Oleh: Markus Lapi Witi
HPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membatasi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi hanya untuk kendaraan berpelat lokal yang telah melunasi pajak. Di atas kertas, ini soal keadilan fiskal: mencegah kendaraan luar daerah ikut menikmati kuota subsidi yang seharusnya menjadi hak warga NTT. Namun instrumen kebijakan ini punya sejumlah masalah mendasar.
Generalisasi yang kasar. Kebijakan berbasis pelat nomor tidak membedakan antara penghindar pajak dan warga luar daerah yang sudah lama menetap serta berkontribusi pada ekonomi lokal, misalnya pekerja atau pelaku usaha yang beraktivitas sehari-hari di Kota Kupang. Masalah kepatuhan pajak diselesaikan dengan memotong akses energi, padahal semestinya diselesaikan lewat penegakan hukum yang lebih tepat sasaran.
Wilayah terpencil jadi korban tak terlihat. Sejumlah kawasan di NTT belum memiliki infrastruktur SPBU yang memadai. Bagi warga di wilayah semacam ini, persoalannya bukan sekadar “berhak atau tidak berhak,” melainkan tidak adanya sarana untuk mengakses subsidi sama sekali. Kebijakan ini tampak dirancang dengan logika kawasan perkotaan, lalu diterapkan secara seragam ke wilayah yang kondisinya jauh berbeda.
Tekanan yang saling tumpang tindih. Pembatasan di tingkat provinsi ini berjalan bersamaan dengan kebijakan pengetatan pasokan BBM subsidi dari pemerintah pusat. Ketika akses di tingkat lokal makin diperketat sementara pasokan dari pusat juga menyusut, risikonya bukan optimalisasi distribusi, melainkan berpindahnya masalah ke kelompok masyarakat yang paling rentan.
Kepercayaan publik yang rapuh. Ketidakjelasan dan simpang siur informasi mengenai kapan aturan ini benar-benar berlaku efektif mencerminkan lemahnya komunikasi kebijakan. Untuk isu yang menyentuh kebutuhan harian warga seperti bahan bakar, inkonsistensi semacam ini berdampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Insentif yang belum memadai. Pemerintah memang menawarkan keringanan pajak bagi kendaraan luar daerah yang bersedia melakukan mutasi ke NTT. Namun proses administrasi mutasi kendaraan umumnya memakan waktu, sementara kebutuhan BBM bersifat mendesak dan harian. Ada jeda nyata antara saat pembatasan mulai berlaku dan saat insentif benar-benar bisa dinikmati warga dan di jeda itulah beban sosial sesungguhnya ditanggung.
Intinya: tujuan meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan daerah adalah tujuan yang sah. Namun instrumen kebijakannya perlu dikoreksi dengan berfokus pada penegakan pajak itu sendiri, membedakan implementasi untuk wilayah terpencil, dan menjaga konsistensi komunikasi publik. Kebijakan yang tampak rapi secara administratif tidak otomatis adil bagi warga yang paling rentan.
Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang
