Oleh: Febrianto Damasius Ginting
Korban pelecehan seksual tidak hanya berjuang melawan pelaku, tetapi juga melawan sistem yang sering kali gagal mengakui penderitaan mereka.
Tulisan ini lahir dari sebuah keprihatinan. Setiap kali kasus pelecehan seksual mendominasi diskursus publik, hampir selalu muncul gelombang solidaritas yang menyerukan pentingnya melindungi korban. Media memberitakan kronologi, masyarakat mengecam pelaku, dan negara menegaskan komitmennya menghadirkan keadilan. Sekilas, semua itu menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban semakin kuat.
Namun, di balik optimisme tersebut, tersimpan realitas struktur yang jarang terekspos. Bagi para penyintas, kekerasan tidak berhenti ketika pelecehan terjadi. Trauma justru memasuki babak baru ketika mereka memutuskan untuk berbicara. Mereka dituntut menjelaskan kembali pengalaman traumatisnya, menghadapi keraguan, menjawab berbagai pertanyaan yang menyudutkan, bahkan menunggu proses hukum yang berlangsung sangat lama. Ironisnya, sebelum memperoleh keadilan, korban sering kali lebih dahulu diminta membuktikan validitas bahwa luka yang mereka alami benar-benar ada.
Jalan Panjang Menuju Keadilan
Kegelisahan tersebut tidak lahir tanpa alasan. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2025 memperlihatkan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius yang belum mampu diatasi secara menyeluruh. Laporan tersebut tidak hanya mendokumentasikan berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan sepanjang tahun 2025, tetapi juga menunjukkan bahwa akar persoalannya masih bertumpu pada ketimpangan relasi kuasa, lemahnya perlindungan terhadap korban, serta belum optimalnya sistem penegakan hukum.
Sepanjang tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, meningkat sekitar 14,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut tentu dapat dipahami sebagai indikasi bahwa semakin banyak korban berani melaporkan pengalaman mereka dan sistem pendokumentasian semakin berkembang. Namun, pada saat yang sama, angka tersebut juga menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap perempuan masih berlangsung dalam skala yang sangat besar. Di balik setiap laporan yang tercatat, masih terdapat banyak korban yang memilih diam karena takut mengalami stigma, menghadapi relasi kuasa yang timpang atau tidak percaya bahwa sistem mampu memberikan perlindungan yang mereka harapkan.
Data tersebut juga menunjukkan bahwa 337.961 kasus atau sekitar 89,76 persen terjadi di ranah personal, seperti keluarga, relasi perkawinan, maupun hubungan intim. Fakta ini memperlihatkan ironi yang mendalam. Ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru menjadi lokasi yang paling rentan bagi perempuan mengalami kekerasan. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu, tetapi juga berkaitan dengan budaya, relasi sosial dan struktur kekuasaan yang masih menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan.
Persoalan menjadi semakin kompleks ketika korban memilih menempuh jalur hukum. Bagi sebagian besar penyintas, proses memperoleh keadilan sering kali tidak berjalan secepat yang diharapkan. Korban harus menghadapi pemeriksaan yang berulang, prosedur yang panjang, hingga berbagai bentuk intimidasi dan keraguan terhadap kesaksiannya. Tidak sedikit korban yang akhirnya merasa bahwa proses hukum justru memperpanjang trauma yang telah mereka alami. Realitas ini menunjukkan bahwa institusi penegak hukum kita masih bekerja secara kaku, sehingga menambah beban mental bagi korban.
Dengan demikian, persoalan utama yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya tingginya angka kekerasan terhadap gender perempuan. Tantangan yang jauh lebih besar adalah bagaimana memastikan bahwa setiap korban memperoleh pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum tanpa harus lebih dahulu membuktikan bahwa penderitaannya layak dipercaya. Selama sistem masih gagal menghadirkan jaminan tersebut, keberanian korban untuk berbicara akan selalu dibayangi oleh ketakutan bahwa mereka akan menjadi korban untuk kedua kalinya ketika mencari keadilan.
Krisis Pengakuan Menurut Axel Honneth
Filsuf Axel Honneth dalam The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts (1995), menjelaskan bahwa setiap manusia membutuhkan pengakuan agar dapat mempertahankan martabatnya. Pengakuan bukan sekadar simpati, melainkan ini merupakan kesediaan masyarakat mengakui pengalaman seseorang sebagai sesuatu yang nyata, bermakna, dan layak dihormati. Dalam perspektif Honneth, seseorang mengalami ketidakadilan bukan hanya ketika haknya dirampas, tetapi juga ketika pengalaman hidupnya diabaikan. Pengabaian tersebut melahirkan apa yang ia sebut sebagai bentuk penghinaan moral, yaitu situasi ketika seseorang kehilangan pengakuan atas kemanusiaannya.
Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa banyak korban pelecehan seksual merasa kembali tetap terluka setelah melapor. Mereka tidak hanya menghadapi proses hukum yang panjang, tetapi juga harus berhadapan dengan budaya yang masih gemar mempertanyakan korban. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, korban tidak hanya mengalami trauma akibat kekerasan yang dialami, tetapi juga kembali terluka oleh sistem sosial yang seharusnya melindungi mereka.
Fenomena tersebut semakin terasa di media sosial. Ruang digital memang membuka kesempatan bagi korban untuk memperoleh dukungan yang lebih luas. Namun, ruang yang sama juga melahirkan budaya penghakiman yang begitu cepat. Tidak sedikit korban menjadi sasaran perundungan, penyebaran identitas, bahkan tuduhan mencari perhatian. Akibatnya, media sosial tidak hanya menjadi ruang solidaritas, tetapi juga berubah menjadi ruang yang memperpanjang penderitaan korban.
Mengembalikan Martabat Korban
Penyelesaian persoalan pelecehan seksual tidak cukup dilakukan dengan memperberat hukuman bagi pelaku. Yang lebih penting ialah membangun budaya pengakuan terhadap korban. Negara perlu memastikan bahwa mekanisme pelaporan benar-benar aman, cepat, dan berpihak kepada pemulihan korban. Aparat penegak hukum perlu menghindari praktik yang justru memperpanjang trauma korban selama proses hukum berlangsung. Di sisi lain, masyarakat juga perlu mengubah cara pandangnya. Dukungan terhadap korban tidak boleh bergantung pada seberapa viral sebuah kasus, siapa pelakunya, ataupun siapa korbannya. Pengakuan terhadap penderitaan seseorang harus diberikan sejak awal, tanpa syarat, sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia.
Pada akhirnya, persoalan pelecehan seksual bukan hanya tentang menghukum pelaku. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana sebuah masyarakat memperlakukan mereka yang terluka. Hukum memang dapat menjatuhkan vonis. Namun, hanya masyarakat yang dapat mengembalikan martabat korban melalui pengakuan, penghormatan, dan keberpihakan yang nyata. Sebagaimana diingatkan Axel Honneth, keadilan selalu dimulai dari pengakuan terhadap sesama manusia. Selama korban masih dipaksa membuktikan bahwa penderitaannya layak dipercaya sebelum memperoleh perlindungan, selama itu pula kita belum benar-benar menghadirkan keadilan. Barangkali, ukuran paling jujur tentang keberadaban sebuah bangsa bukanlah seberapa berat ia menghukum pelaku, melainkan seberapa cepat ia berdiri di samping korban tanpa terlebih dahulu mempertanyakan lukanya.
Penulis adalah Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
