Oleh: Miransyah Koroh, S.KOM., M.A.P.
Di era ketika sebuah telepon genggam mampu menghubungkan seorang petani di pedalaman Flores dengan jutaan pengguna internet di seluruh dunia, ada paradoks yang menyedihkan terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penetrasi internet yang kian masif justru diiringi oleh merebaknya konten-konten bernuansa kekerasan, ujaran kebencian, hingga hoaks yang tersebar deras di berbagai platform media sosial.
Facebook, WhatsApp, TikTok, dan Instagram bukan lagi sekadar ruang berbagi tawa dan cerita — di tangan yang tidak bertanggung jawab, platform-platform ini menjelma menjadi arena pertarungan verbal, bahkan pemantik konflik sosial yang nyata. Fenomena ini bukan sekadar masalah teknologi. Ini adalah cerminan dari krisis literasi digital yang tengah melanda masyarakat NTT secara luas.
Wajah Kekerasan di Medsos NTT
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan verbal di media sosial di NTT mencuat ke permukaan. Mulai dari postingan yang mengandung penghinaan berbasis suku dan agama, penyebaran foto atau video tanpa izin yang merendahkan martabat seseorang, ancaman verbal terhadap tokoh publik dan aktivis, hingga kampanye hitam yang diwarnai fitnah menjelang musim pilkada. Di beberapa daerah, postingan di media sosial bahkan pernah memantik ketegangan antarkelompok yang nyaris berujung konflik fisik.
Yang membuat situasi ini lebih mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa pelaku kekerasan digital tidak selalu berasal dari kelompok yang berniat jahat secara sadar. Banyak di antaranya adalah warga biasa yang tidak memahami bahwa tindakan mereka — mem-forward berita palsu, mengunggah konten yang menghina, atau berkomentar kasar — adalah bentuk kekerasan yang sesungguhnya, dengan dampak psikologis dan sosial yang nyata bagi korban.
Mengapa Literasi Digital Menjadi Kunci
Literasi digital bukan sekadar kemampuan mengoperasikan ponsel atau membuka aplikasi. Dalam pengertian yang lebih luas dan substantif, literasi digital adalah kapasitas seseorang untuk memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi secara kritis dan bertanggung jawab di ruang digital. Ini mencakup kemampuan membedakan fakta dari hoaks, memahami jejak digital dan konsekuensi hukumnya, menghargai privasi orang lain, serta berkomunikasi dengan etika di dunia maya.
Di NTT, kesenjangan literasi digital masih sangat lebar. Data BPS dan berbagai survei menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang relatif rendah di banyak kabupaten, ditambah minimnya akses terhadap program edukasi teknologi yang berkualitas, menjadikan banyak warga sebagai pengguna media sosial yang rentan — baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kekerasan digital tanpa disadari.
Seseorang yang tidak memiliki literasi digital yang memadai cenderung mudah terprovokasi oleh narasi provokatif, mudah menyebarkan informasi tanpa verifikasi, dan tidak mampu memahami batasan antara kebebasan berekspresi dengan tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial.
Literasi Digital sebagai Benteng Pertahanan
Jika kita mau jujur, negara dan pemerintah daerah tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pendekatan represif — penangkapan dan pemidanaan berdasarkan UU ITE — sebagai satu-satunya solusi. Pendekatan hukum memang perlu sebagai efek jera, namun tanpa diimbangi upaya preventif berbasis edukasi, akar masalah tidak akan pernah benar-benar tersentuh.
Di sinilah literasi digital berperan sebagai benteng pertahanan pertama. Ketika seorang warga Kupang, Maumere, atau Labuan Bajo memiliki kemampuan untuk berpikir kritis sebelum menekan tombol share, memverifikasi sumber sebelum mempercayai sebuah berita, memahami bahwa setiap postingan memiliki konsekuensi hukum, maka probabilitas terjadinya kekerasan digital akan menurun secara signifikan.
Program literasi digital yang efektif harus menyentuh beberapa lapisan masyarakat sekaligus. Pertama, sekolah dan perguruan tinggi harus menjadikan literasi digital bukan hanya mata pelajaran tambahan, melainkan bagian integral dari kurikulum. Siswa perlu diajarkan bukan hanya cara mengoperasikan perangkat, tetapi juga etika berkomunikasi digital, hak dan tanggung jawab sebagai warga digital, serta cara melindungi diri dari ancaman siber.
Kedua, komunitas adat dan lembaga keagamaan — yang memiliki pengaruh sangat kuat di masyarakat NTT — perlu dilibatkan secara aktif. Para tokoh adat dan pemimpin agama bisa menjadi agen literasi digital yang paling efektif, karena mereka memiliki kepercayaan masyarakat yang tidak dimiliki oleh institusi pemerintah manapun.
Ketiga, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program edukasi digital di tingkat desa dan kelurahan. Pelatihan sederhana seperti cara mengenali berita bohong, cara melaporkan konten kekerasan, atau memahami privasi digital bisa memberikan dampak yang luar biasa jika dilakukan secara konsisten dan menjangkau masyarakat lapis bawah.
Tanggung Jawab Bersama
Kekerasan di media sosial bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum. Ini adalah masalah kolektif yang membutuhkan respons kolektif. Media massa lokal memiliki peran besar dalam mengedukasi publik sekaligus memodelkan jurnalisme bertanggung jawab. Organisasi masyarakat sipil perlu mengisi celah yang tidak mampu dijangkau oleh program pemerintah.
Dan setiap individu pengguna media sosial memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ekosistem digital yang sehat. NTT adalah daerah dengan keragaman budaya, suku, dan bahasa yang luar biasa. Keragaman ini adalah kekayaan yang tak ternilai. Namun di ruang digital yang kacau dan tanpa rambu, keragaman ini justru bisa dieksploitasi menjadi bahan bakar konflik. Literasi digital yang kuat adalah penjaga agar kekayaan ini tetap menjadi berkah, bukan bencana.
Penutup
Medsos adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Yang bisa dan harus kita lakukan adalah memastikan masyarakat NTT tidak menjadi korban dari ketidaktahuan mereka sendiri di ruang digital. Investasi dalam literasi digital bukan pengeluaran mewah — ini adalah kebutuhan mendasar, sekritis membangun jalan atau sekolah.
Sebab di era ini, jalan menuju perdamaian sosial dan keadilan juga melewati ruang digital — dan hanya mereka yang melek digitalah yang mampu berjalan dengan selamat di atasnya. Setiap jari yang bijak adalah satu langkah menuju NTT yang lebih damai.
Penulis adalah Profesional Bekerja di PLN – Icon Plus
