Oleh: Nikolas Putra Ati
Anda tidak perlu memiliki dolar untuk menanggung dampak dari mata uang yang melemah.
Pada 16 Mei 2026, ketika nilai rupiah Indonesia terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto menanggapi kekhawatiran publik dengan sebuah pernyataan yang segera menarik perhatian: “Orang desa tidak memakai dolar.”
Sekilas, pernyataan tersebut tampak logis. Petani di desa-desa terpencil membeli makanan dengan rupiah, bukan dolar. Pedagang kaki lima di kota-kota kecil tidak melakukan transaksi menggunakan mata uang asing. Sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan belum pernah memegang uang kertas dolar Amerika Serikat. Namun, hal ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendalam: Jika masyarakat biasa tidak menggunakan dolar, mengapa melemahnya rupiah membuat kehidupan mereka menjadi lebih mahal?
Jawabannya mengungkapkan sebuah kenyataan mendasar tentang globalisasi yang sering kali diremehkan atau diabaikan oleh para pemimpin politik. Seorang warga desa mungkin tidak pernah menggunakan dolar secara langsung. Namun, bahan bakar yang digunakan untuk mengangkut makanan, pupuk yang digunakan untuk menanam tanaman, telepon pintar yang menghubungkan masyarakat pedesaan, obat-obatan yang tersedia di klinik setempat, bahkan mesin-mesin yang mendukung sektor pertanian, semuanya terhubung dengan rantai pasok global yang sangat bergantung pada perdagangan internasional dan mata uang asing.
Di dunia saat ini, seorang petani mungkin tidak membayar dengan dolar, tetapi banyak hal yang menentukan mata pencahariannya ditentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh ekonomi global yang menggunakan dolar. Inilah alasan mengapa nilai tukar sangat penting. Ketika rupiah melemah, barang impor menjadi lebih mahal. Dunia usaha menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi. Biaya transportasi meningkat. Tekanan inflasi bertambah. Pada akhirnya, biaya-biaya tersebut dibebankan kepada konsumen, termasuk masyarakat desa yang dianggap tidak memiliki hubungan dengan dolar.
Pernyataan tersebut mencerminkan masalah yang lebih luas dalam politik kontemporer: kecenderungan memisahkan indikator makroekonomi dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Statistik ekonomi sering kali disajikan sebagai angka-angka abstrak yang hanya dibahas oleh bankir, investor, dan pembuat kebijakan. Padahal, dampaknya sangat manusiawi.
Melemahnya mata uang bukan sekadar persoalan keuangan. Ini juga merupakan persoalan sosial. Hal tersebut menentukan apakah orang tua mampu membeli perlengkapan sekolah bagi anak-anak mereka. Hal ini memengaruhi harga minyak goreng, beras, dan bahan bakar. Kondisi ini membentuk peluang kerja dan kepercayaan dunia usaha. Yang terpenting, hal ini memengaruhi daya beli jutaan warga yang sudah berjuang menghadapi kenaikan biaya hidup.
Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi tekanan terhadap mata uangnya. Banyak negara berkembang mengalami tantangan serupa di tengah ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan dominasi dolar Amerika Serikat dalam sistem keuangan global. Namun, masalah utamanya bukanlah bahwa rupiah sedang melemah. Nilai mata uang memang naik dan turun.
Kekhawatiran yang lebih besar adalah bagaimana para pemimpin menjelaskan realitas tersebut kepada masyarakat. Ketika para pembuat kebijakan menganggap kekhawatiran mengenai nilai tukar tidak relevan bagi masyarakat biasa, mereka berisiko menciptakan kesan bahwa kerentanan ekonomi hanya memengaruhi kelompok elit perkotaan, investor, atau mereka yang bepergian ke luar negeri. Anggapan ini jelas tidak benar.
Masyarakat yang paling terdampak oleh mata uang yang lemah justru sering kali adalah mereka yang memiliki kemampuan paling kecil untuk menghadapi kenaikan harga. Ironisnya, masyarakat desa mungkin termasuk kelompok pertama yang merasakan dampaknya. Harga pupuk meningkat. Biaya transportasi menjadi lebih mahal. Barang-barang kebutuhan konsumen menjadi semakin sulit dijangkau. Daya beli rumah tangga menurun.
Dolar mungkin tidak pernah masuk ke dompet mereka, tetapi pengaruhnya jelas masuk ke dalam kehidupan mereka. Bagi Indonesia, melemahnya rupiah seharusnya tidak hanya memicu diskusi mengenai kebijakan moneter atau intervensi bank sentral. Kondisi ini juga harus mendorong percakapan yang lebih luas tentang ketahanan ekonomi. Mengapa ekonomi terbesar di Asia Tenggara masih sangat bergantung pada bahan baku impor? Mengapa banyak industri lokal masih rentan terhadap fluktuasi nilai tukar?
Mengapa Indonesia masih kesulitan naik lebih jauh dalam rantai nilai global meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar memantau nilai tukar harian. Mata uang yang kuat tidak dibangun melalui retorika.
Mata uang yang kuat dibangun melalui industri yang produktif, inovasi teknologi, ekspor yang kompetitif, pendidikan yang berkualitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi ekonomi.
Oleh karena itu, penurunan nilai rupiah bukan sekadar kisah tentang mata uang. Ini adalah cermin yang merefleksikan kekuatan dan kelemahan model ekonomi Indonesia. Dan mungkin pelajaran terpentingnya adalah ini: Masyarakat desa mungkin tidak menggunakan dolar. Namun, mereka tetap membayar harga ketika nilai mata uang negara mereka melemah.
Penulis adalah Mahasiswa Prodi Bahasa Inggris FKIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
