Oleh: Nahazon Da Costa Kire
Tragedi memilukan seorang anak Sekolah Dasar (SD) yang mengakhiri hidupnya di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya sekedar berita duka, melainkan cermin luka yang terus dibiarkan dalam sistem pendidikan dan struktur sosial kita. Kasus ini menyingkap kenyataan pahit bahwa di balik jargon “pendidikan untuk semua”, masih ada anak-anak desa yang tumbuh dalam sunyi, terhimpit kemiskinan, dan kehilangan harapan sejak usia sangat dini. Peristiwa ini tidak bisa dibaca sebagai persoalan individual atau kelemahan mental sebagai seorang anak semata. Hal ini merupakan gejala kemiskinan struktural yang menjalar hingga ruang kelas di desa-desa.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Provinsi NTT pada Maret 2025 masih berada di kisaran 18,6 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Di beberapa kabupaten, angkanya bahkan lebih tinggi: Kabupaten Sikka, Ende, Nagekeo, dan Timor Tengah Selatan mencatat persentase penduduk miskin di atas 20 persen.
Angka-angka ini menunjukan statistik dingin yang menampilkan realitas hidup ribuan keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar, kemiskinan tidak hanya berarti kesulitan membayar uang sekolah. Beban pembelian seragam sekolah, buku, alat tulis, iuran kegiatan, hingga biaya transportasi menjadi tekanan harian bagi keluarga miskin. Bagi anak-anak, keterbatasan ini kerap bertransformasi menjadi rasa malu, rendah diri dan ketakutan akan stigma sosial. Sekolah, yang seharusnya menjadi ruang aman untuk bertumbuh, justru berubah menjadi ruang sunyi yang penuh tekanan psikologis.
Dari sudut pandang filsafat sosial, pemikiran Pierre Bourdieu membantu kita membaca tragedi ini secara lebih sturktural. Bourdieu menjelaskan bahwa sistem pendidikan sering kali tidak netral, melainkan mereproduksi ketimpangan sosial yang telah ada. Anak-anak dari keluarga miskin memasuki sekolah dengan keterbatasan modal ekonomi, sosial, dan kultural. Ketika sistem pendidikan gagal menyadari ketimpangan awal ini, maka sekolah justru menjadi arena yang memperdalam luka sosial, bukan menyembuhkannya.
Situasi di desa-desa NTT memperlihatkan betapa minimnya dukungan psikososial bagi peserta didik. Layanan konseling hampir tidak tersedia, guru dibebani tugas administratif, dan perhatian terhadap kesehatan mental anak masih dianggap isu sekunder. Padahal tekanan hidup anak-anak dari keluarga miskin jauh lebih kompleks dibandingkan yang terlihat di permukaan. Tragedi ini menunjukan bahwa kegagalan sistem tidak hanya soal kurikulum sekolah, tetapi juga kegagalan mendengar jeritan sunyi anak-anak desa. Kondisi ini menuntut tanggung jawab serius dari pemerintah daerah maupun pusat.
Pendidikan gratis tidak boleh berhenti pada penghapusan biaya formal, tetapi harus mencakup dukungan nyata bagi keluarga miskin: bantuan perlengkapan sekolah, transportasi, makanan bergizi, serta pendampingan psikologis yang memadai dan tepat sasaran.
Pemerintah daerah perlu menjadikan data kemiskinan per kabupaten sebagai dasar kebijakan afirmatif, tidak hanya sekedar administratif tahunan. Tindakan lebih serius, negara perlu melihat pendidikan di wilayah seperti NTT sebagai agenda keadilan sosial, menjadi kewajiban konstitusional.
Ketika seorang anak desa kehilangan harapan hingga mengakhiri hidupnya, itu adalah kegagalan kolektif; kegagalan sistem sosial, pendidikan, dan moral kita sebagai bangsa yang berintegritas. Tragedi ini seharusnya menjadi titik balik.
Pendidikan tidak boleh hanya diukur dari angka partisipatif atau kelulusan, tetapi dari kemampuan menjaga martabat dan harapan hidup setiap anak. Jika desa terus terlupakan, maka sekolah-sekolah di sana akan terus menjadi ruang sunyi. Mengabaikan anak-anak desa adalah pembangunan yang kehilangan wajah kemanusiaannya.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
