Oleh: Paskalis Setiawan Mamput
Dalam majalah The Economist yang terbit pada 14 Mei 2026 terdapat sebuah tulisan yang berisi keprihatinan terhadap kondisi Indonesia hari ini. Artikel itu berjudul “Indonesia, the biggest Muslim-majority country, is on a risky path.” Di dalamnya, The Economist mengungkapkan kritik dan kekhawatirannya terhadap arah kebijakan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo, khususnya dalam kebijakan ekonomi dan stabilitas keuangan. Konsentrasi kekuasaan dan melemahnya oposisi juga menjadi hal penting yang mesti diperhatikan. Kecenderungan budaya ABS (asal bapak senang) juga mulai menjadi normalisasi dalam lingkungan kerja para pejabat di pemerintahan. Alhasil yang tersisa adalah loyalitas, bukan rasionalitas.
Selama 21 bulan pemerintahan Prabowo ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fokus utama dalam usahanya untuk membangun negara. Dengan dalih Indonesia Emas akan terwujud jika masalah gizi buruk dan stunting dapat teratasi, program ini gencar diterapkan. Pemerintah mengandaikan bahwa program ini menjadi kunci bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
Tentu ada banyak kritik dari kaum intelektual tentang program ini, yang arah, tujuan dan alur logikanya sebenarnya tidak jelas. Selain itu dalam praktiknya, program ini juga tampak carut marut dan tidak transparan secara administrasi keuangan. Alhasil dampaknya adalah anak-anak di berbagai daerah yang menjadi korban keracunan massal karena program ini. Namun sayang, pemerintah seakan-akan menutup mata terhadap realitas ini dan program ini terus berlangsung di berbagai tempat di Indonesia tanpa arahan dan evaluasi yang jelas.
Fenomena ini menujukkan bahwa krisis yang dihadapi Indonesia bukan hanya sekadar krisis kebijakan, melainkan krisis dalam cara memahami dan menilai realitas. Hal ini terjadi karena banyak orang di dalam struktur pemerintahan lebih senang untuk cari aman dengan membangun sikap loyal kepada penguasa daripada mengambil sikap untuk menyuarakan kebenaran dan rasionalitas. Hal ini membuat kritik menjadi tumpul, kelompok oposisi semakin memudar dan proses dialektika berubah menjadi instruksi satu arah.
Dalam sejarah bangsa ini, sebenarnya kita memiliki banyak pemikir hebat yang melalui usaha, tulisan dan pemikirannya berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih logis, rasional, kritis, dan berimbang. Dua di antaranya adalah Tan Malaka atau juga sering disebut Bung Kecil dan Nurcholish Madjid yang juga dikenal dengan nama Cak Nur. Kedua tokoh pemikir Indonesia ini hidup dalam konteks waktu dan situasi yang berbeda. Dasar pemikirannya juga tidak pada jalan yang sama. Namun keduanya sama-sama menekankan tentang pentingnya rasionalitas ilmiah sebagai dasar untuk membangun kehidupan berbangsa yang lebih maju dan tidak terjebak dalam kepentingan kekuasaan.
Tan Malaka
Tan Malaka atau Ibrahim Datuk Tan Malaka hidup pada masa pra-kemerdekaan. Konteks situasi ini membuat pemikiran Malaka lebih dimaksudkan dalam rangka mengusahakan kemerdekaan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Kritik besarnya terhadap bangsa ini adalah kecenderungan berpikir tidak logis yang memungkinkan bangsa ini menjadi bangsa yang kerdil (Lelono, 2024). Ia menyebutnya dengan istilah logika mistik; pola pikir yang mengaitkan adanya hubungan sebab-akibat antara fenomena fisik dengan hal-hal rohani. Baginya cara pikir seperti ini cenderung meninabobokkan nalar kritis. Lewat Madilog (Materialisme, Dielektika, Logika) Malaka berusaha untuk mengajak masyarakat meninggalkan logika mistik dan beralih ke logika ilmiah.
Menurut Malaka logika ilmiah yang baik itu bersumber dari proses materialisme metodologis yang menyatakan bahwa hal yang patut kita percayai hanyalah yang bisa dibuktikan dengan metode ilmiah atau observasi empiris. Metode ilmiah dan data inilah yang kiranya harus menjadi pedoman utama dalam pembuatan kebijakan dalam pemerintahan, bukan malah berdasar pada asumsi belaka. Tanpa kebijakan yang berbasis data, kebijakan pemerintah hanya akan menjadi sekadar kegiatan penghamburan dana tanpa menyentuh akar persoalan yang dituju.
Selain itu Malaka, juga menekankan tentang pentingnya dialektika. Konsep dialektika dijelaskan dengan dua hukumnya, yaitu “negasi atas negasi” (pembatalan atas pembatalan) serta perubahan kuantitas menjadi kualitas yang menghasilkan loncatan dialektis. Baginya kebenaran tidak lahir dari kepatuhan buta terhadap kekuasaan, melainkan melalui proses pertentangan antargagasan dalam suasana akademis yang sehat. Oleh sebab itu pelemahan oposisi dan budaya ABS dapat dipahami sebagai gejala kemunduran demokrasi dan sekaligus kemunduran cara berpikir rasional.
Agama dan Peran kenabiannya
Kembali kepada judul artikel yang dipublikasi oleh The Economist. Dalam judul tersebut, Indonesia diidentikkan sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Hal ini memang benar adanya. Sebagai agama mayoritas, para pemikir Islam juga turut berperan dalam usaha memajukan bangsa. Salah pemikir Islam adalah Nurcholish Madjid atau sering dikenal dengan sapaan Cak Nur. Ia dikenal luas dalam pemikiran Islam dan pembaruannya di Indonesia. Slogan yang terkenal darinya adalah “Islam Yes, Partai Islam No”. Ia termasuk pemikir yang menolak konsep negara Islam dan lebih mendorong adanya modernisasi dalam cara berpikir Islam agar lebih ilmiah, progresif dan dinamis guna menemukan kebenaran yang universal (Lelono, 2024).
Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, nilai-nilai agama seharusnya menjadi sumber etika yang mendorong kejujuran, keadilan dan keberanian moral. Namun, sekarang ini, agama seakan-akan direduksi menjadi sekadar simbol atau identitas semata, ia kehilangan daya kritisnya terhadap kekuasaan. Menurut Madjid, agama tidak boleh diperalat untuk kepentingan duniawi, melainkan harus menjadi kekuatan moral yang otonom untuk menyuarakan kebenaran. Dalam fenomena kebijakan pemerintah yang carut marut ini, para pemimpin agama harus bersikap kritis dan berani menyuarakan suara kenabiannya bagi kebaikan dan kemajuan bangsa ini.
Dalam pesan Natal 2025, Kardinal Ignatius Suharyo menaruh perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang terjadi di negara ini, termasuk tentang korupsi. Ia mengungkapkan: “Korupsi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak tatanan kehidupan masyarakat. Praktik tersebut memperlebar ketimpangan dan ketidakadilan sosial, melemahkan solidaritas, serta menghambat terwujudnya kesejahteraan bersama” (Kompas/25/12/2025).
Keberanian untuk bersikap kritis, dialektis, logis dan realistis inilah yang dibutuhkan oleh para pejabat di pemerintahan kita dewasa ini. Lewat sikap kritis, dialektis dan realistis pemimpin akan menerapkan buah-buah program yang lebih memahami realitas, jelas tujuannya dan transparan dalam praktik pelaksanaannya. Dalam konteks inilah, pemikiran Tan Malaka dan Nurcholish Madjid menjadi penting untuk dianalisis secara kritis dan kontekstual. Dengan demikian proses demokrasi di negara mayoritas muslim terbesar di dunia ini menjadi semakin inklusif dan membangun.
Penulis adalah Mahasiswa Universitas Sanata Dharma
