Oleh: Ricky Ckristovel Bangngu Koro
Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia belakangan ini tidak lagi sekadar menjadi dampak sampingan dari pembangunan, melainkan konsekuensi yang direncakan secara sistematis. Dari bentang alam daratan yang terkelupas demi tambang, hutan adat yang digusur atas nama perkebunan skala besar, hingga pencemaran pesisir demi proyek strategis, alam terus menjerit. Di tengah ancaman krisis iklim yang makin nyata, pertanyaan mendasar pun muncul: di manakah negara dan instrumen hukumnya? Jawabannya tragis: regulasi lingkungan yang seharusnya menjadi benteng pertahanan terakhir kerap kali tunduk dan kalah oleh kepentingan oligarki.
secara ideal, regulasi lingkungan dibentuk untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Prinsip polluter pays (pencemar membayar) dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) diciptakan sebagai instrumen kontrol agar eksploitasi tidak melampaui daya dukung bumi. Tetapi, dalam konteks politik-ekonomi hari ini, hukum lingkungan tidak lagi difungsikan sebagai alat perlindungan, melainkan direduksi menjadi komoditas transaksi politik.
Pembentukan Hukum yang ‘Dipesan’
Kemenangan oligarki atas regulasi lingkungan paling jelas terlihat dari proses pembentukan kebijakan. Kita menyaksikan bagaimana undang-undang dan peraturan turunan yang berkaitan dengan sumber daya alam lahir dari proses yang tergesa-gesa, minim partisipasi publik yang bermakna, serta kental dengan konflik kepentingan.
Penyederhanaan izin lingkungan melalui konsep kemudahan berinvestasi sering kali menjadi tameng untuk memangkas pengawasan. Syarat-syarat ketat seperti AMDAL yang tadinya merupakan syarat mutlak sebelum izin diterbitkan, kini kerap diturunkan statusnya sekadar menjadi formalitas administratif. Ketika regulasi dirancang untuk melayani segelintir pemegang modal ketimbang masyarakat luas, hukum telah kehilangan roh keadilannya.
Regulatory Capture: Negara dalam Genggaman Modal
Fenomena ini dikenal dalam ilmu politik sebagai regulatory capture suatu kondisi di mana lembaga regulator yang bertugas melindungi kepentingan publik justru dikendalikan oleh industri atau entitas yang seharusnya mereka awasi. Hubungan patron-klien antara penguasa dan pengusaha menciptakan lingkaran setan: pengusaha mendanai ongkos politik para pejabat, dan sebagai imbalannya, pejabat menerbitkan regulasi yang menguntungkan bisnis pengusaha tersebut.
Dampaknya, penegakan hukum lingkungan menjadi sangat tebang pilih. Pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat kecil atau masyarakat adat sering kali ditindak secara cepat dan tegas atas nama kepatuhan hukum. Sebaliknya, ketika korporasi besar melakukan kejahatan lingkungan seperti pembalakan liar, pembakaran hutan, hingga pembuangan limbah beracun proses hukum berjalan lambat, tumpul, atau bahkan dihentikan dengan dalih “demi kepentingan nasional”.
Dampak Nyata pada Keadilan Ekologis
Kekalahan regulasi lingkungan ini memicu kerugian luar biasa yang dampaknya ditanggung langsung oleh rakyat biasa. Bencana ekologis seperti banjir bandang, tanah longsor, dan krisis air bersih bukan lagi murni “takdir alam”, melainkan bencana buatan manusia (anthropogenic disaster) yang dipicu oleh kerusakan fungsi ekosistem.
Jika dilihat lebih jauh, terjadi ketidakadilan antar-generasi. Oligarki menikmati keuntungan finansial secara instan dari eksploitasi alam saat ini, sementara generasi mendatang diwarisi tanah yang tandus, air yang tercemar, dan krisis iklim yang mengancam kelangsungan hidup. Masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah berabad-abad menjaga alam justru terpinggirkan dan kerap menjadi korban kriminalisasi ketika mempertahankan tanah kelahirannya.
Pemulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang
