Oleh: Redempta Scolastika Rambu Ana Humba
Nilai rupiah terus mengalami tekanan terhadap dolar AS dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah kondisi tersebut, muncul pernyataan yang mengatakan bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar sehingga yang seharusnya merasa cemas hanyalah mereka yang sering bepergian ke luar negeri. Pernyataan seperti itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan cara pandang yang keliru. Seolah-olah masyarakat desa tidak memiliki hubungan dengan gejolak ekonomi nasional hanya karena mereka tidak bertransaksi menggunakan mata uang asing.
Padahal, yang paling keras dihantam oleh melemahnya rupiah justru rakyat kecil. Buruh, guru, pedagang, mahasiswa, petani, nelayan, hingga masyarakat desa ikut merasakan dampaknya. Ketika nilai rupiah melemah, harga barang-barang yang bergantung pada impor ikut meningkat. Biaya produksi naik, harga kebutuhan pokok terdorong naik, dan daya beli masyarakat perlahan menurun. Melemahnya rupiah bukan sekadar persoalan angka yang ditampilkan di layar berita ekonomi. Ia hadir di pasar, di ruang kelas, di sawah, di laut, dan di meja makan masyarakat.
Masyarakat desa mungkin tidak memegang dolar dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mereka tetap membeli beras, minyak goreng, pupuk, obat-obatan, dan berbagai kebutuhan lain yang harganya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional. Karena itu, mengatakan bahwa masyarakat desa tidak perlu khawatir terhadap melemahnya rupiah adalah cara pandang yang mengabaikan kenyataan yang mereka hadapi setiap hari.
Alih-alih meredam kecemasan masyarakat, pihak-pihak yang memiliki kuasa sering kali lebih sibuk mempertahankan optimisme dibanding menjelaskan realitas yang sedang dihadapi rakyat. Optimisme memang penting, tetapi optimisme tanpa solusi hanya akan terdengar seperti penghiburan kosong. Apakah masih ada harapan untuk kami, rakyat kecil? Apakah kami bisa bebas dari kemiskinan struktural yang diwariskan dari generasi ke generasi?
Kapitalisme seolah mengontrol bagaimana kami hidup. Yang miskin terus berjuang untuk bertahan, sementara yang memiliki modal lebih besar semakin mudah memperoleh keuntungan. Ketimpangan sosial semakin nyata. Kesetaraan terdengar indah dalam pidato, tetapi terasa jauh dalam kenyataan. Harus ada yang lemah sehingga ada yang kuat. Sebab, apa arti kekuatan jika tidak ada pihak yang dilemahkan?
Bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan, saya pernah berpikir bahwa suatu hari nanti semuanya akan berubah. Saya sempat berpikir bahwa kerja keras akan mengubah garis nasib yang malang ini. Bahwa melalui pendidikan serta kerja keras, kemiskinan struktural ini akan putus dan tergantikan dengan hidup yang lebih layak.
Sejak kecil, pendidikan selalu diperkenalkan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Kami diajarkan bahwa siapa pun yang belajar dengan sungguh-sungguh memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Keyakinan itu membuat banyak orang rela berjalan jauh ke sekolah, bekerja sambilan untuk membayar biaya pendidikan, bahkan mengorbankan berbagai kebutuhan lain demi memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik. Pendidikan bukan hanya soal memperoleh ijazah, tetapi tentang harapan bahwa kehidupan dapat berubah.
Namun, melihat kasus Nadiem Makarim belakangan ini, sepertinya pendidikan pun tidak luput dari permainan elite. Berbagai polemik yang muncul menunjukkan bahwa pendidikan masih dapat diperebutkan oleh kepentingan tertentu. Ketika dunia pendidikan yang seharusnya menjadi ruang pembebasan justru dipenuhi kontroversi dan tarik-menarik kepentingan, wajar jika masyarakat mulai mempertanyakan harapan yang selama ini mereka gantungkan kepadanya.
Siapa yang akan dibodohi kalau semuanya pintar?
Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tetapi ia menyimpan kegelisahan yang besar. Sebab, masyarakat yang terdidik cenderung lebih kritis. Mereka lebih berani mempertanyakan kebijakan, lebih berani menuntut hak, dan lebih sulit menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang normal.
Lantas, sampai kapan saya harus berharap? Bagaimana saya akan bertahan di bawah sistem ini? Jangankan berpikir membeli rumah, tabungan saja tidak punya. Inflasi terus meningkat, harga properti melonjak drastis, namun masih ada pekerja yang menerima upah sekitar Rp1.000.000 per bulan dengan jam kerja 12 hingga 15 jam setiap hari tanpa upah lembur yang layak. Di sisi lain, kebutuhan hidup terus bertambah mahal. Banyak orang bekerja lebih keras dari sebelumnya, tetapi tetap kesulitan mencapai kehidupan yang layak.
Setiap kali kami lantang menyuarakan hak, suara itu sering kali berakhir dibungkam. Sejarah negeri ini bahkan mencatat kasus penyiraman air keras terhadap seseorang yang berani mengungkap kebenaran. Peristiwa tersebut menjadi simbol bahwa keberanian untuk bersuara tidak selalu disambut dengan perlindungan, melainkan kadang dibalas dengan ancaman. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana masyarakat dapat percaya bahwa suara mereka benar-benar memiliki arti?
Belum cukup sampai di situ. Laut, hutan, dan tanah yang selama ini menjadi rumah bagi masyarakat adat serta habitat berbagai makhluk hidup perlahan dieksploitasi demi kepentingan investasi. Hutan ditebang dan digantikan oleh perkebunan kelapa sawit. Tanah digerogoti hingga tak bersisa demi sebatang emas. Laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan nelayan semakin dipenuhi berbagai kepentingan ekonomi yang sering kali mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
Yang hilang bukan hanya pohon, tanah, atau hasil laut. Yang hilang adalah ruang hidup. Yang hilang adalah warisan yang seharusnya dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Ketika alam dipandang semata-mata sebagai komoditas, maka masyarakat yang bergantung padanya akan menjadi pihak pertama yang menanggung kerugian.
Di sekolah, kami diajarkan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap hari Senin, kami berdiri tegak di lapangan upacara dan mengucapkan nilai-nilai yang sama berulang kali. Kami diajarkan untuk mencintai negeri ini, mempercayai hukum, dan menghormati keadilan. Namun, semakin dewasa, semakin sulit menemukan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari.
Lantas, apa arti keadilan yang setia digaungkan setiap hari Senin saat upacara bendera? Apa arti sila kelima Pancasila yang terus diucapkan jika rakyat kecil masih harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup?
Atau jangan-jangan, keadilan hanya menjadi kata-kata yang indah untuk dihafalkan, tetapi terlalu mahal untuk benar-benar dirasakan?
Penulis adalah Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNWIRA Kupang
