Oleh: Crispaskal Marko Peka
Demokrasi Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan sejak reformasi pada tahun 1998. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan ancaman serius terhadap demokrasi kita, yaitu konsolidasi oligarki. Oligarki adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan ekonomi dikuasai oleh sekelompok kecil orang atau keluarga yang kaya dan berpengaruh. Konsolidasi oligarki di Indonesia telah menjadi ancaman nyata bagi demokrasi kita karena beberapa alasan.
Pertama, oligarki memungkinkan segelintir elit menguasai politik dan ekonomi, sehingga memungkinkan mereka untuk memanfaatkan kekuasaan untuk tujuan pribadi dan kelompok mereka. Praktik korupsi dan nepotisme menjadi sangat umum dalam sistem ini, di mana kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga.
Kedua, oligarki ekonomi dapat mengendalikan sebagian besar sumber daya ekonomi, berdampak pada ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan di Indonesia. Sebagian besar penduduk miskin dan terpinggirkan sementara segelintir orang atau keluarga menjadi sangat kaya. Ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik.
Ketiga, oligarki sering kali memiliki kontrol atau pengaruh besar terhadap media massa. Ini memungkinkan mereka untuk memanipulasi opini publik dan menghilangkan kritik terhadap pemerintah. Dalam sistem demokrasi, media massa seharusnya menjadi pengawas kekuasaan dan memberikan informasi yang akurat kepada publik. Namun, ketika media massa dikendalikan oleh oligarki, maka fungsi ini tidak dapat berjalan dengan baik.
Keempat, kehadiran oligarki dan praktik penyalahgunaan kekuasaan mereka telah merosotkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan demokrasi. Ketika publik merasa bahwa pemerintah tidak bekerja untuk kepentingan mereka, maka kepercayaan terhadap sistem demokrasi akan menurun. Ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial, serta mengancam keberlangsungan demokrasi itu sendiri.
Contoh oligarki di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa sektor. Penguasaan sektor strategis seperti energi dan tambang, media massa, industri keuangan, dan properti oleh segelintir orang atau keluarga adalah contoh nyata dari oligarki. Fenomena keluarga pejabat menduduki posisi strategis, seperti Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, menjadi contoh bagaimana kekuasaan bersifat turun-temurun, bukan berbasis merit.
Untuk mengatasi ancaman oligarki, beberapa upaya dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan bisnis dapat membantu mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Transparansi akan memungkinkan publik untuk memantau kegiatan pemerintah dan bisnis, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Kedua, mendorong partisipasi aktif publik dalam politik dapat membantu mengimbangi kekuasaan elit. Partisipasi publik dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemilihan umum, demonstrasi damai, dan diskusi publik. Dengan partisipasi aktif, publik dapat memastikan bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan mereka.
Ketiga, mengawasi media adalah penting untuk memastikan bahwa media tetap independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan oligarki. Pemerintah harus bekerja untuk memastikan bahwa media massa dapat berfungsi sebagai pengawas kekuasaan dan memberikan informasi yang akurat kepada publik. Terakhir, memperkuat institusi penegak hukum adalah kunci dalam menghadapi oligarki.
Penguatan institusi penegak hukum dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan integritas lembaga penegak hukum, serta memastikan bahwa mereka dapat bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan oligarki. Dalam menghadapi ancaman oligarki, kita perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa demokrasi kita dapat berjalan dengan baik. Kita perlu meningkatkan transparansi, mendorong partisipasi aktif publik, mengawasi media, dan memperkuat institusi penegak hukum. Dengan upaya bersama, kita dapat memastikan bahwa demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan baik dan melayani kepentingan publik.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
