekebalan hanya karena kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan.
Demikian juga kita perlu menyadari bahwa korupsi modern tidak selalu berlangsung melalui transaksi suap langsung di bawah meja. Pengaruh dapat bekerja jauh lebih halus melalui perancangan kebijakan, pemberian konsesi, rekayasa pengadaan proyek, konflik kepentingan, hingga pembentukan regulasi yang secara spesifik menguntungkan kelompok tertentu. Apabila proses perumusan kebijakan ini luput dari pengawasan efektif, maka kepentingan segelintir kelompok akan mengambil alih ruang pengambilan keputusan negara. Dalam kajian tata kelola pemerintahan, pembajakan institusi semacam inilah yang dikenal sebagai state capture.
Ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup dilihat dari ramainya operasi penindakan atau banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan. Kemampuan aparat dalam menelusuri pemilik manfaat yang sebenarnya, membongkar jaringan konflik kepentingan, melindungi saksi, serta menjangkau anatomi ekonomi dan politik di balik sebuah perkara merupakan tolok ukur yang jauh lebih substantif. Hukum harus berdiri tegak sebagai batas bagi kekuasaan sekaligus pelindung bagi warga negara, tanpa memandang siapa yang sedang berkuasa.
Teknologi dan Kecerdasan sebagai Kekuatan Baru
Tata kelola negara masa depan tidak hanya diuji oleh relasi klasik antara kekuasaan politik dan modal. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), hingga kemunculan Artificial General Intelligence (AGI) kelak akan menghadirkan bentuk kekuatan baru yang mengubah cara negara dijalankan.
Pada satu sisi, kecerdasan buatan menawarkan peluang besar untuk membantu pemerintah membedah postur anggaran, mendeteksi anomali pengadaan barang dan jasa, memetakan potensi konflik kepentingan, meningkatkan mutu layanan publik, serta menyimulasikan dampak kebijakan sebelum diterapkan. Ketika kelak teknologi ini berkembang menuju AGI yang memiliki kapasitas penalaran lintas bidang jauh melampaui sistem komputasi hari ini, pengaruhnya terhadap administrasi pemerintahan, ekonomi, pendidikan, hingga penegakan hukum akan bersifat sangat fundamental.
Namun, kecanggihan teknologi tidak pernah otomatis melahirkan tata kelola yang bersih. Teknologi memang bisa memperkuat transparansi, tetapi pada saat yang sama bisa menjelma menjadi alat pengawasan yang mengekang kebebasan sipil. Algoritma mampu mendeteksi segala penyimpangan anggaran, tetapi juga bisa melanggengkan keputusan yang bias. Data dapat menjadi sumber pengetahuan publik, namun berisiko menjadi instrumen untuk konsentrasi kekuasaan baru apabila penguasaannya terpusat di tangan segelintir elite.
Di sinilah bahaya terbesarnya bertemu dengan persoalan lama kita. Jika hari ini negara gagal membendung state capture oleh kekuatan modal konvensional, maka di masa depan pembajakan negara itu hanya akan bermutasi menjadi monopoli atas data, infrastruktur digital, dan arsitektur algoritma oleh segelintir raksasa teknologi yang bersekutu dengan kekuasaan. Pertarungan masa depan bukan lagi sekadar soal siapa yang menguasai sumber daya alam dan anggaran, melainkan siapa yang mengendalikan kecerdasan buatan itu sendiri.
AGI dalam Kerangka Negara Konstitusional
Apabila AGI kelak diintegrasikan ke dalam sistem penyelenggaraan negara, kedudukannya harus dirumuskan secara ketat dalam kerangka konstitusi. Kecerdasan buatan dapat ditempatkan sebagai instrumen pendukung analisis kebijakan dan pelayanan masyarakat, tetapi kecanggihannya tidak boleh menjadi sumber legitimasi baru yang berdiri melampaui kedaulatan rakyat.
Kedaulatan tetap berada di tangan warga negara dan dijalankan melalui mekanisme demokratis yang sah. Setiap keputusan negara yang menyentuh hak asasi, kebebasan sipil, maupun penegakan hukum harus memiliki pertanggungjawaban manusia yang jelas. Pengoperasian sistem kecerdasan buatan di sektor publik wajib diimbangi dengan audit algoritmik yang diwajibkan undang-undang, pengawasan oleh badan etik independen, jaminan perlindungan data pribadi, serta hak warga negara untuk menggugat keputusan yang dihasilkan oleh mesin.
Teknologi sepenting ini tidak boleh dimonopoli oleh pemerintah, kelompok pemodal, ataupun korporasi teknologi tertentu. Pengembangan dan pemanfaatannya harus dikunci di dalam koridor kepentingan publik, keamanan manusia, dan akuntabilitas demokratis. Kecerdasan buatan bukanlah pengganti kedaulatan manusia, melainkan alat bantu untuk mengelola kompleksitas kehidupan bernegara.
Menuju Tata Kelola Peradaban
Kehidupan bernegara yang tangguh menuntut adanya keseimbangan yang terjaga antar-kekuatan utama yaitu kekuasaan politik yang tunduk pada konstitusi, kekuatan modal yang bergerak dalam aturan main yang adil, penegakan hukum yang independen, serta teknologi yang dikendalikan oleh tanggung jawab etis dan kelembagaan.
Pergantian rezim pemerintahan tidak selalu harus berarti perubahan konfigurasi kepentingan di baliknya. Begitu pula, lompatan teknologi tidak akan otomatis mengangkat derajat peradaban apabila tidak dibarengi dengan penguatan institusi pengawas dan kesadaran etis para penyelenggara negara.
Negara masa depan tidak cukup hanya mengejar status sebagai negara kaya, kuat secara politik, atau unggul secara teknologi. Negara harus memiliki kapasitas institusional untuk memastikan seluruh kekuatan tersebut bekerja di dalam batas konstitusi dan bermuara pada kesejahteraan manusia. Kekuasaan wajib memiliki batas, modal harus tunduk pada hukum, dan kecerdasan teknologi harus diikat pada tanggung jawab kemanusiaan.
Ukuran kemajuan sebuah peradaban pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa besar kekuasaan yang digenggam atau seberapa tinggi kecerdasan mesin yang berhasil diciptakan, melainkan oleh seberapa sanggup manusia merawat keadilan, kebebasan, martabat, dan kesejahteraan bersama.
Penulis adalah Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik
