Oleh: Gerardus Taena
Umumnya istilah keadilan sosial sering kali diucapkan dengan khidmat di ruang publik Indonesia. Keadilan sosial juga mengakhiri Pancasila sebagai puncak cita-cita kebangsaan, namun justru menjadi sila yang paling sulit diwujudkan dalam praktik. Dalam wacana politik dan akademik, makna keadilan sosial kerap diperdebatkan: apakah keadilan sosial hanya sekadar bentuk lain dari keadilan distributif, atau suatu gagasan yang lebih luas, mencakup struktur sosial, ekonomi, dan politik yang memungkinkan setiap orang hidup layak.
Secara konseptual, keadilan sosial berbeda dari keadilan individual. Keadilan individual bergantung pada sikap moral seseorang kejujuran pedagang, objektivitas guru, atau integritas pejabat publik. Perihal ini memang sangat penting, tetapi baru menyentuh permukaan, sebab keadilan sosial bukan soal perilaku satu dua orang, melainkan soal bagaimana struktur masyarakat ekonomi, politik, dan budaya diatur. Ketika pendidikan dan layanan kesehatan hanya bisa diakses oleh mereka yang berduit, atau ketika kesempatan kerja menumpuk di kota besar saja, kita sedang menghadapi ketidakadilan struktural.
Namun di pihak lain, keadilan sosial tidak bisa diserahkan pada moralitas individu semata, sebab keadilan sosial bergantung pada struktur sosial yang adil: sistem ekonomi yang memberi akses setara pada pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan; sistem politik yang memberi ruang partisipasi bagi semua warga; serta sistem budaya yang menghargai martabat manusia tanpa diskriminasi.
Konteks dalam dewasa ini, ketidakadilan sosial sering kali bersumber dari ketidakadilan struktural. Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan bukan sekadar akibat kegagalan pribadi, melainkan hasil dari sistem yang tumpang tindih. Apabila akses terhadap pendidikan berkualitas hanya dimiliki kalangan berduit, atau jika pelayanan kesehatan bergantung pada kemampuan finansial, maka keadilan sosial belum terwujud. Negara yang adalah sebagai penyelenggara kesejahteraan umum (bonum commune), memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk membenahi ketimpangan itu.
Namun tanggung jawab negara tidak berhenti pada netralitas. Dalam masyarakat yang masih didera ketimpangan, negara harus berpihak pada kelompok yang lemah dan terpinggirkan. Di sinilah letak tanggung jawab sosial negara bukan sekadar sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung. Sayangnya, pembenahan struktur yang tidak adil kerap berbenturan dengan kepentingan kelompok berkuasa.
Membongkar ketidakadilan struktural berarti mengubah pola kekuasaan yang telah mapan. Karena itu, perubahan tidak bisa hanya datang “dari atas”. Diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat terutama mereka yang terdampak langsung oleh ketimpangan untuk menuntut dan memperjuangkan sistem yang lebih adil.
Perjuangan menuju keadilan sosial tidak perlu mengikuti pola revolusi yang destruktif, karena jalan yang lebih mungkin ditempuh adalah demokratisasi: membuka akses politik bagi semua golongan, memperluas ruang partisipasi publik, dan mendorong elite kekuasaan untuk melepaskan monopoli mereka atas sumber daya. Tanpa demokrasi yang substansial, keadilan sosial hanya akan menjadi slogan kosong dalam upacara kenegaraan.
Keadilan sosial bukanlah kondisi statis yang dapat dicapai sekali jadi, melainkan merupakan proses berkelanjutan untuk menata ulang struktur masyarakat agar setiap warga memperoleh hak-hak sosialnya. Selama masih ada warga yang terpinggirkan dari pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik, keadilan sosial tetap menjadi pekerjaan rumah bersama bangsa ini.
Cita-cita keadilan sosial adalah panggilan bagi negara dan masyarakat untuk terus memperjuangkan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif. Keadilan sosial juga menuntut keberanian moral, kesadaran politik, dan kemauan struktural untuk menempatkan manusia bukan kepentingan golongan sebagai pusat kehidupan bersama.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat Unwira Kupang
