Oleh : Aloysius Wudi
Banyak masalah beberapa pekan terakhir menyingkap kegagalan sistemik yang tak lagi bisa ditutup-tutupi dengan jargon pembangunan sumber daya manusia Merdeka Belajar, begitu slogan yang dikumandangkan dari Jakarta. Namun di sebuah Sekolah Dasar di Nusa Tenggara Timur, seorang anak kelas lima justru memilih “merdeka” dengan cara yang paling menyayat: mengakhiri hidupnya sendiri.
Hampir bersamaan, kasus bullying di sekolah swasta elite kembali mencuat, mempertontonkan betapa rapuhnya sistem perlindungan anak di institusi pendidikan kita. Dua kasus, dua dunia yang berbeda, satu dari pelosok Indonesia Timur yang dilupakan, satu dari Jakarta yang dipuja. Namun keduanya menyuarakan narasi yang sama: negara sedang absen ketika anak-anaknya sedang sangat membutuhkan.
Ironi Komite Sekolah: Gotong Royong atau Gotong Beban?
Komite sekolah, yang konon sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pendidikan, kini lebih mirip lembaga pungutan terselubung. Banyak orang tua yang hidup pas-pasan dipaksa menanggung biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Adapun Komite sekolah menjadi ajang oligarki orang tua kaya yang mendikte kebijakan sekolah dengan cek mereka.
Pemerintah dengan nyaman bersembunyi di balik retorika “pendidikan gratis” sambil membiarkan sekolah-sekolah menarik pungutan melalui komite. Ini bukan partisipasi melainkan privatisasi terselubung yang memaksa orang tua menanggung beban yang konstitusi janjikan akan ditanggung negara.
Bunuh Diri Bocah SD: Jeritan yang Terlambat Didengar
Seorang anak SD tidak memutuskan bunuh diri karena satu tekanan tunggal, melainkan korban dari akumulasi kegagalan: guru yang overworked hingga tak punya waktu memahami muridnya, konselor sekolah yang tidak ada atau tidak terlatih, orang tua yang tertekan ekonomi hingga tak sempat melihat tanda-tanda bahaya, dan sistem pendidikan yang hanya mengejar angka tanpa peduli kesehatan mental.
Ketika tragedi terjadi, respons pemerintah bisa ditebak: pernyataan belasungkawa, janji investigasi, dan seperti biasa, pergi lalu sunyi. Tidak ada evaluasi mendasar terhadap kurikulum yang membebani, tidak ada penambahan psikolog sekolah, tidak ada perbaikan kesejahteraan guru agar mereka punya kapasitas emosional untuk peduli pada murid-muridnya.
Bullying dan Kelas Sosial: Kekerasan yang Dinormalisasi
Di ujung lain spektrum, kasus bullying di sekolah-sekolah “bergengsi” memperlihatkan bagaimana kultur kekerasan telah dinormalisasi sejak dini. Anak-anak belajar bahwa kekuasaan entah ekonomi, fisik, atau sosial, memberi mereka hak untuk menginjak yang lebih lemah. Sekolah merespons dengan pernyataan diplomatis, mediasi tertutup, dan upaya meredam publisitas.
Komite sekolah yang seharusnya mengawasi justru ikut melindungi reputasi institusi demi menjaga “investasi” mereka. Pemerintah? Sibuk dengan narasi Indonesia Emas 2045 sambil membiarkan generasi emas itu saling menghancurkan di ruang kelas.
Negara yang Pandai Berhitung, Bodoh Merasakan
Pemerintah fasih menyebut angka: berapa juta siswa terdaftar, berapa persen angka partisipasi, berapa banyak sekolah dibangun. Namun mereka buta terhadap apa yang tidak bisa diukur dengan angka: rasa aman seorang anak di sekolah, beban mental siswa yang dipaksa mengejar nilai, dan putus asa seorang bocil yang merasa tak punya jalan keluar.
Merdeka Belajar tanpa guru yang sejahtera adalah slogan kosong. Sekolah penggerak tanpa psikolog adalah bangunan tanpa jiwa. Kurikulum yang terus berganti tanpa evaluasi dampak mental pada siswa adalah eksperimen yang menjadikan anak-anak sebagai kelinci percobaan.
Saatnya Negara Kembali ke Kelas
Jika pemerintah benar-benar serius dengan pendidikan, solusinya tidak rumit: hapus segala bentuk pungutan sekolah negeri dan atur ketat pungutan di sekolah swasta, tempatkan psikolog terlatih di setiap sekolah, sejahterakan guru agar mereka punya kapasitas untuk peduli, dan ciptakan sistem pelaporan dan penanganan bullying yang transparan dan tegas. Tapi ini membutuhkan anggaran riil, bukan sekadar slogan. Ini membutuhkan keberanian politik untuk melawan oligarki pendidikan yang sudah terlalu nyaman dengan status quo. Dan yang paling penting, ini membutuhkan empati, sesuatu yang tampaknya sudah punah di koridor kekuasaan.
Sampai kapan kita akan menghitung kemajuan pendidikan dari jumlah gedung yang dibangun, sementara di dalam gedung-gedung itu, anak-anak kita menangis, diintimidasi, bahkan memilih untuk menyerah pada hidup? Bocah SD di NTT itu tidak bunuh diri karena lemah. Ia bunuh diri karena sistem kita yang gagal melindunginya. Dan darahnya ada di tangan kita semua, terutama mereka yang berkuasa namun memilih absen ketika anak-anak bangsa ini paling membutuhkan. Negara yang hebat tidak diukur dari seberapa tinggi gedung-gedungnya, tapi dari seberapa aman anak-anaknya tidur di malam hari.
Penulis adalah Alumnus Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang
