Oleh: William Wilfridus Lamawuran
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat merupakan langkah monumental dalam upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, seperti banyak program raksasa lainnya, pelaksanaannya di lapangan menyimpan berbagai paradoks yang menimbulkan pertanyaan kritis, baik dari segi efektivitas, akuntabilitas, hingga keamanan pangan dan dampak kesehatannya.
Di berbagai daerah, kita membaca laporan makanan MBG yang rusak, basi, atau mengandung benda asing. Di Tuban, Jawa Timur, siswa menemukan belatung dalam makanan mereka. Sementara di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk di Kota Kupang dan Sikka, beredar foto dan testimoni siswa mengenai kualitas makanan yang hambar, tampilannya tidak menggugah selera, atau bahkan berbau tak sedap. Fenomena ini tentu bertolak belakang dengan semangat awal program yang mengusung kata ‘bergizi’.
Anehnya, di tengah sorotan publik, muncul klaim dari Badan Pangan Nasional bahwa program MBG telah meningkatkan Indeks Massa Tubuh (IMT) siswa di sejumlah wilayah. Pernyataan ini patut dikritisi. Apakah peningkatan IMT tersebut semata-mata akibat satu kali makan di sekolah? Apakah ada uji statistik yang sahih yang menunjukkan hubungan signifikan antara konsumsi MBG dan peningkatan IMT? Atau ini hanya kesimpulan spekulatif berbasis korelasi semu? Tanpa metodologi yang jelas, klaim seperti ini justru melemahkan kredibilitas pengelola program.
Dalam literatur kesehatan global, pakar seperti Michael Pollan dan Marion Nestle mengingatkan bahwa persoalan pangan tidak cukup ditangani dengan pendekatan teknokratis. Pangan adalah soal sistem: dari produksi, distribusi, penyimpanan, hingga konsumsi. Jika satu mata rantai bermasalah—misalnya pengangkutan makanan tanpa rantai dingin (cold chain) atau sanitasi dapur penyedia—maka risiko keracunan atau penyakit akibat makanan sangat besar.
Sanitasi pangan adalah aspek yang sering terabaikan dalam euforia pelaksanaan program. Sebagai contoh, apakah air yang digunakan oleh penyedia jasa makanan telah diuji kualitasnya? Bagaimana dengan pencucian sayur, pengolahan daging, atau kebersihan alat masak? Banyak penyakit bawaan makanan (foodborne illness) timbul dari praktik sanitasi yang buruk. WHO memperkirakan bahwa 1 dari 10 orang jatuh sakit setiap tahun karena makanan yang terkontaminasi.
Kita juga bisa belajar dari kebijakan makan gratis di negara lain. Di Finlandia misalnya, makan gratis di sekolah menjadi instrumen penting pendidikan gizi sejak dini, dan disiapkan oleh institusi yang diawasi ketat oleh otoritas kesehatan. Anak-anak diajarkan memilih makanan seimbang, disajikan dengan estetika yang menggugah selera, dan ada integrasi dengan kurikulum sekolah. Hal ini kontras dengan MBG di Indonesia yang terlalu berorientasi pada output—berapa banyak yang makan—bukan pada kualitas, pendidikan, atau kebiasaan jangka panjang.
Dalam konteks lokal, masyarakat NTT punya kearifan pangan sendiri yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dalam MBG. Singkong, jagung, kelor, dan ikan laut adalah sumber pangan bergizi tinggi yang dapat diolah dengan pendekatan kuliner lokal. Namun sayangnya, program ini terlalu tersentralisasi dalam format dan menu yang cenderung seragam secara nasional, tanpa mempertimbangkan konteks sosial-budaya dan sumber daya lokal.
Lebih lanjut, aspek evaluasi dan partisipasi masyarakat juga minim. Padahal, keberlanjutan program seperti ini bergantung pada kepercayaan publik dan umpan balik dari siswa, guru, orang tua, serta dinas kesehatan dan pendidikan daerah. Idealnya, ada sistem audit mutu pangan berbasis komunitas, termasuk pelibatan ahli gizi dan sanitasi lingkungan dari kampus-kampus lokal di NTT.
MBG tidak boleh hanya menjadi proyek mercusuar yang menyedot anggaran besar namun tak menyelesaikan akar persoalan gizi anak-anak Indonesia. Kita perlu pendekatan yang lebih ilmiah, partisipatif dan adaptif terhadap konteks lokal. Jika tidak, niat baik ini akan berubah menjadi jebakan kegagalan struktural—seperti banyak proyek besar sebelumnya.
Program ini bisa menjadi warisan baik atau justru menjadi catatan buruk dalam sejarah kebijakan publik. Pilihannya ada pada bagaimana kita mengelola implementasi dengan cermat, transparan, dan berbasis bukti, bukan sekadar klaim dan pencitraan. Saatnya program MBG ditata ulang agar bukan hanya memberi makan, tetapi benar-benar memberi makan yang sehat, aman dan mendidik.
Penulis adalah Dosen dan Peneliti isu kesehatan lingkungan. Tinggal di Kota Kupang – NTT.
